Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan membuat pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” kata Supratman dalam acara Halalbihalal Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Rabu (9/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, dia menilai momen halalbihalal tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi para pimpinan untuk mendengar masukan dari jajaran di bawahnya.

Supratman pun menceritakan bahwa salah satu masukan yang telah diberikan oleh staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum saat memberikan testimoni, yakni berupa fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja atau flexible working arrangement (FWA).

Ia menyebutkan saat ini Kemenkum mulai menerapkan metode FWA untuk bekerja dari rumah atau dari mana saja. Penerapan FWA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum menunjukkan hasil positif dengan terselesaikannya puluhan ribu tunggakan pendaftaran merek.

“Hasilnya luar biasa, ada 58 ribu tunggakan pendaftaran merek yang bisa diselesaikan, kemudian ada 17 ribu-an merek yang bisa didaftarkan,” ucapnya.

Implementasi fleksibilitas kerja di Kemenkum, kata Supratman, dimungkinkan karena adanya transformasi digital yang menjadi fokus utama dirinya sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum.

Dirinya tak menampik bahwa pembangunan transformasi digital memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dari mana saja.

Supratman menjelaskan bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi dari jajaran pimpinan tinggi dan staf di Kemenkum. Dengan demikian, Kemenkum dapat membentuk tim yang solid untuk membentuk kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kami laksanakan," ungkap Menkum.

Dengan begitu, dia mengajak seluruh jajarannya untuk membangun bersama tim yang solid, sebagaimana tema halalbihalal tahun ini , yaitu menjaga solidaritas dan soliditas di antara jajaran Kemenkum, dengan pengabdian yang sama untuk membangun Kemenkum menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Adapun dalam acara Halalbihalal Kemenkum Tahun 2025, jajaran pimpinan Kemenkum mendengarkan masukan secara langsung dari tiga perwakilan pegawai Kemenkum.

Berbagai masukan yang diberikan, antara lain terkait bekerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, dan membangun relasi yang lebih baik antarjajaran Kemenkum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan selalu mendukung kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Supratman mengatakan kerja sama Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasti berlanjut, terutama soal naturalisasi calon pemain tim nasional.

Hal itu disampaikan Supratman dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian/lembaga di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Dito hadir langsung dalam acara tersebut.

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman dalam pidatonya.

Supratman menyatakan komitmen Kementerian Hukum untuk terus memberikan dukungan kepada Kemenpora dalam kebijakan naturalisasi. Dia menuturkan hal itu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026.

"Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora kita sporadis," ujarnya.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman itu. Mereka di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga hadir. Selain itu turut hadir Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua LPSK Brigjen Purn Achmadi, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.

"Upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.

Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.

"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.

(mib/ygs)

Libya saat ini dipimpin oleh dua pemerintahan yang saling bersaing — satu di Tripoli yang diakui PBB dan dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, serta satu lagi di Benghazi yang dipimpin oleh Osama Hammad.

Beirut (ANTARA) - Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Libya (NIHRL) menyeru para pihak yang terlibat konflik di Al Ajaylat, sekitar 100 kilometer sebelah barat Tripoli, untuk membuka koridor kemanusiaan yang aman, mengizinkan tim ambulans dan Palang Merah mengevakuasi warga serta memberikan bantuan kepada korban di zona perang.

“Berdasarkan laporan tentang pertempuran yang kembali terjadi antara Brigade Infanteri ke-103, yang dikenal sebagai Al-Salam, dengan kelompok bersenjata lain dari Al Ajaylat, organisasi hak asasi manusia (HAM) nasional Libya menuntut agar pihak-pihak yang berkonflik membuka koridor aman, mengizinkan tim ambulans dan Palang Merah untuk mengevakuasi warga sipil yang terjebak di zona konflik,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pertempuran dilaporkan masih berlangsung di kawasan Ras Yusuf, Al-Jadida, dan Jinan Attia.

Organisasi HAM itu juga mengimbau seluruh warga dan penduduk di sekitar zona konflik untuk membatasi pergerakan, selalu berhati-hati, dan tetap di rumah, menjauhi jendela serta dinding luar bangunan, hingga situasi stabil.

Libya saat ini dipimpin oleh dua pemerintahan yang saling bersaing — satu di Tripoli yang diakui PBB dan dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, serta satu lagi di Benghazi yang dipimpin oleh Osama Hammad.

Libya mengalami konflik berkepanjangan setelah pemimpinnya, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh pada tahun 2011.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kebuntuan antara otoritas di Tripoli di bagian barat dan otoritas di timur, yang didukung oleh Tentara Nasional Libya di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar.

Pada tahun 2021, Forum Dialog Politik Libya yang disponsori PBB di Jenewa memilih otoritas eksekutif transisi untuk menjalankan negara hingga pemilihan umum, yang dijadwalkan pada Desember 2021 namun pesta demokrasi itu tidak pernah terlaksana.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Primayanti
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari Sekjen PDIPHasto Kristiyanto. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hasto dijerat dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buron KPK lainnya, Harun Masiku.

Mengutip detiknews, nama Hasto sebagai tersangka muncul dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namanya tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, angkat bicara mengenai penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang akan segera disampaikan secara resmi ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Tak tinggal diam, juru bicara PDIP menuding penetapan Hasto menjadi tersangka sarat akan politisasi hukum. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengganggu partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12/2024).

