JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian RI (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah sedang mereformasi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Reformasi TKDN ini merupakan upaya pemerintah dalam deregulasi, yang mana nantinya mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan. Sehingga industri otomotif dalam negeri terlindungi di tengah tekanan global.

"Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," ujar Agus di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam gelaran New Energy Vehicle Summit 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Agus mengklaim, pemerintah lebih afirmatif terhadap kebijakan TKDN seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.

Secara perinci, ia menyoroti Pasal 66 Ayat 1 yang menegaskan bahwa Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah / Institusi lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kemudian, Pasal 2 mengatur tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri, yakni sebagai berikut:

(a) menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.

(b) dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.

(c) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN kurang dari 25%.

Artinya, berdasarkan aturan tersebut, pemerintah wajib menggunakan produk dengan TKDN 40 persen jika barang itu tersedia dan sesuai program yang diperlukan.

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho Pekerja merakit mobil pick up di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) untuk mulai beroperasi memproduksi mobil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

Jika barang tersebut tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, maka wajib memakai produk dengan TKDN 25 persen.

"Pasal 66 Ayat 2 (b) tadinya tidak ada. Diatur secara eksplisit apabila tidak ditemukan atau volumenya kurang untuk produk TKDN plus BMP 40 persen, maka yang harus dibeli itu produk-produk yang memenuhi TKDN 25 persen, ini merupakan ayat yang lebih afirmatif dari pemerintah," ujar Agus.

Maka nantinya reformasi ini akan membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik, sekaligus mengurangi beban biaya sertifikat TKDN akan lebih cepat, mudah dan murah.

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan pihaknya terus melakukan pembahasan internal dan berharap bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemenperin juga akan melakukan uji publik dan melibatkan para stakeholders.

"Jadi ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun. Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," tutupnya.

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Menjelang pergantian tahun, Polres Tasikmalaya Kota menggelar refleksi akhir tahun 2024 pada Senin (30/12/2024). Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, di Mako Polres Tasikmalaya Kota.

AKBP Joko Sulistiono memaparkan, bahwa sepanjang tahun 2024, Polres Tasikmalaya Kota telah melaksanakan berbagai operasi kepolisian, baik yang bersifat rutin maupun khusus, seperti Operasi Mantap Brata 2024 dan Operasi Mantap Praja 2024. 

Kedua operasi tersebut berjalan sukses, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

“Selama tahun 2024, kami fokus pada upaya preemtif, preventif, dan represif, guna memastikan wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota tetap aman. Meski demikian, ada sejumlah kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Joko.

AKBP Joko mengungkapkan, Polres Tasikmalaya Kota menerima 405 laporan kasus sepanjang 2024, dengan 295 kasus berhasil diselesaikan. 

Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan (191 kasus), pencurian kendaraan bermotor roda dua (52 kasus), penggelapan (101 kasus), penganiayaan (135 kasus), dan penipuan (135 kasus).

“Kami terus berupaya menyelesaikan setiap laporan, terutama kasus-kasus yang berdampak besar terhadap masyarakat,” tegas Joko.

Beberapa kasus kriminal menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2024 juga menjadi perhatian khusus. 

Salah satunya adalah penganiayaan di sebuah perusahaan leasing pada 26 Maret 2024, di mana korban dipukul hingga mengalami luka serius. 

Kasus ini ditangani berdasarkan Pasal 351 jo 170 KUHPidana tentang penganiayaan.

Selain itu, pada 10 April 2024, terjadi insiden pembakaran sepeda motor setelah korban terjatuh akibat menabrak trotoar.

Pelaku menghampiri korban, memukulnya, lalu membakar kendaraan korban. Kasus ini juga diproses menggunakan Pasal 351 jo 170 KUHPidana.

Kasus lain yang menonjol adalah penganiayaan berujung kematian di Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Cibeureum.

Korban yang melintas dipukul hingga terjatuh dan mengalami penganiayaan berat, mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHPidana dan UU Perlindungan Anak.

Penanganan Kasus Narkotika

Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota juga mencatat keberhasilan dalam menangani 85 kasus penyalahgunaan narkotika selama tahun 2024. 

Dari total kasus tersebut, sebanyak 105 tersangka diamankan, dengan barang bukti meliputi sabu, ganja, tembakau sintetis, ekstasi, dan psikotropika jenis lain.

“Kami berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum kami. Penanganan kasus ini akan terus menjadi prioritas,” tambah Joko.

AKBP Joko Sulistiono menegaskan komitmen Polres Tasikmalaya Kota untuk terus menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap langkah-langkah ini dapat menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di Kota Tasikmalaya. Profesionalisme dan dedikasi akan selalu menjadi pedoman kami dalam melayani masyarakat,” tutup Joko.

Editor : Asep Juhariyono