JAKARTA, investor.id – Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengungkapkan terdapat 15 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ia menjelaskan, ke-15 orang tersebut dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari 15 WNI terdampak, satu orang di antaranya telah dideportasi ke Indonesia.

“Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 wakil negeri kita yang terdampak,” kata Judha saat ditemui di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia bilang, sejak kebijakan imigrasi diterapkan di AS, Kementerian Luar Negeri RI telah mengadakan koordinasi intensif dengan seluruh perwakilan yang ada di Amerika Serikat.

“Kita memiliki 6 perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat. KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, KJRI New York. Semuanya sudah bekerja untuk memberikan pelindungan kepada wakil negeri kita yang terdampak terhadap kebijakan Trump ini,” demikian jelas Judha.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut ada 4 WNI di Amerika Serikat (AS) yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran. Satu di antaranya telah dideportasi.

"Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi," ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (6/3/2025).

Sementara, tiga WNI yang bermasalah lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York. Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing.

Judha menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar 'subject of interest' oleh imigrasi RI. Sehingga mereka akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar 'final order of removal' dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

Judha menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, mereka tidak ditangkap maupun ditahan dan diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

(azh/azh)

Bangkok -

Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China. Deportasi itu dilakukan meski ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan dan bahkan kematian di China.

Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke wilayah Xinjiang di China pada Kamis (27/2) setelah ditahan selama 10 tahun di sebuah pusat penahanan Bangkok.

China telah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing telah membantah semua tuduhan tersebut.

Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015. Deportasi tersebut awalnya dilakukan secara rahasia setelah kekhawatiran serius disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Media Thailand melaporkan beberapa truk, termasuk dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan imigrasi utama Bangkok pada Kamis pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, situs pelacak penerbangan Flightrader24 menunjukkan penerbangan tak terjadwal China Southern Airlines meninggalkan Bangkok dan akhirnya tiba di Xinjiang.

Pemerintah Thailand kemudian mengatakan telah memutuskan untuk mengirim 40 warga Uighur kembali ke China. Thailand mengatakan menahan orang lebih dari satu dekade adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

Thailand juga menyebut tidak ada negara ketiga yang mau untuk menerima mereka. Turki, yang telah memberikan suaka kepada warga Uighur di masa lalu, juga tidak menerima.

Delapan warga Uighur masih berada di Thailand, termasuk lima orang yang menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan saat ditahan. Pemerintah Thailand juga mengatakan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberi jaminan bahwa warga Uighur akan dirawat jika dikembalikan ke China selama kunjungannya baru-baru ini ke negara itu.

"Di negara mana pun di dunia, tindakan harus mematuhi prinsip hukum, proses internasional, dan hak asasi manusia," kata Shinawatra.

Beijing mengatakan 40 imigran ilegal China dipulangkan dari Thailand. Tetapi, China menolak mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut adalah warga Uighur.

"Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik internasional," kata kementerian luar negeri.

Media pemerintah China mengatakan kelompok tersebut telah 'disihir' oleh organisasi kriminal dan terdampar di Thailand setelah meninggalkan China tersebut secara ilegal.

AS pun merespons langkah Thailand. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS di Thailand sehari setelah deportasi rahasia 40 warga Uighur ke China.

"Deportasi serupa telah memicu serangan balasan yang brutal di masa lalu," demikian peringatan keamanan yang diunggah di situs web kedutaan.

Para diplomat dan analis keamanan mengatakan langkah Thailand melakukan deportasi 100 warga Uighur ke China pada bulan Juli 2015 telah menyebabkan pengeboman mematikan sebulan kemudian di sebuah kuil di Bangkok yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk di Thailand.

Pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan serangan itu terkait dengan tindakan keras mereka terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus menghubungkan kelompok itu dengan orang Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap terkait dengan insiden itu dan persidangan mereka terus berlanjut meski mengalami penundaan berulang kali.

Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga mengirim email peringatan kepada warganya setelah deportasi itu.

