Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (1/4), mulai dari 1,9 juta kendaraan keluar Jakarta hingga layanan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Kakorlantas: 1,9 juta kendaraan keluar Jakarta hingga 1 April 2025

Kepala Korps Lalulintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho mengungkapkan sebanyak 1,9 juta kendaraan telah keluar Jakarta hingga Selasa (1/4) pada masa mudik Lebaran 2025.

"Berdasarkan data yang diterima dari PT Jasa Marga, realisasi volume lalu lintas (lalin) kumulatif keluar Jakarta periode H-10 Idul Fitri 21 Maret 2025 pukul 06.00 WIB sampai dengan H+1 1 April 2025 pukul 06.00 WIB, total lalu lintas keluar Jakarta 1.963.152 kendaraan," kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kemenko Polkam pantau layanan kunjungan keluarga di Lapas Cipinang

Keamanan (Kemenko Polkam), melalui satuan tugas yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Marsda TNI Eko Dono Indarto, memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

“Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah, khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,” kata Eko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polda NTT tindaklanjuti temuan Komnas HAM di kasus eks Kapolres Ngada

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti informasi atau temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, yang mengungkap keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

"Nanti kami dalami keterlibatan VK yang diungkap oleh Komnas HAM," kata Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi kepada ANTARA di Kupang, NTT, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

4. Petugas terapkan contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Cipali

Arus lalu lintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Cipali cukup padat hingga diterapkan rekayasa lalu lintas contraflow pada hari kedua lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, Selasa.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo di Kabupaten Subang, Jabar, Selasa menyampaikan bahwa contraflow diterapkan atas diskresi pihak kepolisian.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polda Sulteng kembali perpanjang Operasi Madago Raya tahap II 2025

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali memperpanjang Operasi kewilayahan Madago Raya tahap II tahun 2025 sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi di wilayah provinsi ini.

"Operasi tahap II ini akan berlangsung selama tiga bulan ke depan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2025," kata Kepala Operasi (Kaops) Madago Raya Polda Sulteng Kombes Pol. Boy F.S. Samola di Palu, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Satgas yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Marsda TNI Eko Dono Indarto memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, pada hari kedua Lebaran, Selasa (1/4/2025).

“Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah, khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,” kata Eko, dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Dalam kunjungan ini, tim Kemenko Polkam memantau pelaksanaan layanan kunjungan Lebaran.

Mereka ingin memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keamanan dan pelayanan yang telah ditetapkan.

Eko menilai, Lapas Cipinang sudah cukup baik dalam melayani kunjungan keluarga warga binaan.

“Bentuk layanan publik yang dilakukan oleh Lapas Cipinang sudah cukup bagus, terbukti mekanisme dan tata kelolanya dijalankan dengan baik, tanpa mengabaikan faktor keamanan, tapi bisa tetap dekat dengan masyarakat para pengunjung lapas yang akan menengok keluarganya,” ungkap dia.

Ia berharap, layanan publik seperti yang dilaksanakan Lapas Cipinang dapat ditiru di tempat lain.

Sebab, menurut dia, pelayanan publik yang total merupakan komitmen kehadiran pemerintah membantu masyarakat.

“Kami berharap mudah-mudahan layanan semakin meningkat dan masyarakat semakin percaya kepada kita semua bahwa kita ada untuk melayani masyarakat,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lapas Cipinang, Wachid Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenko Polkam untuk menyelenggarakan layanan kunjungan yang optimal.

Hal ini bertujuan untuk memastikan warga binaan dapat merayakan Idulfitri bersama keluarganya dalam suasana yang aman dan tertib.

"Kehadiran Tim Siaga Pemantauan Kemenko Polkam ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang humanis dan berkualitas," tutur Wachid.

Adapun sejumlah Lapas maupun rumah tahanan (rutan) membuka layanan kunjungan keluarga saat Hari Raya Lebaran.

Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka layanan pengiriman makanan dan kunjungan keluarga untuk para tahanan di rutan dalam rangka Idul Fitri 2025.

Pengiriman makanan dan kunjungan ini dilakukan pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

“Selain itu, KPK juga membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (30/3/2025).

Sementara itu, untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Budi memastikan seluruh rangkaian layanan di Rutan Cabang KPK sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan ada 13 lembaga penegak hukum untuk mengurusi keamanan laut. Lodewijk mengusulkan dibentuknya satu aturan yang mengurusi keamanan laut.

"Kemudian banyak lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut, ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini, 13 lembaga punya tugas masing-masing, punya wewenang masing-masing, dan dilindungi oleh UU dan, di antara 13 ini, 6 di antaranya punya armada, punya kapal," kata Lodewijk dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Nah, di sinilah, dengan punya wewenang-aturan dilindungi oleh undang-undang, yang keluar adalah ego sektoral masing-masing," tambahnya.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar dibuat coast guard yang bertugas sebagai koordinator. Politikus Golkar itu meyakini pimpinan coast guard nantinya mampu mengkoordinasi lembaga yang ada jika adanya peraturan yang mendasari.

"Kalau kita identifikasi persoalannya, sebenarnya kita harapkan ini kita harapkan artinya bagaimana koordinasi itu tegak. Pertanyaannya, kalau kita buat lembaga, ada 13 lembaga di situ yang berkaitan, apakah katakan kalau kita membuat coast guard, apakah ketua coast guard mampu mengkoordinir masalah itu?" ujar Lodewijk.

