Pihak Imigrasi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Lima napi itu akan melanjutkan hukuman di negaranya.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dilansir detikBali, Senin (16/12/2024).

Surya menegaskan lima narapidana itu akan melanjutkan hukuman pidananya di Australia.

"Seperti yang saya sampaikan yang bersangkutan tidak diberikan grasi. Yang bersangkutan dipindahkan ke negaranya untuk tetap melanjutkan hukuman di negaranya, bukan dibebaskan di negaranya," tegasnya.

Seperti diketahui, lima terpidana 'Bali Nine' dipulangkan ke negara asalnya, Australia. Para napi penyelundup heroin ini dipulangkan tanpa grasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Lima gembong narkoba itu telah tiba di Australia pada Minggu (15/12) kemarin. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memulangkan mereka.

Baca selengkapnya di sini

Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Ternyata, Indonesia tidak pernah memberi grasi kepada narapidana narkoba.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram kepada detikBali, Senin (16/12/2024).

Surya menegaskan kelima narapidana itu akan melanjutkan hukuman pidananya di Australia. "Seperti yang saya sampaikan yang bersangkutan tidak diberikan grasi. Yang bersangkutan dipindahkan ke negaranya untuk tetap melanjutkan hukuman di negaranya, bukan dibebaskan di negaranya," tegasnya.

Seperti diketahui, lima terpidana 'Bali Nine' dipulangkan ke negara asalnya, Australia. Para napi penyelundup heroin ini dipulangkan tanpa grasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Lima gembong narkoba itu telah tiba di Australia pada Minggu (15/12) kemarin. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memulangkan mereka.

Kelimanya yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka telah menjalani masa hukuman selama hampir 20 tahun.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kelima terpidana itu dipindahkan tanpa pengampunan. Itu artinya, mereka masih berstatus terpidana atau tahanan.

"Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," kata Yusril dalam keterangannya, Minggu (15/12).

Video: Pernyataan PM Australia soal RI Pulangkan 5 Napi Bali Nine

Video: Pernyataan PM Australia soal RI Pulangkan 5 Napi Bali Nine

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar. Yusril berkelakar tidak bisa membayangkan bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

Hal itu disampaikan Yusril dalam rapat bersama Banggar DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024). Mulanya, Yusril menjelaskan terdapat kebutuhan untuk melengkapi struktur organisasi.

"Kami memang sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi adanya sekretariat dan tiga kedeputian," kata Yusril.

"Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar," sambungnya.

Yusril mengusulkan tambahan anggaran Rp 325 miliar. Diketahui, saat ini, pagu anggaran Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk 2025 sebesar Rp 9 miliar sehingga total keseluruhan anggaran Rp 334 miliar.

"Diharapkan total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami," tuturnya.

Lihat juga Video 'Rapat Bareng Banggar DPR, AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 273 M':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Yusril Ihza Mahendra telah bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto dengan calon menteri lainnya di kediaman Jalan Kertanegara No.4, Jakarta Selatan. Yusril dipercaya menduduki jabatan Menko Hukum dan HAM.

Yusril awalnya bercerita telah mengenal Prabowo sejak puluhan tahun lalu. Katanya, pertemuan itu sangat singkat.

"Saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit, karena memang sudah kenal lama dengan beliau, jadi beliau mengatakan 'Pak Yusril kita nggak ngomong-ngomong panjang-panjang lagi, kita sudah kenal sejak puluhan tahun lalu'," ujar Yusril kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Yusril mengatakan Prabowo mendapuknya sebagai Menko Hukum dan HAM. Dia mengatakan Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) akan dipecah dua, yakni Kemenko Hukum dan HAM serta Kemenko Politik dan Keamanan.

"'Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril membantu saya'. Saya akan bantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan adalah bidang saya sendiri, yaitu bidang hukum dan hak asasi manusia, jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu," ujar Yusril.

"Yang tugas-tugasnya akan mencakup juga selain hukum dan HAM, juga ada kementerian lain, lembaga lain, yang internal pemerintah, imigrasi juga akan keluar dari kementerian hukum dan HAM, dan kemudian lembaga permasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM dan juga kita tahu bahwa terkait dengan penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan suatu lembaga yang berada di bawah pemerintah," katanya.

"Seperti kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak, karena independen berada di luar. Iya (Kemenko baru), jadi Menko Polhukam dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan dan satu lagi Menko Hukum dan HAM," pungkasnya.

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]