Kementerian Kehakiman Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan mulai Minggu (19/1), menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza.

"Pembebasan tahanan... tergantung pada persetujuan pemerintah atas rencana (gencatan senjata) dan tidak akan dilakukan sebelum Minggu pukul 16.00 (waktu setempat)," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (17/1), dikutip dari AFP.

Kabinet keamanan Israel menyetujui kesepakatan itu, sementara kabinet penuh akan bersidang untuk memberikan suara.

Daftar tersebut mencakup 69 perempuan, 16 laki-laki, dan 10 anak di bawah umur. Menurut kementerian, narapidana termuda dalam daftar tersebut berusia 16 tahun.

Daftar tersebut hanya mencakup tujuh tahanan yang ditangkap sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Di antara mereka yang ada dalam daftar tersebut juga terdapat Khalida Jarar, seorang anggota parlemen Palestina berhaluan kiri yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel pada beberapa kesempatan.

Jarar adalah anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai "organisasi teroris" oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Ditahan pada akhir Desember di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, wanita berusia 60 tahun itu ditahan sejak saat itu tanpa dakwaan.

Pada September 2021, Jarar dibebaskan setelah menjalani hukuman dua tahun di penjara Israel karena berpartisipasi dalam kegiatan PFLP.

Menurut kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pembebasan sandera sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan akan dimulai Minggu.

Dua sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan bahwa kelompok sandera pertama yang akan dibebaskan terdiri dari tiga tentara wanita Israel.

Tiga nama pertama dalam daftar yang diperoleh AFP dari 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama adalah perempuan berusia di bawah 30 tahun yang tidak sedang menjalani dinas militer pada hari serangan Hamas.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Noga Katz mengatakan jumlah akhir tahanan yang akan dibebaskan dalam pertukaran pertama akan bergantung pada jumlah sandera hidup yang dibebaskan oleh Hamas.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir telah meminta sekutu politik untuk memberikan suara menentang kesepakatan Gaza.

Sebelumnya, kabinet keamanan Israel sepakat melakukan gencatan senjata dengan milisi Hamas Palestina.

Dilansir dari CNN, sebelas anggota kabinet keamanan pada Jumat (17/1) menyetujui gencatan senjata dengan Hamas, yang telah diumumkan oleh pemerintah Qatar pada Rabu (15/1) lalu.

Namun, hasil ini masih harus disetujui oleh kabinet lengkap Israel yang beranggotakan 33 orang.

Meskipun demikian, sebanyak 116 orang dan melukai lebih dari 264 orang sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan.

Dari mereka yang tewas, 30 orang adalah anak-anak dan 32 orang adalah wanita.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mendorong adendum nota kerja sama atau memorandum of cooperation (MoC) antara Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dan Kementerian Kehakiman Jepang.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan adendum nota kerja sama diperlukan karena Kementerian Hukum yang semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Transformasi di Kemenkumham kini menjadi tiga kementerian. Untuk itu, perlu dilakukan adendum, mengingat MoC yang sebelumnya melingkupi bidang imigrasi, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, dan peraturan perundang-undangan,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun salah satu MoC yang akan didorong pelaksanaan adendumnya, yakni yang telah ditandatangani pada 2018 lalu di bidang hukum dan HAM.

Menkum RI mengakui kontribusi Jepang dalam investasi di Indonesia dan akan berkomitmen untuk mendukungnya. Dengan demikian, dirinya menyatakan terbuka terhadap kerja sama yang berpotensi positif.

“Saya melihat peran Jepang yang sangat besar dalam membangun perekonomian nasional, khususnya dalam membuka banyak lapangan kerja baru," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa langkah tersebut juga merujuk pesan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para pengusaha Jepang dalam mendukung program prioritas dalam periode pemerintahannya, terutama di bidang industri.

Dalam pesannya, kata dia, Presiden RI mengharapkan Jepang dapat terus membantu dalam hilirisasi.

