Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif mengatakan bahwa kekerasan masih kerap terjadi pada pembela HAM karena belum adanya payung hukum yang melindungi mereka.

"Kekerasan aparat terhadap pembela HAM, aktivis perempuan, aktivis lingkungan itu selalu ada, apalagi jika secara kebijakan belum ada perlindungan hukum bagi pembela HAM," kata Laode M. Syarif dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Menurut Laode M Syarif, perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, masih rendah.

"Masih banyak orang yang dikriminalisasi, padahal mereka hanya memperjuangkan kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun undang-undang menjamin, tapi implementasinya masih terlalu jauh," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mengatakan ancaman atau bahkan serangan terhadap perempuan pembela HAM dari aktor negara dan non-negara menunjukkan keberadaan perempuan pembela HAM yang belum diakui.

Padahal semestinya negara mengakui eksistensi dan melindungi kerja-kerja advokasi perempuan pembela HAM dengan memberikan regulasi pelindungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Ancaman terhadap perempuan pembela HAM yang berasal dari aktor negara maupun non-negara ini terjadi dalam berbagai ruang, sehingga penting mengakui keberanian dan juga kegigihan perempuan pembela HAM dengan disertai upaya kolektif untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik," ujar Andy Yentriyani.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif mengatakan bahwa kekerasan masih kerap terjadi pada pembela HAM karena regulasi pelindungan pembela HAM yang belum optimal.

"Kekerasan aparat terhadap pembela HAM, aktivis perempuan, aktivis lingkungan itu selalu ada, apalagi jika secara kebijakan belum ada perlindungan hukum bagi pembela HAM," kata Laode M. Syarif dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Menurut Laode M Syarif, perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, masih rendah.

"Masih banyak orang yang dikriminalisasi, padahal mereka hanya memperjuangkan kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun undang-undang menjamin, tapi implementasinya masih terlalu jauh," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mengatakan ancaman atau bahkan serangan terhadap perempuan pembela HAM dari aktor negara dan non-negara menunjukkan keberadaan perempuan pembela HAM yang belum diakui.

Padahal semestinya negara mengakui eksistensi dan melindungi kerja-kerja advokasi perempuan pembela HAM dengan memberikan regulasi pelindungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Ancaman terhadap perempuan pembela HAM yang berasal dari aktor negara maupun non-negara ini terjadi dalam berbagai ruang, sehingga penting mengakui keberanian dan juga kegigihan perempuan pembela HAM dengan disertai upaya kolektif untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik," ujar Andy Yentriyani.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini melakukan pertemuan dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Yang Mulia Penny Williams. Pertemuan ini membahas terkait kerja sama yang telah terjalin dan rencana penguatan antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB dengan pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Rini menyampaikan kerja sama Indonesia-Australia ini fokus pada bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020 dan kami berharap kedepannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," ungkap Menteri Rini di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11).

Untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta agar terdapat personil Prospera yang secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, di antaranya reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta transformasi pemerintahan digital. Ketiga topik ini memainkan peranan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personil Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," lanjut Rini

Kerja sama berkelanjutan dengan Australia ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," ujar mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini.

Pada tahun 2024 ini, terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh pemerintah Australia. Kegiatan pertama adalah terkait dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong kerangka kebijakan pemerintah di Indonesia.

Di bidang kebijakan publik, juga dilakukan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu juga dilakukan pembelajaran/benchmarking mengenai kesejahteraan ASN melalui Australian Public Service Commision (APSC).

Terkait dengan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dukungan dari Australia juga memainkan peranan penting. Dengan Kementerian PANRB ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk Public Governance Committee (PGC), maka Australia dapat membantu Indonesia untuk secara akurat menganalisis berbagai aspek dan memastikan reformasi yang dijalankan Indonesia selaras dengan standar internasional. Dukungan lainnya dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Publik.

Selain dukungan terhadap aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, kerja sama dan kolaborasi dengan Australia juga dilakukan untuk Capability Review, yang merupakan kemampuan untuk mengukur kapabilitas instansi pemerintah dalam menentukan prioritas program kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi lainnya juga dapat dilakukan dalam Analisis Dampak Kebijakan, yang merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi potensi dampak dari kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan pemerintah sebelum diimplementasikan.

"Kami akan terus follow up kerja sama dengan Australia melalui Prospera ini melalui diskusi produktif untuk kemajuan pada pemerintahan digital, pengembangan SDM, hingga reformasi birokrasi, yang juga dapat mendukung aksesi Indonesia ke OECD," pungkasnya.