JAKARTA - Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

?Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,? ucap Mukhtarudin dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini pun menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

?Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujung nya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,? tuturnya.

Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023.

Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

?Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,? kata Mukhtarudin.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucap Mukhtarudin.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyerahkan bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara senilai Rp2,3 miliar kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi melalui program Sinergisitas.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan bentuk bantuan yang diberikan berupa dukungan elektrifikasi, alat kerja, dan beasiswa.

"Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian BUMN yang sudah memberikan bantuan," ujar Tejo seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bekasi yang bersedia bersama-sama untuk menyerahkan bantuan kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi.

Tejo menuturkan dalam melaksanakan tugasnya, BNPT tidak bisa bergerak sendiri dan harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), BUMN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan serta komitmen untuk berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Terima kasih atas kepercayaan BNPT menunjuk Kabupaten Bekasi sebagai tempat serah terima dukungan dari Kementerian BUMN," ucap Jaoharul pada kesempatan sama.

Ia pun menegaskan bahwa Pemkab Bekasi akan mendukung program penanggulangan terorisme.

Nominal dan rincian bantuan BUMN yang diserahkan pada acara tersebut terdiri atas kegiatan dukungan elektrifikasi dari PT PLN senilai Rp1,16 miliar, bantuan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Telkom Indonesia senilai Rp618,5 juta, serta dukungan kegiatan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Bank Tabungan Negara senilai Rp275 juta.

Kemudian, bantuan alat kerja dan beasiswa dari Perum Jasa Tirta II Rp97,25 juta, dukungan alat kerja dan beasiswa dari PT Taspen senilai Rp102,9 juta, serta dukungan alat kerja dari PT Pegadaian senilai Rp50 juta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap beroperasi. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal pembentukan BP Investasi Danantara diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ), Jumat pagi (29/11/2024).

Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi mengatakan, kedua regulasi diserahkan langsung oleh Kepala BP Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala BP Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.

?Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg,? ujar Anton melalui keterangan persnya.

Beleid tersebut sudah rampung dianalisis oleh manajemen Danantara dan dipastikan akan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga badan baru ini bisa beroperasi

?Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi,? paparnya.

Tak hanya itu, Danantara juga sedang melakukan finalisasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Anton memastikan, setelah PP dan Perpres diterbitkan, Danantara bisa mendorong SOTK untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Adapun, BP Danantara bakal menaungi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, pada tahap awal dana kelolaan diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun (mengacu kurs Rp15.880 per USD).

Tujuh perseroan negara terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi BP Danantara:

1. Bank Mandiri: Rp2.174 triliun

2. BRI: Rp1.965 triliun

3. PLN: Rp1.671 triliun

4. Pertamina: Rp1.412 triliun.

5. BNI: Rp1.087 triliun

6. Telkom: Rp318 triliun

7. MIND ID: Rp259 triliun

Selain itu, BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar atau sekitar Rp163 triliun. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Dasar hukum yang sejauh ini belum diterbitkan berisiko menimbulkan dualisme antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dengan Kementerian BUMN.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang bahwa terdapat risiko dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN, selama belum ada landasan hukum yang kuat guna mengakomodasi gerak Danantara.

“Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Ini kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Herry kepada Bisnis, Senin (26/11/2024).

Danantara di bawah komando Muliaman D. Hadad sejak pekan lalu diketahui telah memanggil 3 dari 7 direksi BUMN yang rencananya bakal dikelola. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah BRI, PLN, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pertemuan dengan perusahaan negara lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, MIND ID, dan Pertamina batal berlangsung pada pekan ini.

Herry turut mencermati pemosisian Danantara dalam kapasitasnya di tujuh BUMN tersebut. Sebab, hingga saat ini, Danantara bukan pemegang saham ataupun pengendali karena lembaga ini belum menerima pengalihan saham dari pemerintah.

“Menurut UU BUMN, Kementerian BUMN itu adalah kuasa pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau posisinya ada dua seperti ini, yang mungkin terjadi gerak BUMN akan semakin lambat dan ada jebakan birokrasi baru,” ucapnya.

Dia menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas terkait pembentukan Danatara. Jika lembaga baru ini akan menjadi superholding, maka mandat kuasa pemegang saham di Kementerian BUMN harus diakhiri.

“Kalau percaya dengan Danantara, beri kekuasaan penuh pada lembaga tersebut sehingga evaluasinya menjadi jelas dan terukur,” pungkas Herry.

Dalam perkembangan lain, Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa lembaga yang dinakhodainya bakal diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.

Seiring dengan hal tersebut, dia menuturkan nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga akan segera diteken oleh Kepala Negara.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dasar hukum yang sejauh ini belum diterbitkan berisiko menimbulkan dualisme antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dengan Kementerian BUMN.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang bahwa terdapat risiko dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN, selama belum ada landasan hukum yang kuat guna mengakomodasi gerak Danantara.

“Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Ini kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Herry kepada Bisnis, Senin (26/11/2024).

Danantara di bawah komando Muliaman D. Hadad sejak pekan lalu diketahui telah memanggil 3 dari 7 direksi BUMN yang rencananya bakal dikelola. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah BRI, PLN, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pertemuan dengan perusahaan negara lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, MIND ID, dan Pertamina batal berlangsung pada pekan ini.

Herry turut mencermati pemosisian Danantara dalam kapasitasnya di tujuh BUMN tersebut. Sebab, hingga saat ini, Danantara bukan pemegang saham ataupun pengendali karena lembaga ini belum menerima pengalihan saham dari pemerintah.

“Menurut UU BUMN, Kementerian BUMN itu adalah kuasa pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau posisinya ada dua seperti ini, yang mungkin terjadi gerak BUMN akan semakin lambat dan ada jebakan birokrasi baru,” ucapnya.

Dia menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas terkait pembentukan Danatara. Jika lembaga baru ini akan menjadi superholding, maka mandat kuasa pemegang saham di Kementerian BUMN harus diakhiri.

“Kalau percaya dengan Danantara, beri kekuasaan penuh pada lembaga tersebut sehingga evaluasinya menjadi jelas dan terukur,” pungkas Herry.

Dalam perkembangan lain, Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa lembaga yang dinakhodainya bakal diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.

Seiring dengan hal tersebut, dia menuturkan nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga akan segera diteken oleh Kepala Negara.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara tidak ingin Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, dibiarkan kosong selama dua tahun.

Ara mengatakan hal ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Seperti rumah rusun tadi, jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage (manajemen), kami siap," terang Ara.

Soal pemanfaatan Wisma Atlet pun, Ara mengaku telah berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, bahkan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena, itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu, pikirannya Presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Basuki Hadimuljono Wisma Atlet Kemayoran yang awalnya diperuntukkan menjadi rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi komersial.

Hal ini sebagaimana disampaikan Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wisma Atlet yang 10 tower itu, yang 7 di dalam yang 3 di luar, itu rencananya kira-kira 50 persen untuk komersial yang 50 persen untuk ASN," kata Basuki.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur tersebut.

Sedangkan pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).