Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto yang sedang berulang tahun hari ini mencoba menjalani cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia didampingi oleh Menteri Pemuda Olahraga Dito Ariotedjo.

"Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya, bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten sekitar 45 menit," kata AM Putranto saat ditemui wartawan di Puskesmas Kecamatan Menteng, Rabu (26/2/2025).

Selain Dito, ia juga didampingi oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. AM Putranto mengatakan pemeriksaan CKG pada dirinya dilakukan secara rinci dan detail.

"Karena screening nya betul-betul rinci dan menanyakan detail sehingga tidak ada keluhan yang lain untuk memeriksa pasien atau yang diperiksa itu merasa betul-betul tergali, kekurangannya apa dan sebagainya," ujarnya.

Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa perawat yang memeriksanya bukan hanya melakukan pengecekan fisik melainkan juga psikologis. Ia mengaku ditanya berkaitan dengan suasana hati yang tengah dirasakan.

"Terus bagaimana masalah situasi, suasana hati ini sangat penting dan ini memberikan juga jaminan, bahwa semakin kita bahagia, itu semakin sehat, apapun itu," ujarnya.

AM Putranto mengatakan dirinya merasa nyaman saat menjalani CKG. Menurutnya dokter serta perawat memberikan pelayanan yang baik mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan.

"Berjalan dengan nyaman. Kemudian yang terpenting adalah menerima kita dengan baik. Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tapi saya melihat di beberapa tempat cara menegurnya, menyapanya dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi membuat kita duduk nyaman dengan mereka," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan bahwa keberlanjutan lembaga KSP setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 sepenuhnya tergantung pada keputusan Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024—2029.

Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa KSP merupakan lembaga struktural yang dapat dibentuk atau dihapus sesuai dengan urgensi yang dirasakan oleh pemimpin nasional.

"KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," katanya.

Kepala KSP ini lantas mengaitkan hal tersebut dengan masa kepemimpinan sebelumnya seperti pada era Presiden RI H.M. Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV).

Moeldoko juga menyoroti pentingnya proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dengan lancar dalam memastikan bahwa program-program prioritas, termasuk yang dijanjikan saat kampanye, telah teralokasi dengan baik.

Saat ditanya tentang kemungkinan adanya program khusus yang dititipkan dalam masa transisi ini, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada program khusus.

"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tetapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," katanya.

Mengenai indikasi penghapusan KSP, Moeldoko menjelaskan bahwa tugas dan cakupan KSP saat ini lebih luas daripada lembaga-lembaga serupa pada masa lalu.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi (monev), kata Moeldoko, KSP juga mengelola komunikasi politik, komunikasi publik, dan isu-isu strategis.

Namun, jika lembaga seperti KSP tetap ada, dia memperkirakan kemungkinan cakupan tugasnya akan lebih terbatas dan fokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional.

"Saya pikir, jika ada unit seperti KSP ke depan, fokusnya mungkin hanya pada monev program prioritas nasional, memastikan program berjalan dengan baik, tanpa lagi terlibat dalam komunikasi politik dan publik yang mungkin diambil alih oleh lembaga lain," katanya.

Saat disinggung tentang adanya komunikasi dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Pranowo Subianto terkait dengan keberlanjutan KSP, Moeldoko mengatakan bahwa pihaknya belum ada pembicaraan khusus terkait hal tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi sektor pertanian Indonesia yang tengah menghadapi tiga tantangan besar.

Hal itu diungkap Moeldoko dalam konferensi pers di gedung Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, menyikapi urgensi dari program Regenerasi Petani di Indonesia.

"Data statistik terakhir bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini usianya 55 tahun. Yang anomalinya generasi z itu populasinya hanya 2,14 persen yang ada dalam sektor pertanian," katanya.

Menurut Moeldoko situasi itu perlu dipikirkan serius. Di satu sisi, populasi Indonesia semakin meningkat, tetapi di sisi lain ada tiga masalah utama sektor pertanian nasional yang harus dihadapi.

Tantangan pertama, lanjut Moeldoko, adalah menyusutnya lahan baku pertanian yang berkurang hingga 50.000 hingga 70.000 hektare setiap tahun.

"Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan," katanya.

Kedua, kata Moeldoko, produktivitas pertanian Indonesia juga mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sementara jumlah petani semakin menyusut dengan usia yang semakin tua.

Hal ini diperparah oleh rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, kata Moeldoko menambahkan.

Ia menekankan bahwa masalah ini adalah urgensi yang harus segera ditangani agar tidak terjadi paradoks, di mana pertumbuhan penduduk meningkat, tetapi sektor pertanian terus menurun.

"Ini sebuah urgensi yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sebagai solusi, Moeldoko menyarankan perlunya ekstensifikasi lahan, termasuk membuka lahan baru di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki potensi untuk dikelola menjadi lahan pertanian.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) mendukung pendanaan program Regenerasi Petani di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Moeldoko menyatakan bahwa Indonesia siap mengimplementasikan konsep ini melalui kurikulum bagi lulusan SMA dan sekolah tinggi. FAO berkomitmen memberikan bantuan dana Rp7,5 hingga Rp8 miliar per proyek.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024