Jakarta -

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Arahan ini berlaku untuk BUMN yang bukan perusahaan terbuka.

Istana pun buka suara menjelaskan alasan Danantara meminta penundaan RUPS. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi alasan utama penundaan RUPS karena Danantara memang sedang membenahi BUMN yang dialihkan dari Kementerian BUMN.

"Itu kan sebenarnya begini, substansinya itu adalah saat ini kan sedang proses pembenahan seluruh BUMN kita di bawah koordinasi Danantara," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengatakan, wajar jika RUPS diundur, sebab pembenahan memang tidak bisa dilakukan terburu-buru.

"Jadi kalau ada di dalam prosesnya itu sesuatu yang misalnya hal-hal rutinitas di BUMN yang sekiranya bisa ditunda karena proses paralel pembenahan ini ya itu wajar-wajar saja kan gitu, misalnya contoh tadi RUPS ya, kalau proses pembenahan, evaluasi pembenahan di Danantara ini belum selesai, sementara sudah RUPS, nanti sudah terpilih, nanti kan harus dibenahi lagi, kira-kira begitu loh semangatnya tuh seperti itu," ujarnya.

Danantara Kelola Kawasan GBK-Kemayoran

Masih perihal Danantara, Prasetyo juga bicara soal rencana pencaplokan aset negara macam kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran. Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU).

Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo.

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan utama pemerintah berencana mengalihkan aset negara Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU). Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

Simak juga video "Pemerintah Ajak Bill Gates Kolaborasi dengan Danantara" di sini:

(hal/ara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XIII DPR RI, Almuzzammil Yusuf mendorong penggunaan lahan milik pemerintah oleh sejumlah pihak di Senayan dan Kemayoran dapat dituntaskan sesuai hukum yang berlaku. Almuzzammil menekankan agar aspek keadilan diutamakan.

Hal itu disampaikan Almuzzammil merespons Presiden Prabowo Subianto yang kaget karena masih ada aset negara yang belum tercatat di Senayan seluas 200 hektare dan di Kemayoran seluas 400 hektare di bawah Kementerian Sekretarian Negara (Kemensetneg). Sebagian lahan itu dikuasai oleh pihak tertentu.

"Semoga bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan hukum. Karena kita adalah negara hukum sebagaimana amanat Pasal 3 ayat 1 UUD 1945," kata Almuzzammil kepada Republika.co.id di Jakarta dikutip Rabu (7/5/2025).

Almuzzammil mengingat, saat bertugas di Komisi I DPR era 2004-2009 pernah menjadi anggota Panja Kasus Pertanahan. Saat itu, ia mendata kasus sengketa antara warga dan TNI. "Banyak sekali (kasusnya), saya tidak ingat jumlahnya. Ada yang diselesaikan dengan jalur hukum, ada yang jalur mediasi," ujar politikus senior PKS tersebut.

Walau demikian, Almuzzammil tak lagi memantau nasib sengketa lahan itu. Dia hanya berharap, jika lahan negara masih dikuasai segelintir orang maka harusnya dapat diselesaikan dengan hukum yang adil.

"Saya tidak tahu persis bagaimana perkembangan kasus sengketa lahan Senayan (dan Kemayoran) antara pemerintah dengan siapa-siapa saja," ujar Almuzzammil.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyentil banyak pemimpin yang tidak mengerti karena beberapa birokrat di kementerian menyembunyikan aset pemerintah RI. Prabowo pun meminta para menterinya mengkaji lagi seluruh aset milik pemerintah RI yang belum terdata.

"Banyak ini aset disembunyikan, gak tau nanti udah ganti tiga, empat kali menteri, ganti tiga kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang gak jelas," ujar Prabowo kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

Jakarta: Indonesia Audit Watch (IAW) mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk melakukan audit terhadap dua Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), dan PPK Kemayoran. Keduanya saat ini dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara.

IAW juga menekankan pemerintah melalui Kemensetneg tidak hanya berfokus pada peningkatan setoran kepada negara, melainkan pengelolaan aset harus memiliki dampak pada perekonomian secara luas. Sehingga masyarakat turut menikmati hasil atau manfaat dari pengelolaan aset tersebut.

“Dua BLU ini yang mengelola aset negara sudah sewajarnya diaudit, dan harus secara rutin. Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Desember 2024.
Menurut Iskandar, tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Apakah hanya tidak maksimal dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya. Sebab menurut Iskandar, jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan. Karena itu ia mendesak proses audit juga mencakup praktik-praktik bisnis yang selama ini berjalan.

“Proses audit menyeluruh dari proses bisnis dan kerjasama yang dilakukan oleh PPK GBK dan PPK Kemayoran menjadi sangat mendesak. Penyebab setoran negara tidak maksimal karena apa? Kontrak yang tidak sesuai pasar atau justru banyak terjadi kebocoran, sehingga banyak pendapatan yang tidak masuk kas negara,”katanya.

Sebab berdasarkan informasi di lapangan, di wilayah BLU-BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut. “Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” tegas Iskandar.

Untuk itu, Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU-BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Sehingga, tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

Baca juga: Finansial Aman dan Kebutuhan Anak Terpenuhi, Orang Tua Baru Ikuti 5 Strategi Ini!

Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya. “Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

Ia juga khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki expertise di bidangnya itu, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan memperpanjang alur birokrasinya. Alhasil setoran kepada negara menjadi semakin tidak maksimal karena banyak terpotong oleh setiap struktur badan atau vendor tersebut.

“Bahkan menurut saya dibuat lebih ramping sekalian, tidak perlu ada lagi BLU, dihilangkan saja. Jadi perusahaan yang mendapat mandat mengelola aset lahan di kawasan GBK dan Kemayoran langsung berhubungan dengan Kemensetneg. Pasti hasilnya akan lebih besar,” ujar Iskandar.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut. Diharapkan langkah ini dapat menambah pemasukan dari GBK dan Kemayoran untuk keuangan negara.

“Sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Audit dan peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan karena kedua BLU tersebut berada di bawah koordinasi Kemensetneg. Adapun pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008, sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

Mensesneg akan melihat, kontrak atau perjanjian mana saja yang dinilai belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. “Untuk itu kami mohon izin dalam waktu cepat akan kami selesaikan semuanya,” ujar Prasetyo kepada Komisi XIII.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara tidak ingin Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, dibiarkan kosong selama dua tahun.

Ara mengatakan hal ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Seperti rumah rusun tadi, jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage (manajemen), kami siap," terang Ara.

Soal pemanfaatan Wisma Atlet pun, Ara mengaku telah berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, bahkan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena, itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu, pikirannya Presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Basuki Hadimuljono Wisma Atlet Kemayoran yang awalnya diperuntukkan menjadi rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi komersial.

Hal ini sebagaimana disampaikan Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wisma Atlet yang 10 tower itu, yang 7 di dalam yang 3 di luar, itu rencananya kira-kira 50 persen untuk komersial yang 50 persen untuk ASN," kata Basuki.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur tersebut.

Sedangkan pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan proses audit dengan menginventaris ulang Badan Layanan Umum (BLU) Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Prasetyo mengatakan perjanjian-perjanjian dengan BLU GBK dan Kemayoran akan ditinjau ulang.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mengatakan pengelolaan GBK dan Kemayoran berada di bawah koordinasi Kemensesneg.

"Dua BLU ini dalam waktu dekat sedang kami inventarisir untuk kami tinjau ulang seluruh perjanjian-perjanjiannya," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, temuan sementara, GBK dan Kemayoran kurang setoran kepada negara. Sebab itu, kata dia, perlu adanya perbaikan kontrak antara pengelola dan mitra kerja terkait GBK dan Kemayoran.

"Yang sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara," jelasnya.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan kontrak pengelolaan BLU GBK dan Kemayoran telah habis tahun ini. Prasetyo mengatakan proses audit akan selesai dalam satu bulan.

"Kebetulan juga dua BLU ini sudah habis, beberapa habis masa kontraknya yang kami mohon izin dalam waktu cepat, di bulan ini kami akan selesaikan semuanya," tuturnya.

Saksikan Live DetikSore:

(amw/yld)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan badan layanan umum (BLU) Gelora Bung Karno dan Kemayoran bakal diaudit karena kurang memberikan pemasukan pada negara.

“Dua BLU ini dalam waktu dekat sedang kami inventarisir untuk kami tinjau ulang seluruh perjanjian-perjanjiannya,” ujar Pras dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, Rabu (13/11/2024).

Pras menyebutkan, kontrak kerja antara kedua pengelola kedua BLU tersebut dengan mitra-mitranya juga perlu diperbaiki.

Menurut dia, langkah tersebut dapat menambah pemasukan dari GBK dan Kemayoran untuk keuangan negara.

“Yang sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Pras.

Pras menuturkan, kontrak dua BLU itu dengan sejumlah mitra kerja juga sudah berakhir.

Dengan demikian, proses audit akan dilakukan untuk melihat berbagai peluang ke depan demi menambah pemasukan untuk negara.

“Beberapa habis masa kontraknya yang kami mohon izin, dalam waktu cepat, di bulan ini kami akan selesaikan semuanya,” ujar politikus Partai Gerindra itu.