"Kalau kita sudah memberikan dia undang undang sebagai koordinator, seharusnya mampu," tambahnya.

Lodewijk juga menilai kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di laut. Mantan Danjen Kopassus itu pun mengatakan selanjutnya akan bertindak tegas.

"Kenapa kok di laut berat banget, nggak bisa seperti ini. Nah, ini ada dua kemenko yang berurusan itu. Percayalah, kami insyaallah kita tegas dengan yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Selain itu, dirinya menyarankan dibentuknya satu regulasi khusus untuk mengatur penegakan hukum di laut, yakni rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut.

"Diperlukan satu regulasi khusus yang bersifat tunggal dan integratif untuk mengatur tata kelola di laut, pertama, perlu dirumuskan rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

"Perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan hukum kepada kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar terhindari dari praktik korupsi.

Pendampingan itu diberikan agar setiap kementerian, BUMD dan BUMN terhindar dari tata kelola keuangan, kebijakan internal yang dapat memicu praktik korupsi.

"Perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi," kata pria yang akrab disapa BG itu dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang disiarkan Kamis.

Dia menjelaskan, pendampingan tersebut diberikan oleh Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola bentukan Menko Polkam.

Semenjak desk dibentuk, tercatat ada 2.164 pendampingan hukum yang telah dilakukan kepada beragam kementerian, BUMN dan BUMD.

Jumlah 2.164 itu termasuk 91 legal opinion yang diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan bisnis selaras dengan hukum.

"Selain itu terdapat 37 kegiatan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar jalur pengadilan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta mempercepat penyelesaian sengketa," jelas dia.

BG melanjutkan, upaya ini sudah selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemberantasan korupsi tidak hanya fokus ke pengungkapan kasus melainkan upaya pencegahan.

Dengan adanya upaya ini, BG berharap praktik korupsi di seluruh kementerian dan lembaga dapat dihindari sejak dini.

"Dengan adanya pendampingan hukum dan kajian regulasi yang lebih ketat, diharapkan berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan dapat diminimalisir," jelas dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR RI menggelar Forum Keprotokolan 2024 untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan profesionalisme antar protokol kementerian dan lembaga. Acara ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan sinergi dalam pelaksanaan tugas keprotokolan.

Acara tersebut digelar acara Forum Keprotokolan yang dilaksanakan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/12).

Mengusung tema 'Protokol Sebagai Representasi Kehormatan Institusi', acara ini resmi dibuka oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono.

Hentoro menyampaikan tujuan Forum Keprotokolan adalah untuk meningkatkan silaturahmi dan kolaborasi antar Protokol Kementerian, Non Kementerian, dan Lembaga Negara.

"Forum protokol juga dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik terkait keprotokolan. Protokol sendiri adalah merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi lainnya yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata kehidupan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).

Ia menekankan seorang protokol harus tanggap, responsif, antisipatif, inovatif, dan terampil dalam menjalankan tugas serta membina hubungan. Hentoro berharap Forum Keprotokolan ini dapat meningkatkan sinergi antar Kementerian dan Lembaga.

Hadir dalam kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini, sekitar 80 perwakilan Protokol dari Kementrian/Lembaga. Antara lain, Plt. Kepala Biro (Kabiro) Sekretariat Negara Muhammad Saiful sebagai narasumber, Kabiro Setpim Setjen MPR RI Agus Subagyo.

Lebih lanjut, Kabiro Protokol dan Pengamanan Pimpinan Kemenko Polkam Brigjen TNI Arif Hartoto dan Kabiro Protokol dan TU Kemeninves dan Hilirisasi BKPM.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan aksi terorisme di Indonesia telah menurun selama tiga tahun terakhir karena pemerintah berhasil dalam meredam cikal bakal pergerakan terorisme sejak dini.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan insiden terkait terorisme di Indonesia. Dari tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024, Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Adi Winarso saat memimpin Delegasi RI pada kegiatan The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam, Jumat.

Menurut Adi, Indonesia berhasil berada dalam status aman dari terorisme karena pemerintah melakukan langkah pencegahan awal seperti menindak para pelaku sebelum melakukan aksinya.

Namun demikian, Adi tetap menyoroti munculnya fenomena aksi terorisme baru yang lebih moderen dengan menggunakan teknologi.

Ragam fenomena yang muncul, seperti perekrutan anggota teroris lewat teknologi media, penyebaran paham-paham ekstremisme melalui internet, penggunaan artificial intelligence (AI) dan penggunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme.

Adi mengatakan penting bagi pemerintah Indonesia dan seluruh pihak untuk mengantisipasi fenomena penggunaan teknologi dalam aktivitas teroris ini.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi, terkhusus AI.

"Minimnya penggunaan AI dalam pekerjaan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi tantangan tersendiri," katanya.

Walau demikian, pihaknya yakin pemerintah akan melakukan terobosan melalui kebijakan yang strategis demi mencegah aktivitas terorisme yang bersinggungan dengan teknologi AI.

Dengan demikian, Indonesia bisa terus dalam kondisi kondusif dan mempertahankan status zero terrorism attack.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024