"Ini bukan perubahan dalam penilaian risiko tentang Thailand," demikian isi email tersebut.

(haf/haf)

Beijing (ANTARA) - Mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda menyebut perwakilan Indonesia di luar negeri setidaknya dapat menyediakan hak hukum sebagai bentuk perlindungan minimal Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah ketika berada di luar negeri.

"Perwakilan RI yang berada di negara asing, harus memastikan jaminan hak-hak hukum WNI yang mengalami masalah tidak dikurangi, misalnya memberikan pendampingan penerjemah atau kalau disidang di pengadilan maka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyewakan pengacara, itu hal yang lebih mudah dan bisa rutin dilakukan," kata Hassan Wirajuda kepada Antara di Beijing pada Rabu (19/2).

Kementerian Luar Negeri RI mencatat penyelesaian 60.122 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri atau setara dengan 89 persen dari 67.297 kasus yang ditangani pada 2024.

"Memang tergantung penerapan sistem hukum di negara tempat kejadian juga, bila penerapan hukumnya berjalan baik, misalnya Singapura maka akan mengurangi masalah WNI di sana tapi bisa juga pemerintah Indonesia membuat perjanjian dengan Malaysia misalnya untuk mengatasi masalah pekerja migran," tambah Hassan.

Namun, hal terutama, menurut Hassan adalah kebijakan perlindungan warga harus diberikan tempat yang penting dalam diplomasi. Hal itu sudah dilakukan dengan memasukkan perlindungan warga negara ke dalam Undang-undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999.

"Memang pada awalnya tantangan Kementerian Luar Negeri adalah bagaimana mengubah sikap mental, atau corporate culture kedutaan yang bisa responsif, dapat melindungi WNI di luar negeri yang mengalami kesulitan dengan pelayanan yang cepat, mudah, ramah dan murah," ungkap Hassan.

Hal tersebut tidak mudah karena sesungguhnya masalah perlindungan WNI, jelas Hassan, adalah limbah dari masalah di hulu yang tidak terselesaikan dengan baik.

"Sekarang sudah banyak kemajuan, daya respon yang cepat dari perwakilan, dari diplomat kita dan juga di pemerintah pusat, tapi pola masalah WNI yang mengalami kesulitan juga berubah. Kalau dulu ada di level pekerja migran atau pekerja rumah tangga yang tidak tahu hak dan kewajiban, sekarang didukung dengan kecanggihan teknologi," jelas Hassan.

Hassan mengungkapkan saat ini masalah penanganan WNI meluas ke penipuan dan perjudian daring misalnya di wilayah negara Kamboja dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri pernah berhasil memulangkan WNI yang dipekerjakan di sana dengan satu pesawat sewaan, tapi ternyata dari Indonesia sudah siap tiga pesawat sewaan yang membawa WNI untuk bekerja di kawasan perjudian daring tersebut, bahkan termasuk orang-orang yang dipulangkan Kemlu sebelumnya.

Selain itu ada juga pekerja di kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas dan berada di luar yurisdiksi negara apapun sehingga sulit terdeteksi padahal mereka masih di bawah umur dan tidak mengerti kontrak kerja dari majikannya.

"Ini jadi tantangan juga karena sesungguhnya solusi utama adalah ke dalam negeri, meski saya katakan tidak mudah. Seperti Myanmar, pemerintahnya dalam krisis, operasional judi daring ada di tengah hutan, siapa yang bisa jangkau? Tapi ini sebagai bentuk tekanan terus kepada pemerintahnya karena kalau merasa berdaulat terhadap wilayah itu jangan sampai ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan," tegas Hassan.

Dari 67.297 kasus yang ditangani perwakilan RI di luar negeri, sebanyak 55.984 kasus umum yang didominasi kasus penyalahgunaan visa, izin tinggal, maupun dokumen perjalanan lain (57,6 persen), kasus ketenagakerjaan (23.3 persen), dan kasus WNI meninggal dunia (7,5 persen).

