Pemerintah Indonesia mengatakan Israel tidak memenuhi kewajiban internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia menyebut Israel telah melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hak asasi manusia di Palestina.

"Israel tidak memenuhi kewajiban internasionalnya sebagai anggota PBB dan Occupying Power. Ini merupakan pelanggaran berat hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Den Haag, Belanda, Kamis (1/5/2025).

"Ketidakmauan Israel melaksanakan kewajiban hukumnya telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri," imbuhnya.

Sugiono menerangkan pelanggaran yang terus menerus dilakukan Israel menimbulkan pertanyaan kelayakan Israel disebut negara 'cinta damai'. Di mana hal itu, kata Sugiono, menjadi prasyarat keanggotaan PBB.

"Pelanggaran yang terus-menerus dilakukan oleh Israel dan keengganan Israel memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional telah menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakannya untuk disebut sebagai negara yang 'cinta damai', yang merupakan prasyarat keanggotaan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB," ujarnya.

Sugiono mengatakan fatwa hukum dari Mahkamah Internasional akan memberikan pedoman yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat internasional. Termasuk, kata Sugiono, menyelesaikan isu Palestina dan bencana kemanusiaan terbesar abad ini.

"Fatwa Hukum dari Mahkamah Internasional akan memberikan pedoman yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu Palestina, termasuk menyelesaikan bencana kemanusiaan terbesar abad ini," kata Sugiono.

Sebagai informasi, Majelis Umum PBB, melalui resolusi Nomor 79/232, telah meminta ICJ untuk menetapkan Fatwa tersebut setelah krisis berkepanjangan di Palestina semenjak 7 Oktober 2023. ICJ kemudian meminta masukan negara anggota PBB dan organisasi internasional dalam proses penyusunan Fatwa Hukum-nya.

Permintaan Fatwa Hukum ke ICJ terkait Palestina merupakan kali ketiga diajukan oleh Majelis Umum PBB. Dalam Fatwa Hukum terakhir yang ditetapkan pada 19 Juli 2024, ICJ telah menetapkan bahwa pendudukan berkelanjutan Israel atas wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan Israel harus segera mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.

Hingga 30 April, tercatat 39 negara termasuk Indonesia, dan 4 organisasi internasional mendaftarkan diri untuk memberikan pernyataan lisan.

Adapun Fatwa Hukum yang tengah dimintakan Majelis Umum diharapkan dapat secara spesifik menguraikan kewajiban Israel sebagai anggota PBB dan Kuasa Pendudukan (Occupying Power) yang termasuk penghormatan dan fasilitasi bantuan kemanusiaan atas rakyat Palestina.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat serta daerah. Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

Hal itu diungkapkan olehnya dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).

"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Lestari dalam keterangan, Rabu (19/2/2025).

Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR RI pada 26 November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG's. Kaukus Nasional SDG's hadir sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

Dia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya. Temuan tersebut didaparkan pada saat salah satu kegiatan kaukus berlangsung.

"Salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan," ungkapnya.

Dia menjelaskan para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

"Setiap individu, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara," tutupnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini