Jakarta (ANTARA) - Seorang kuasa hukum berinisial OS menjadi tersangka atas dugaan penggelapan aset korban kasus "Robot Trading Fahrenheit" dengan terdakwa HS.

"OS sudah menjadi tersangka," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Syahron mengatakan pada awalnya OS diperiksa sebagai saksi.

Usai dimintakan keterangan secara insentif, pada akhirnya pihak Kejati DKI menetapkan OS sebagai tersangka pada Kamis malam pukul 21.00 WIB.

"Penyidik memperoleh alat bukti cukup untuk menetapkan OS sebagai tersangka," ujarnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menangkap mantan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berinisial AZ atas dugaan penggelapan aset korban kasus "Robot Trading Fahrenheit" dengan terdakwa HS.

Kepala Kejati DKI Patris Yusrian Jaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/2), menjelaskan kasus tersebut bermula pada 23 Desember 2023, saat dilaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti kasus "Robot Trading Fahrenheit" sebesar kurang lebih Rp61,4 miliar.

Penanganan perkara Eksekusi Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Nomor Register Perkara : PDM-676/JKTBRT/07/2022 tanggal 15 Juli 2022.

Seharusnya, uang tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada korban yang diwakili oleh kuasa hukum korban yakni BG dan OS. Namun ternyata, kedua kuasa hukum korban tersebut menyusun rencana dan membujuk sang JPU berinisial AZ untuk menggelapkan dana.

Selain AZ, kuasa hukum inisial BG juga ditetapkan sebagai tersangka.

Saat ini, tersangka BG sedang dilakukan pemeriksaan dan tersangka oknum Jaksa AZ telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Pasal yang disangkakan terhadap Jaksa Inisial A yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal yang disangkakan terhadap kuasa hukum berinisial BG yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi merespons soal Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang diperiksa Kejati terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Kebudayaan. Teguh mengatakan mendukung segala proses hukum.

"Ya namanya saksi kita kan tentu saja mendukung proses hukum. Saksi itu kan dimintai keterangan, dulu pernah ikut rombongan kemana-kemana gitu aja," kata Teguh kepada wartawan di Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).

Teguh pun meminta seluruh jajarannya untuk mendukung dan mengikuti proses hukum jika diminta untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi Dinas Kebudayaan.

"Bukan berarti gimana-gimana. Kita ikutin aja proses nya. Tapi emang saya minta seluruh jajaran untuk mendukung proses yang ada," ujarnya.

Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta sebelumnya memeriksa tiga saksi dari perkara dugaan korupsi kasus surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif diDinas Kebudayaan(Disbud) DKI Jakarta. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Berdasarkan keterangan yang diterima, pemeriksaan dilakukan hari ini, Kamis (6/2). Saksi lain yang diperiksa adalah Manajemen Sanggar Oplet Robet dan Sanggar Jali Putra.

"Melaporkan 3 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Pusat Drs. Arifin, M., AP. Terdapat 2 orang saksi yang tidak hadir pada pemeriksaan hari ini dan akan dijadwalkan ulang." ungkap Kasi Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan.

Sebelumnya, Kejati juga telah memeriksa Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto sebagai saksi pada Kamis (23/1).

Sedangkan , pada 2 Januari lalu, penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Jakarta. Ketiga tersangka adalah Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Mohamad Fahirza Maulana (MFM), dan Gatot Arif Rahmadi alias GAR selaku direkturevent organizer(EO).

Penyidik kejaksaan mengatakan Iwan bersama-sama Fahriza dan Gatot bersepakat menggunakan tim EO milik tersangka Gatot dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Mereka diduga menggunakan SPJ fiktif untuk pencairan dana.

"Tersangka MFM dan Tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan pergelaran seni dan budaya, kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar menyambangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis.

Dia mengatakan kedatangannya adalah untuk melakukan koordinasi dengan penyidik. "Koordinasi," katanya saat ditemui di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis.

Ian yang datang sekitar pukul 10.40 WIB hadir hanya beserta timnya dan tidak terlihat bersama Firli Bahuri.

Setelah mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dia langsung menuju ke Bareskrim Polri untuk memenuhi pemanggilan yang telah dilayangkan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri di Bareskrim Polri pada Kamis ini.

"Dilakukan pemeriksaan di hari Kamis (28/11) jam 10.00 WIB di ruang riksa Gedung Bareskrim Polri," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin (25/11).

Saat dikonfirmasi alasan Firli Bahuri diperiksa di Bareskrim Polri, Ade Safri menjelaskan, karena penanganan kasus ini ditangani oleh tim penyidik gabungan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Polda Metro Jaya dan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

"Jadi tempat pemeriksaan bisa dilakukan di situ (Bareskrim) atau tempat lain yang telah ditentukan, itu bisa," katanya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024