Sementara, 4.138 kasus lainnya yang diselesaikan sepanjang tahun 2024 tergolong kasus khusus, yang didominasi oleh kasus kedaruratan seperti bencana alam, konflik bersenjata, penyanderaan, dan kecelakaan transportasi (79,6 persen), serta kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 15,1 persen.

Jumlah kasus pada 2024 itu meningkat signifikan sebesar 26 persen dibanding 2023.

Pada 2024 juga diketahui 137 WNI berhasil lolos dari hukuman mati di luar negeri selama 2024. Meski demikian, masih ada 157 WNI yang masih diperjuangkan untuk bebas dari hukuman mati saat ini. Selain itu tercatat 75 WNI mendapat pengurangan hukuman dan 62 lainnya dapat langsung menghirup udara bebas.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan pendampingan terhadap dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap otoritas Amerika Serikat (AS).

Politikus Nasdem itu juga mendorong Kemenlu menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, jika nantinya kedua WNI tersebut harus terdampak kebijakan penertiban imigran di AS.

“Kami mengimbau Kemenlu untuk mempersiapkan langkah antisipasi bagi dua WNI yang terkena dampak kebijakan Imigran di AS,” ujar Amelia kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

“Antisipasi dan bantuan pendamping hukum adalah langkah yang tepat sebagai bentuk perlindungan WNI di AS yang terdampak kebijakan imigran AS,” sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Kemenlu mengonfirmasi bahwa ada dua WNI telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," ungkap Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu RI, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), dikutip dari Antara.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta ditangkap pada 29 Januari 2025, dan hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.

Ia juga menyampaikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston telah berkomunikasi dengan WNI yang ditahan di Atlanta, yang kini dalam kondisi baik dan sehat serta telah mendapatkan akses pendampingan hukum.

“Kami akan terus memonitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," jelas Judha.

Sementara itu, WNI yang ditahan di New York ditangkap pada 28 Januari 2025.

Terkait penangkapan dua WNI tersebut, Kemenlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami sudah melakukan koordinasi secara virtual," tambah Judha.

Perwakilan RI di AS terdiri dari KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menetapkan standar prosedur penanganan jika ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan imigrasi baru AS.

Perwakilan RI juga berkolaborasi dengan berbagai otoritas di AS, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta pihak Homeland Security Investigation.

Judha menambahkan, Perwakilan RI telah menyampaikan imbauan melalui berbagai platform dan program edukasi kepada masyarakat.

“Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," ucap Judha.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

Beijing (ANTARA) - China akan meningkatkan kerja sama hukum dengan negara lain untuk memberantas judi online dan penipuan telekomunikasi.

Mengenai serangkaian penipuan telekomunikasi lintas perbatasan baru-baru ini dan kasus-kasus kejahatan lainnya di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, China sangat menaruh perhatian dan melakukan upaya gigih dalam meminta negara-negara terkait untuk bersama-sama mencari solusi melalui konsultasi, kata Lin dalam konferensi pers rutin sebagai jawaban atas pertanyaan terkait.

"China menyambut baik langkah-langkah tegas dari negara terkait. Kami siap bekerja sama dengan Thailand dan negara-negara lain guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum, menindak judi online dan penipuan telekomunikasi, melindungi keselamatan warga negara China di luar negeri dan hak-hak serta kepentingan mereka yang sah, serta menjaga pertukaran lintas perbatasan yang normal antara China dan negara-negara terkait," ujar jubir tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan saat ini masih ada sekitar 300 terpidana mati yang belum dieksekusi. Dia menyebut pelaksanaan eksekusi mati mengalami sejumlah kendala, terlebih jika terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara tentang pertimbangan hubungan antara negara. Termasuk mengikuti instruksi presiden terkait pidana mati.

"Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Dan karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu," kata Yusri menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia membenarkan Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati, kata Yusril, terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

"Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain," jelas Yusril

"Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucapnya.

Meski begitu, eks Ketum PBB itu mengaku bisa memaklumi pernyataan Jaksa Agung itu. Dia memastikan, pihaknya terus berkoordinasi kepada Kejaksaan perihal itu.

"Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri," terangnya.

Yusril kembali memastikan koordinasi akan terus terjalin dengan Kejaksaan. Terlebih mengenai kasus pemulangan terpidana mati kembali ke negara asalnya.

"Selama ini juga kami terus melakukan koordinasi termasuk dengan Kejaksaan Agung sendiri, mengingat agak beda dengan orang yang dipidana sumur hidup misalnya, itu sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan tugas selanjutnya adalah pada Kementerian Hukum kalau sekarang," ungkapnya.

"Tapi kalau pidana mati itu ada eksekusi yang masih menggantung. Nah karena itu sebelum proses pemindahan narapidana itu terjadi, saya juga mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, menyatakan bahwa pemerintah atas juga persetujuan dan arahan Bapak Presiden, itu akan memindahkan yang bersangkutan ke negaranya dan karena itu tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati ini, surat-suratnya itu ada saya sampaikan kepada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kebanyakan terpidana mati merupakan warga asing dengan kasus narkoba. Di antaranya berasal dari Eropa, Amerika, dan paling banyak Nigeria.

Proses hukum tersebut harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena mempertimbangkan hubungan dengan negara lain. "Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih menteri luar negerinya ibu (Retno Marsudi), 'Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya nanti'," kata dia.

Burhanuddin menuturkan pemerintah juga mempertimbangkan nasib WNI jadi terpidana mati di luar negeri. Menurutnya, ada perhitungan-perhitungan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.

"Begitu selesai kami coba minta keringanan, karena kalau kayak China. Saya bilang, China bagaimana kalau kami eksekusi. Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya bu menteri pada waktu itu? 'Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya'," ungkapnya.

"Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati nggak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," sambung dia.

Simak Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

(ond/isa)

Jakarta -

Kedubes China mengapresiasi langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mereka mengganti petugas yang terbukti melakukan pungli di Bandara Soekarno Hatta.

Dalam sebuah utas di X, tersebar pernyataan dari Kedutaan Besar China terkait pungli ini. Tak hanya itu, dalam surat tersebut juga disertakan puluhan petugas imigrasi yang melakukan pungli disertai keterangan jumlah punglinya.

Kedutaan Besar (Kedubes) China di Republik Indonesia, terkait hal ini, menyampaikan salam hormat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah menjembatani penyelesaian permasalahan ini. Kedubes China mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes China dalam suratnya kepada Kemlu.

Kedubes China menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Kedutaan Besar berharap ke depan Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip', 'Silakan Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi.

"Dan perintah tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok, sehingga mereka tidak menyarankan para pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas Imigrasi," tulis Kedubes China. Kedubes China juga menyertakan nomor hotline pengaduan untuk warganya yang merasa dipungli.

Berikut utas viral di X:

[Gambas:Twitter]

Bedol desa di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta

Sebelumnya, beredar informasi perihal 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Informasinya, sekitar 30 pejabat setingkat kabid, kasubbid, kasi, dan petugas lapangan diperiksa.

Masih dari informasi yang beredar, pencopotan dan pemeriksaan ini karena adanya informasi dari Kedubes China soal data-data warganya yang dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, ketika dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ada WNA China yang mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 16 Januari 2025. Namun terkonfirmasi bahwa soal video TikTok yang dibuat oleh WN China itu palsu alias hoax.

WN China tersebut juga telah ditangkap pihak Imigrasi dan dideportasi. WN China itu pun telah mengakui kesalahannya.

Kembali ke Menteri Agus, dia memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China diperiksa. "Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," sambung Menteri Agus.

Dia menekankan perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soetta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Menteri Agus memastikan oknum imigrasi yang melakukan praktik pungli dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

(msl/fem)

KOMPAS.com - Media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) ramai dengan beredarnya tangkapan layar surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

Surat tersebut diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/1/2025).

Dalam kop surat, tertulis Kedutaan Besar China. Adapun surat itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Apa Isi Surat Kedubes China?