Lebih lanjut, Chico menyebut ancaman sprindik juga terjadi kepada beberapa ketua umum partai lain yang akhirnya tindak lanjut dan memilih mengikuti arus. Hal inilah yang dinilai Chico sebagai bukti nyata politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ucapnya.

Meski begitu, Chico menegaskan PDIP tidak akan menyerah meski diancam demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDIP. Terlepas dari itu, Chico memastikan PDIP belum mendengar informasi akurat terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. "Sampai detik ini, belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," imbuhnya.

Akhir-akhir ini Harun Masiku kembali menjadi perhatian usai terbentuknya kepemimpinan KPK yang baru. Kasus yang terungkap oleh OTT KPK pada Januari 2020 ini menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi salah satu tersangka kasus penerimaan suap dari Harun Masiku sebesar Rp 600 juta. Kasus ini untuk meloloskan nya menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi anggota DPR yang meninggal dunia.

Meski Wahyu sudah ditangkap, keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri. Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron. Sementara itu terkait Hasto, dirinya sudah beberapa kali dipanggil KPK tapi statusnya masih sebagai saksi. Hasto dimintai keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan dan melindungi Harun dan adanya upaya menghambat pencarian.

KPK sendiri telah melakukan sejumlah hal sejak adanya perubahan kepemimpinan. Pada 6 Desember 2024 lalu, komisi anti rasuah ini menerbitkan foto penampakan terbaru Harun Masiku. Kasus Harun Masiku adalah salah satu ujian bagi KPK saat ini. Sejumlah pihak pun meyakini jika KPK di bawah kepemimpinan Setyo budiyanto dkk dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu apakah penetapan Hasto oleh KPK sarat akan politisasi hukum? Apakah dengan ditangkapnya Hasto bisa membuat Harun Masiku tertangkap? Menghadirkan Alexander Sudrajat jurnalis senior detiknews, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

Menjelang libur panjang natal dan tahun baru (Nataru) 2024, transportasi merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan. Tetapi terdapat keputusan yang terbaru dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan pembangunan proyek jalan tol baru. Sedangkan jalan merupakan salah satu komponen dasar dalam bergeraknya transportasi suatu negara. Beban jalan pun saat ini semakin besar mengingat banyaknya kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari segi ekonomi maupun pariwisata. Seberapa besar pengaruh pemberhentian proyek ini terhadap beban jalan di sejumlah titik jelang libur nataru 2024 ini? Bagaimana tanggapan pengamat transportasi terhadap keputusan ini? Menghadirkan pengamat transportasi, Djoko Setijowarno simak diskusinya hanya di Indonesia Detik Ini

Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, detikSoreakan membahas lebih dalam mengenai perpustakaan gratis jalanan yang tersebar di ruang publik Jakarta, Bookhive. Mengusung tagline 'ambil seperlunya, sumbang semampunya', Bookhive membuktikan bahwa budaya membaca bisa dipupuk lewat hal-hal sederhana. Seperti apa sistem peminjaman buku di Bookhive? Apakah perpustakaan ini efektif meningkatkan minat baca masyarakat? Menghadirkan Yuli Andyono selaku Director Bookhive Indonesia.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham menjelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!" (far/vys)

Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

"Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

"Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini," ujarnya.

"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan" tambahnya.

Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

"Sangat komitmen dalam mengaktualisasikan presisi. Terbukti dari kinerja beliau yang luar biasa. Pemberantasan judi online, penangkapan bandar narkoba sekala besar. Yang paling luar biasa penyelesaian kasus-kasus internal yang cepat tanggap, sigap dan berani," ujarnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(azh/taa)

Jakarta -

Stafsus Presiden, Grace Natalie merespons Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung pemimpin saat ini bikin versi-versi kepemimpinan. Grace mengatakan Jokowi selalu teguh memegang prinsip para pendiri bangsa.

"Pak Jokowi selalu teguh memegang apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa," kata Grace kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).

Grace mengatakan Jokowi juga menjalankan tugasnya berpedoman dengan Pancasila. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang saat ini dipimpin langsung Megawati.

"Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Pak Jokowi konsisten dan teguh berpedoman pada Pancasila. Itu juga sebabnya Pak Jokowi membentuk BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin langsung oleh Ibu Mega," ujarnya.

Sebelumnya, Megawati menyinggung kepemimpinan Jokowi dalam pidatonya di acara 'Sekolah Partai' PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024). Awalnya, Megawati bicara mengenai makna lagu Indonesia Raya yang dinilai sebagai bentuk bukti bahwa Indonesia lahir dengan sebuah konsep negara paripurna. Megawati mengatakan perihal makna lagu ini juga pernah disampaikan ke Jokowi.

"Pesan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya, bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya. Sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna," kata Megawati dalam pidatonya di acara 'Sekolah Partai' PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Saya kan bilang mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin ya, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan, dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," imbuhnya.

Megawati menilai pemimpin saat ini selalu membuat versi. Menurutnya, hal itu aneh. Sebab, pemimpin Indonesia seharusnya tinggal menjalankan saja apa yang sudah ditulis dan dipikirkan pendiri bangsa.

"Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin bikin versi, aneh, ya mbok yo yang udah ada dijalanin aja susah banget," katanya.

Simak juga Video: Segini Gaji Grace Natalie Setelah Jadi Komisaris MIND ID

[Gambas:Video 20detik]

(eva/idh)