JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaktu tidak dapat menindaklanjuti semua kasus dan laporan pengaduan yang masuk ke lembaganya imbas efisiensi anggaran.

“Tidak semua bisa langsung kita tindak lanjuti, terutama untuk lokasi-lokasi yang jauh, ya, karena ketersediaan anggarannya minim,” ujar Komisioner Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

Anis mengatakan, akibat efisiensi anggaran, Komnas HAM hanya bisa menangani 5-6 kasus dari sebelumnya 50 kasus.

Akibatnya, Komnas HAM menjadi lebih selektif terhadap kasus-kasus yang mereka tangani.

Ia menyebutkan, kasus yang menjadi prioritas adalah kasus yang mengancam hak hidup seseorang atau yang memakan banyak korban.

“Jadi, misalnya menyangkut nyawa, gitu. Kemudian, korbannya yang banyak, gitu, ya. Kemudian itu, ya, jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi prioritas kami,” ujar Anis.

Anis menambahkan, pengawasan Komnas HAM terhadap sejumlah kelompok rentan seperti masyarakat adat, pekerja migran, serta kelompok perempuan dan anak juga terhambat

Walaupun masih melakukan pengawasan, sejumlah program kerja berkaitan dengan kelompok rentan ini tidak bisa dilakukan sesuai rencana awal.

“Seperti masyarakat adat, ya. Pekerja migran, kemudian juga kelompok perempuan, anak, gitu. Tetapi, ya, pemetaan-pemetaan yang biasanya kami lakukan sementara belum bisa kami lakukan,” jelas Anis.

Keterbatasan anggaran ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Komnas HAM mengingat undang-undang membatasi penyokong dana mereka hanya bisa dari APBN negara.

“Dan untuk penanganan kasus, kan, kami mesti menjaga independensi sehingga tidak bisa menerima dukungan anggaran selain APBN,” kata Anis.

Dia menjelaskan, Komnas HAM tidak bisa menerima hibah dari perusahaan swasta, bahkan BUMN dan BUMD karena harus menghindari konflik kepentingan dalam potensi penanganan kasus.

Menyiasati hal ini, sejumlah pengaduan dan pemantauan dilakukan Komnas HAM secara daring.

“Jadi, strategi kami, ya, mungkin bisa memanggil para pihak secara daring, gitu, karena untuk turun ke lapangan itu ketersediaan anggaran dari negara sangat kecil sekali,” kata Anis lagi.

Diberitakan, anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2025 terpotong hingga 46,22 persen imbas efisiensi.

Efisiensi itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“(Aturan itu) menjadi dasar penghematan anggaran Komnas HAM sebesar 46,22 persen dari total anggaran,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Efisiensi ini berdampak pada 90 persen alokasi anggaran program yang dijalankan oleh Komnas HAM, terutama terkait penegakan dan pemajuan HAM.

Efisiensi ini berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, terutama mereka yang tengah berusaha memperoleh perlindungan HAM.

Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang mencapai Rp 112,8 miliar kini tersisa menjadi Rp 60,6 miliar.

“Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 miliar,” kata Atnike lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaktu tidak dapat menindaklanjuti semua kasus dan laporan pengaduan yang masuk ke lembaganya imbas efisiensi anggaran.

“Tidak semua bisa langsung kita tindak lanjuti, terutama untuk lokasi-lokasi yang jauh, ya, karena ketersediaan anggarannya minim,” ujar Komisioner Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

Anis mengatakan, akibat efisiensi anggaran, Komnas HAM hanya bisa menangani 5-6 kasus dari sebelumnya 50 kasus.

Akibatnya, Komnas HAM menjadi lebih selektif terhadap kasus-kasus yang mereka tangani.

Ia menyebutkan, kasus yang menjadi prioritas adalah kasus yang mengancam hak hidup seseorang atau yang memakan banyak korban.

“Jadi, misalnya menyangkut nyawa, gitu. Kemudian, korbannya yang banyak, gitu, ya. Kemudian itu, ya, jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi prioritas kami,” ujar Anis.

Anis menambahkan, pengawasan Komnas HAM terhadap sejumlah kelompok rentan seperti masyarakat adat, pekerja migran, serta kelompok perempuan dan anak juga terhambat

Walaupun masih melakukan pengawasan, sejumlah program kerja berkaitan dengan kelompok rentan ini tidak bisa dilakukan sesuai rencana awal.

“Seperti masyarakat adat, ya. Pekerja migran, kemudian juga kelompok perempuan, anak, gitu. Tetapi, ya, pemetaan-pemetaan yang biasanya kami lakukan sementara belum bisa kami lakukan,” jelas Anis.

Keterbatasan anggaran ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Komnas HAM mengingat undang-undang membatasi penyokong dana mereka hanya bisa dari APBN negara.

“Dan untuk penanganan kasus, kan, kami mesti menjaga independensi sehingga tidak bisa menerima dukungan anggaran selain APBN,” kata Anis.

Dia menjelaskan, Komnas HAM tidak bisa menerima hibah dari perusahaan swasta, bahkan BUMN dan BUMD karena harus menghindari konflik kepentingan dalam potensi penanganan kasus.

Menyiasati hal ini, sejumlah pengaduan dan pemantauan dilakukan Komnas HAM secara daring.

“Jadi, strategi kami, ya, mungkin bisa memanggil para pihak secara daring, gitu, karena untuk turun ke lapangan itu ketersediaan anggaran dari negara sangat kecil sekali,” kata Anis lagi.

Diberitakan, anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2025 terpotong hingga 46,22 persen imbas efisiensi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan daftar 27 kelompok yang membutuhkan bantuan negara kepada Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

Berdasarkan hasil analisis Kementerian Sosial dan Kementerian HAM, terdapat 27 kelompok yang membutuhkan perhatian mendalam, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

“Kalau 27 kelompok ini disentuh dengan kebijakan, regulasi, dan program yang tepat, saya yakin 80 persen masalah sosial bangsa ini bisa diselesaikan,” kata Natalius.

Adapun daftar 27 kelompok tersebut yakni Kelompok Perempuan, Kelompok Anak, Kelompok Remaja, Kelompok Lokal, Kelompok Masyarakat/Penduduk Lokal, Kelompok Cacat Fisik/Disable, Kelompok Cacat Mental, dan Kelompok Narapidana.

Kemudian, ada Kelompok Pengungsi, Kelompok Pekerja Imigran, Kelompok Pekerja Swasta, Kelompok Non-Formal, Kelompok Masyarakat Miskin Kota, Kelompok Masyarakat Adat, Kelompok Petani, Kelompok Nelayan, dan Kelompok Terkena HIV.

Lalu, ada Kelompok Minoritas, Kelompok Aparatur Sipil Negara, Kelompok Pelanggaran HAM, Kelompok Saksi dan Korban Pelanggaran HAM, dan Kelompok Penumpang Transportasi Umum.

Selanjutnya, Kelompok Masyarakat pada Wilayah Konflik, Kelompok Pekerja di Bawah Umum, Kelompok Juru Parkir, Kelompok Pekerja Rumah Tangga, dan Kelompok Narapidana yang Sudah Menjalani.

Sementara itu, Gus Ipul mengaku akan memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka.

Dia menjelaskan bahwa bantuan ini mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, serta akses terhadap hak-hak dasar bagi para korban.

“Kami fokus pada perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada beberapa kelompok yang sudah menerima bantuan, baik perlindungan sosial maupun jaminan sosial,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, perlindungan juga akan diperluas kepada kelompok penyandang disabilitas, yang menjadi salah satu kelompok rentan yang hak-haknya harus dipenuhi.

“Selain korban pelanggaran HAM berat, penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus. Hak-hak mereka harus dipenuhi, dan perlindungan terhadap mereka juga harus diperkuat,” tegasnya.

Menurut Gus Ipul, kolaborasi dengan KemenHAM sangat penting untuk memperkuat kerangka regulasi.

“Kami membutuhkan regulasi yang bisa menjadi referensi untuk menindaklanjuti perlindungan sosial bagi para korban. Ini bagian dari komitmen negara untuk menghormati dan memenuhi hak-hak mereka,” ujarnya.

Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu, korban konflik, serta para penyandang disabilitas termasuk korban konflik di Timor Leste

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa, memastikan akan memberikan pelindungan terhadap para korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara.

"Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam konteks terkait HAM, Mensos menjelaskan implementasi kolaborasi kedua kementerian itu akan dilakukan dalam pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu serta penyandang disabilitas yang turut menjadi perhatian.

Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti pelindungan sosialnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan negara akan membantu memenuhi, remedial, rehabilitasi, dan restitusi kelompok yang harus mendapatkan perhatian negara, misalnya korban konflik sosial, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok disabilitas.

Natalius mencontohkan sejumlah kasus yang perlu ditangani oleh dua kementerian ini, antara lain konflik di Timor Leste yang berdampak terhadap 300 ribu orang.

"Ini bagian tanggung jawab Kemensos. Kementerian HAM akan bantu buka pintu, supaya mereka mendapat perhatian negara," katanya.

Ia memastikan Kemensos dan Kementerian HAM akan mengidentifikasi identitas mereka yang menjadi korban konflik sosial. Lalu sesuai keputusan pengadilan akan diberikan kompensasi.

Perhatian yang sama juga diberikan terhadap penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Kementerian HAM memastikan akan mengeluarkan peraturan untuk memastikan perhatian dan dukungan bagi kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan minoritas.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025