Dirinya pun menuturkan akan menyampaikan masukan kepada Prabowo tentang kemitraan yang penting dengan Jepang, khususnya memberikan ruang yang besar bagi investasi Jepang, terutama di bidang pangan, mengingat teknologi pangan Jepang sudah sangat baik.

“Tentunya semua ini dapat mendukung visi Presiden RI untuk swasembada dan ketahanan pangan,” kata Supratman menambahkan.

Menanggapi adendum MoC, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengatakan pihaknya akan segera mempelajari agar adendum dapat segera dilakukan, sehingga kerja sama dengan Kemenkum dapat segera dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi MoC yang telah ada antara Kementerian Kehakiman Jepang dengan Kemenkumham, bahkan telah lama Jepang menugaskan dua tenaga ahli di bidang Kemenkumham,” kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, kelanjutan kerja sama yang akan berakhir pada bulan September 2025 tersebut juga akan mempertimbangkan untuk menugaskan tenaga ahli di bidang lain yang dapat membantu selanjutnya. Untuk itu, dirinya akan meminta para jajarannya guna mendiskusikan hal tersebut.

Terkait investasi dan pesan Presiden Prabowo kepada para pengusaha Jepang, Masaki mengatakan akan berdiskusi lebih lanjut untuk menyesuaikan MoC.

Saat ini, ada kurang lebih dua ribu perusahaan Jepang di Indonesia dan 65 ribu warga negara Jepang di Indonesia, sehingga ia berharap Menkum RI dapat terus mendukung iklim usaha yang baik untuk investasi Jepang di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya.

“Kedubes dan pemerintah Jepang akan terus mendorong para pengusaha Jepang untuk berkontribusi lebih dan mendukung pembangunan di Indonesia. Saya harap kerja sama dengan Kemenkum RI dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Kemudian menanggapi kerja sama dalam ketahanan pangan, dirinya berharap dan mendorong Indonesia agar dapat terus memperbaiki dan meningkatkan transparansinya.

Jepang, kata dia, turut membantu Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), sebab penting bagi Jepang bila ingin terus lebih berinvestasi di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara, guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis hingga bidan.

Dilansir dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), narapidana di beberapa penjara di Inggris diizinkan untuk keluar bekerja asalkan kembali ke sel maksimal pada malam hari. Langkah ini sebagai upaya untuk rehabilitasi dan mempersiapkan mereka kembali hidup di masyarakat.

Permasalahannya adalah perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Dalam laporan tersebut, narapidana di Inggris menerima gaji bersih paling tinggi sebesar US$ 46.005 atau Rp 729,08 juta (kurs Rp 15.848) per tahun pada tahun lalu. Asumsi gaji kotor mereka sekitar US$ 57.640.

Data Kementerian Dalam Negeri setempat menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari US$ 28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah US$ 25.061 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman Inggris, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari US$ 37.591 dan tujuh orang lainnya menyetor antara US$ 28.694 hingga US$ 37.591 ke rekening bank swasta mereka.

Para narapidana melakukan berbagai pekerjaan salah satunya mengemudikan truk. "Menjelang akhir hukuman, mereka menerima pembebasan dengan lisensi sementara. Hal ini membuat mereka menghabiskan sebagian hari mereka di masyarakat, sering kali bekerja sebelum kembali ke penjara," kata Juru Bicara Layanan Penjara.

"Jika mereka bekerja, penghasilan mereka dikenakan pajak, denda pengadilan, dan pungutan hingga 40%," tambahnya.

Meskipun ada pemotongan, gaji para narapidana di Inggris lebih besar dari beberapa profesi lainnya. Misalnya seorang sipir penjara, rata-rata gajinya adalah US$ 35.085, di mana rekrutan baru dibayar sekitar US$ 30.073 per tahun.

Kemudian bidan memiliki gaji bersih rata-rata US$ 45.889. Sementara ahli biokimia mendapat US 45.844, psikoterapis mendapat US$ 45.864, dan surveyor berizin mendapat US$ 43.908.