Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan Pintu sebagai perusahaan crypto terdepan dan terpercaya...

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi crypto all-in-one, PT Pintu Kemana Saja (Pintu), meraih penghargaan kepatuhan hukum Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold) di sektor financial services non-bank pada Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.

“Penghargaan ini menegaskan keseriusan kami dalam menjalankan operasional perusahaan secara resmi di bawah payung hukum yang telah diregulasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan bursa kripto CFX,” kata General Counsel Pintu Malikulkusno Utomo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh CEO Hukumonline Arkka Dhiratara dan diterima oleh General Counsel Pintu Malikulkusno Utomo (Dimas) serta Head of Legal Pintu R Wisnu Renansyah Jenie.

Dimas menuturkan, komitmen perusahaan dalam melindungi investor kripto Indonesia sudah diwujudkan melalui beberapa proses regulasi yang telah dilaksanakan dengan baik, seperti tergabung sebagai anggota bursa kripto CFX, dan mendapatkan predikat sebagai perusahaan kripto pertama yang berlisensi penuh sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).

"Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan Pintu sebagai perusahaan crypto terdepan dan terpercaya, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna dalam bertransaksi di platform kami,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendorong ekosistem kripto Indonesia yang lebih aman bagi seluruh investor dan trader kripto di Tanah Air.

CEO Hukumonline Arkka Dhiratara mengapresiasi Pintu yang menjadi pionir dalam kepatuhan hukum khususnya di industri kripto.

"Secara prinsip ada dua hal yang kami lihat pertama komitmen dan konsistensi dari kepatuhan yang didorong oleh Pintu dalam melaksanakan beberapa regulasi dan peraturan yang ada di Indonesia. Kami melihat kombinasi dari persiapan people, proses, dan penerapan teknologi terkini untuk memastikan Pintu dapat comply dalam aturan yang berlaku," ujarnya lagi.

Pada IRCA 2025, terdapat sekitar 107 perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya masing-masing yang kemudian melewati proses penilaian dari dewan juri profesional.

Proses seleksi dan penilaian dilakukan dengan melihat tiga aspek penting, yakni penilaian berbasis dokumen self-assessment, narasi strategi, inovasi, dan sistem pengawasan kepatuhan hukum.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Hukumonline menggelar Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025 yang bertujuan untuk mendorong praktik kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang adaptif serta berkelanjutan di Indonesia.

Pada tahun ini partisipan meningkat 64,61 persen daripada tahun sebelumnya, yakni menjadi 107 perusahaan dari sekitar 20 sektor industri.

"Peningkatan jumlah peserta hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya merupakan sinyal positif bahwa budaya kepatuhan hukum makin dipandang sebagai landasan penting dalam tata kelola perusahaan," kata Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Di tengah kompleksitas tantangan bisnis global, kata dia, kepatuhan pada regulasi dinilai menjadi kompas strategis yang menuntun arah bisnis menuju keberlanjutan.

Maka dari itu, IRCA 2025 memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam pengambilan keputusan strategis.

Sebagaimana tahun sebelumnya, IRCA 2025 membagi penghargaan ke dalam empat kategori utama, yaitu Sapphire–Best Enterprise in Regulatory Compliance; Diamond–Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance; Gold–Notable Enterprise in Regulatory Compliance; dan Silver–Recognized Enterprise in Regulatory Compliance.

Selain itu, penghargaan khusus juga diberikan kepada Best Holding Company in Regulatory Compliance serta The Emerging Leader for Regulatory Compliance.

Menurut Arkka, kategori tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan yang dicapai, tetapi juga kedalaman integrasi strategi kepatuhan, masing-masing oleh perusahaan dan individu pimpinan perusahaan.

Seleksi dan penilaian dilakukan oleh dewan juri independen yang terdiri atas lima profesional dengan latar belakang beragam.

Dengan pendekatan ini, kata Arkka, Hukumonline berhasil mengidentifikasi praktik terbaik di bidang regulatory compliance yang mampu memenuhi regulasi serta progresif dan visioner dalam menjalankan operasional perusahaan.

"Kami percaya bahwa kepatuhan hukum yang kuat bukan sekadar pelindung dari risiko hukum, melainkan menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis," tutur Arkka.

Arkka berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi perusahaan untuk terus mengedepankan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam setiap proses bisnis.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), mendeportasi wanita warga negara Malaysia berinisial NF. NF dideportasi karena kedapatan menetap di Polman selama 6 bulan namun tidak memilik paspor.

"Keberadaanya ilegal, tidak punya dokumen perjalanan, tidak punya paspor," kata Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

NF dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu (25/1). Tindakan tersebut, kata Adithia, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Perempuan berinisial NF ini dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan," ungkap Adithia.

Menurut Adithia, NF dideportasi setelah kurang lebih 6 bulan tinggal di Polman. Selama ini NF tinggal di rumah orang tuanya yang diketahui berasal dari Polman.

"Kurang lebih hampir 6 bulan (di Polman). Orang tuanya dari sini, dari Malaysia pulang ke sini," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan pihaknya rutin melaksanakan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Polman, Majene, dan Mamasa. Tujuannya, untuk memastikan kepatuhan orang asing terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

"Kegiatan pengawasan keimigrasian ini dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup dalam rangka deteksi dini di awal tahun untuk meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian dari keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kanim Polewali Mandar, khususnya pada saat libur nasional seperti tahun baru Imlek dan libur Isra Mi'raj," terangnya.

Dia menyebut lokasi pengawasan orang asing meliputi hotel, penginapan, dan tempat wisata yang menjadi titik kunjungan utama WNA. Untuk memastikan mereka patuh aturan keimigrasian.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah ini mematuhi ketentuan keimigrasian dan tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum," ungkap Adithia.

Dia menghimbau semua pihak selalu waspada dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian.

"Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya pelaporan keberadaan orang asing kepada pihak Imigrasi," pungkas Adithia.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam