BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wanita bernama Ida Farida mengaku mendapat perlakuan tidak pantas saat menjenguk adiknya, AA, yang ditahan di Polres Metro Bekasi.

Ida menumpahkan kekecewannya melalui video berdurasi 3 menit 33 detik yang diunggah di akun TikTok miliknya, @idafaridasm, Selasa (18/3/2025).

"Saya datang ke sana (Polres Metro Bekasi), saya masih pakai seragam, saya tanyakan kenapa adik saya ditahan," ujar Ida, dikutip dari TikTok-nya, Rabu (19/3/2025).

Saat tiba di Polres Metro Bekasi, Ida mengaku langsung menanyakan surat penahanan adiknya ke anggota polisi yang bertugas.

Namun, polisi yang bertugas, kata Ida, enggan menunjukkan surat penahanan. Alasannya, surat penahanan hanya bisa dilihat oleh orangtua, bukan kakak kandung.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Ida kemudian hendak menghubungi rekannya melalui ponselnya.

Namun, upaya tersebut gagal setelah polisi disebut menyerangnya dari belakang. Ida mengaku dipiting, lengannya dipelintir, dan ponselnya dirampas.

"Saya diperlakukan seperti maling ayam," kata Ida.

Melalui video yang Ida unggah, wanita itu memohon keadilan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa, Presiden Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Saya mohon, Pak Kapolres Bekasi, Pak Prabowo, Pak Gubernur Dedi Mulyadi, tolong saya, tolong tegakkan keadilan. Jangan sampai ada perempuan yang diperlakukan seperti ini," imbuh dia.

Diminta lapor

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mempersilakan Ida untuk melapor ke Pengamanan Paminal (Paminal) Polres Metro Bekasi jika ia memang benar mendapatkan perlakuan tidak pantas.

"Kalau ibu itu merasa diperlakuan tidak baik, silakan datang, kami tunggu di Paminal Polres untuk pelaporan pada anggota," kata Mustofa di Polres Metro Bekasi, Rabu (19/3/2025).

Mustofa mengaku sejumlah anggotanya telah diperiksa Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya pasca-viralnya video pengakuan Ida Farida.

"Anggota saya sudah diperiksa sama Propam Polda, sudah langsung dimitigasi sama Propam Polda," ungkap dia.

Tersangka penggelapan dana sekolah

Mustofa juga menjelaskan bahwa AA yang berprofesi sebagai kepala SDIT di wilayah Cikarang Utara ditahan karena diduga menggelapkan dana sekolah sebesar Rp 651 juta.

Penahanan AA berawal dari laporan yayasan sekolah tersebut terkait hasil audit internal selama periode 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022.

Hasil audit menemukan adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak yayasan pun melaporkan hal ini ke kepolisian pada 13 Maret 2023. Setelah beberapa kali diperiksa, AA kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Metro Bekasi.

"Hasil audit tersebut didapati adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AA," kata Mustofa.

Istri AA turut terlibat

Mustofa menyebutkan, AA diduga menggelapkan dana sekolah terkait pembayaran internet, pembayaran listrik, dan pembelanjaan lainnya sejak 2019-2022.

Selain AA, polisi juga menetapkan istrinya, HNI, selaku bendahara sekolah sebagai tersangka.

HNI diduga menggelapkan dana berupa uang penerimaan SPP, uang buku, uang kegiatan, uang rekreasi, serta penerimaan uang pangkal siswa baru tahun ajaran 2023/2024 hingga sekarang.

Tak hanya itu, pasangan suami istri ini juga disinyalir menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2022. Total kerugian sekolah atas tindakan keduanya mencapai Rp 651 juta.

Terkait penyelidikan penyalahgunaan dana BOS, polisi masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Cikarang.

"Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan dugaan terjadinya penyalahgunaan dana BOS pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2022 yang dilakukan oleh kedua tersangka," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, keduanya dijerat Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wanita bernama Ida Farida mengaku mendapat perlakuan tidak pantas saat menjenguk adiknya, AA, yang ditahan di Polres Metro Bekasi.

Ida menumpahkan kekecewannya melalui video berdurasi 3 menit 33 detik yang diunggah di akun TikTok miliknya, @idafaridasm, Selasa (18/3/2025).

"Saya datang ke sana (Polres Metro Bekasi), saya masih pakai seragam, saya tanyakan kenapa adik saya ditahan," ujar Ida, dikutip dari TikTok-nya, Rabu (19/3/2025).

Saat tiba di Polres Metro Bekasi, Ida mengaku langsung menanyakan surat penahanan adiknya ke anggota polisi yang bertugas.

Namun, polisi yang bertugas, kata Ida, enggan menunjukkan surat penahanan. Alasannya, surat penahanan hanya bisa dilihat oleh orangtua, bukan kakak kandung.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Ida kemudian hendak menghubungi rekannya melalui ponselnya.

Namun, upaya tersebut gagal setelah polisi disebut menyerangnya dari belakang. Ida mengaku dipiting, lengannya dipelintir, dan ponselnya dirampas.

"Saya diperlakukan seperti maling ayam," kata Ida.

Melalui video yang Ida unggah, wanita itu memohon keadilan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa, Presiden Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Saya mohon, Pak Kapolres Bekasi, Pak Prabowo, Pak Gubernur Dedi Mulyadi, tolong saya, tolong tegakkan keadilan. Jangan sampai ada perempuan yang diperlakukan seperti ini," imbuh dia.

Diminta lapor

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mempersilakan Ida untuk melapor ke Pengamanan Paminal (Paminal) Polres Metro Bekasi jika ia memang benar mendapatkan perlakuan tidak pantas.

"Kalau ibu itu merasa diperlakuan tidak baik, silakan datang, kami tunggu di Paminal Polres untuk pelaporan pada anggota," kata Mustofa di Polres Metro Bekasi, Rabu (19/3/2025).

Mustofa mengaku sejumlah anggotanya telah diperiksa Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya pasca-viralnya video pengakuan Ida Farida.

"Anggota saya sudah diperiksa sama Propam Polda, sudah langsung dimitigasi sama Propam Polda," ungkap dia.

Tersangka penggelapan dana sekolah

Mustofa juga menjelaskan bahwa AA yang berprofesi sebagai kepala SDIT di wilayah Cikarang Utara ditahan karena diduga menggelapkan dana sekolah sebesar Rp 651 juta.

Penahanan AA berawal dari laporan yayasan sekolah tersebut terkait hasil audit internal selama periode 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022.

Hasil audit menemukan adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak yayasan pun melaporkan hal ini ke kepolisian pada 13 Maret 2023. Setelah beberapa kali diperiksa, AA kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Metro Bekasi.

"Hasil audit tersebut didapati adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AA," kata Mustofa.

Istri AA turut terlibat

Mustofa menyebutkan, AA diduga menggelapkan dana sekolah terkait pembayaran internet, pembayaran listrik, dan pembelanjaan lainnya sejak 2019-2022.

Selain AA, polisi juga menetapkan istrinya, HNI, selaku bendahara sekolah sebagai tersangka.

HNI diduga menggelapkan dana berupa uang penerimaan SPP, uang buku, uang kegiatan, uang rekreasi, serta penerimaan uang pangkal siswa baru tahun ajaran 2023/2024 hingga sekarang.

Tak hanya itu, pasangan suami istri ini juga disinyalir menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2022. Total kerugian sekolah atas tindakan keduanya mencapai Rp 651 juta.

Terkait penyelidikan penyalahgunaan dana BOS, polisi masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Cikarang.

"Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan dugaan terjadinya penyalahgunaan dana BOS pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2022 yang dilakukan oleh kedua tersangka," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, keduanya dijerat Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat.

Beberapa aktivis HAM itu di antaranya adalah Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Daniel Siagian (LBH Pos Malang), Sukinah (tokoh Pegunungan Kendeng), serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI), Yogyakarta.

"Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat," kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Rabu (12/12/2024).

Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024, 29 di antaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.

Dalam rangkaian unjuk rasa #peringatandarurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa.

Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bhayangkara.

"Merespon situasi ini, kami menyatakan negara dalam keadaan darurat kekerasan polisi. Berulang kali kekerasan polisi terjadi dan menelan korban secara luar biasa. Rendahnya transparansi hingga tidak ada penghukuman yang tegas untuk pelaku serta pemimpin komando dan petinggi-petinggi di kepolisian menjadi penyebab utama berulangnya kekerasan aparat ini," jelas Eko.

"Kekerasan aparat harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu sebagai kebijakan yang diambil oleh petinggi Polri, bukan hanya merupakan kejadian terbatas yang dilakukan oleh aparat di lapangan," sambungnya.

Ia menambahkan, polisi kini menjadi institusi yang gagal menjadi pelindung, apalagi pelayan masyarakat.

Menurut dia, kegagalan itu bisa disebabkan oleh kepemimpinan hingga budaya institusi.

"Saatnya polisi mulai mengubah diri dengan melakukan perombakan kepemimpinan, termasuk di pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Kapolri, yang mesti dilakukan secepatnya mengingat kinerja kepemimpinan selama ini menjauh dari ciri polisi negara demokrasi dan hak asasi," ungkap Eko.

Mereka juga meminta agar aparat kepolisian di semua level untuk memahami, mengerti, bahkan mampu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, dan polisi yang terbukti melakukan kekerasan disanksi pidana dengan keras alih-alih hanya sanksi etik.