Dalam surat yang bertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedutaan Besar China melaporkan bahwa sejumlah warganya telah menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Sedikitnya, Kedubes China melaporkan ada 44 kasus pemerasan di Bandara Soetta yang sudah diselesaikan.

Adapun total Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China yang menjadi korban pemerasan bagian Imigrasi Bandara Soekarno Hatta.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa daftar pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025 terlampir.

Menurut Kedubes China, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari total kasus, karena masih banyak warga negara China lainnya yang tidak melaporkan pengalaman mereka saat mengalami pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Bagaimana Respons Kementerian Luar Negeri Indonesia?

Kedutaan China berharap agar langkah-langkah seperti pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dapat segera diimplementasikan di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka juga meminta agar perintah untuk tidak memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan di China, agar wisatawan tidak disarankan untuk menyuap petugas imigrasi Bandara.

Pada hari yang sama dengan keluarnya surat dari Kedubes China itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, menegaskan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk mengusut kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

"Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," tambahnya.

Apa Tindakan Kementerian Imigrasi Menanggapi Laporan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta?

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta sebagai respons terhadap dugaan pemerasan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menerima laporan dan data terkait dugaan tindak pidana pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun dan memastikan bahwa pejabat yang terlibat akan menerima hukuman.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada 44 Kasus Pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Imigrasi Copot Pejabat Terkait".

KOMPAS.com - Media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) ramai dengan beredarnya tangkapan layar surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

Surat tersebut diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/1/2025).

Dalam kop surat, tertulis Kedutaan Besar China. Adapun surat itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Apa Isi Surat Kedubes China?

Dalam surat yang bertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedutaan Besar China melaporkan bahwa sejumlah warganya telah menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Sedikitnya, Kedubes China melaporkan ada 44 kasus pemerasan di Bandara Soetta yang sudah diselesaikan.

Adapun total Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China yang menjadi korban pemerasan bagian Imigrasi Bandara Soekarno Hatta.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa daftar pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025 terlampir.

Menurut Kedubes China, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari total kasus, karena masih banyak warga negara China lainnya yang tidak melaporkan pengalaman mereka saat mengalami pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Bagaimana Respons Kementerian Luar Negeri Indonesia?

Kedutaan China berharap agar langkah-langkah seperti pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dapat segera diimplementasikan di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka juga meminta agar perintah untuk tidak memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan di China, agar wisatawan tidak disarankan untuk menyuap petugas imigrasi Bandara.

Pada hari yang sama dengan keluarnya surat dari Kedubes China itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, menegaskan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk mengusut kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

"Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," tambahnya.

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencopot sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pencopotan tersebut buntut adanya dugaan pemerasan terhadap WNA China.

Pencopotan tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menurut Agus, setelah mereka dicopot akan dilakukan pemeriksaan. "Sudah kami ganti dan mereka kami periksa internal," kata Agus, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, tindakan tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait adanya dugaan pemerasan. Menurutnya, meski sudah disebutkan ada pengembalian, mereka akan tetap diproses dengan aturan yang berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," ujarnya.

Diketahui, dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Dalam surat yang sudah beredar di media sosial itu, disebutkan telah terjadi pemerasan terhadap WNA China di Bandara Soetta yang dalam surat tersebut disebut sebagai Jakarta International Airport.

Masih dalam surat yang sama, disebutkan telah diselesaikan 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga Cina.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara bulan Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis surat yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

Jakarta -

Wamenlu RI Arrmanatha Ch. Nasir menyampaikan strategi penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB. Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika", ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalan keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan prinsip 'national ownership' dan strategi 'soft approach' yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujarnya.

Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat global.

Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

"Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujar Arrmanatha.

Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). "Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan", ujarnya.

Pada tingkat global, ia menyampaikan perlunya pertukaran informasi dan praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme diantara aparat penegak hukum.

"Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," ujar Wamenlu RI.

Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.

"Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi Afrika di panggung global," ujarnya.

Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme.

(yld/isa)