Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang saling melengkapi dalam menjamin kebebasan dan keadilan masyarakat. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak dijadikan alat penindasan.

Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata, mengingat kedinamisan politik dan hukum yang sering kali berada dalam tarik menarik kepentingan. Hal itu diungkapkan olehnya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

"Keseimbangan antara demokrasi dan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak menjadi alat penindasan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

"Negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan independen, serta bahwa kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dijamin. Hanya dengan keseimbangan ini, Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar demokratis dan berkeadilan," sambungnya.

Dia memaparkan demokrasi tanpa hukum dapat dengan cepat berubah menjadi anarki. Ketika kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyatakan diri tanpa batasan hukum, ruang publik bisa dipenuhi dengan suara yang saling bertentangan sehingga pada akhirnya berpotensi menciptakan konflik.

"Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Namun, tanpa penegakan hukum yang kuat, demokrasi dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan," ujar Bamsoet.

Dia menjelaskan, di sisi lain, hukum tanpa demokrasi bisa menjadi alat penindasan yang kejam. Negara dapat memberlakukan undang-undang yang mengekang kebebasan sipil dengan dalih menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum.

Dalam sistem semacam ini, hukum tidak lagi melindungi hak-hak individu, melainkan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan membungkam oposisi.

Berdasarkan laporan World Population Review 2023, beberapa negara dengan indeks demokrasi terendah, seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menindas rakyat.

Di negara-negara ini, hukum tidak berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, melainkan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang berkuasa.

"Untuk mencapai keseimbangan antara demokrasi dan hukum, Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan independen. Artinya, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, harus bebas dari campur tangan politik dan ekonomi. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum perlu diperkuat oleh lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan," tutup Bamsoet.

'Simak juga Video: Pantun Bamsoet di Sidang Akhir MPR: Pohon Beringin di Persimpangan Jalan'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tudingan ijazah palsu telah fitnah yang meluas. Dia mempertimbangkan akan membuat laporan.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," katanya setelah menerima massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (16/4/2025).

Ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.

"(Yang dilaporkan siapa) nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.

Mengenai kedatangan massa di rumahnya, Jokowi menyebut bahwa pihaknya menerima keinginan dari massa.

"Ya alhamdulillah sudah saya terima, tadi di dalam rumah. Apa pun, beliau-beliau ini ingin silaturahim, tentu saya terima dengan baik," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Tim Hukum Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu Sangat Menyesatkan!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa hukum terjadi di sepanjang Jumat (17/1). Dari mulai tersangka korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan catatan kredit eks Bupati Jepara.

Berikut rangkuman beritanya

1. KPK tahan dua tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Kedua tersangka tersebut yakni Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono, dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.

Baca di sini

2. Presiden belum bahas bantuan asing dalam rapat MBG hari ini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

Baca di sini

3. Polri dukung personel disabilitas berkarier sesuai keinginan

Jakarta (ANTARA) - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mendukung personel penyandang disabilitas di Korps Bhayangkara untuk berkarier sesuai keinginan masing-masing.

Hal itu disampaikan Komjen Pol Dedi ketika menemui 16 anggota yang masuk melalui jalur disabilitas di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Jumat. Belasan anggota yang tersebar dari berbagai polda di seluruh Indonesia tersebut dihadirkan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi.

Baca di sini

4. Pemerintah wacanakan pemulangan Hambali dari Guantanamo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

“Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian,” ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Baca di sini

5. KPK periksa eks Bupati Jepara Dian Kristiandi soal catatan kreditnya

Jakarta (ANTARA) - Bupati Jepara periode 2019-2022 Dian Kristiandi (DK) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proses pengajuan dan penyelesaian kreditnya semasa menjabat sebagai bupati.

Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK terkait penyidikan dugaan korupsi dengan modus pemberian kredit usaha fiktif di lingkungan PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022-2024.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Sahabat Saksi dan Korban (SSK) menyebut pengacara Rudy S Gani diduga sempat mendapat ancaman sebelum tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ancaman yang diterima korban dalam bentuk tertulis.

"Saya barusan dapat info bahwa ada ancaman tertulis," ujar perwakilan SSK Sulsel Restu Pratama saat datang di kediaman korban di Makassar, Minggu (5/1/2025) malam.

Restu tidak menjelaskan lebih jauh soal dugaan pengancaman yang dimaksud. Namun pihaknya akan mengkaji hal itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri korban.

"Istrinya (korban) ini saksi kunci, menurut informasi yang kita terima ada ancaman berupa tertulis," tegasnya.

Komunitas yang menjadi perpanjangan tangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu masih berkoordinasi dengan lembaga lain untuk permohonan pengajuan perlindungan ke istri korban.

"Kami tetap harus menunggu hasil koordinasi antara dengan teman-teman LBH (lembaga bantuan hukum) yang bergabung di Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia)," tutur Restu.

Restu memaparkan ada beberapa hal yang diperhatikan dalam upaya perlindungan ke istri korban. Poin penting yang dimaksud seperti pemulihan hak dan perlindungan fisik.

"Kemudian apakah pemenuhan haknya, proseduralnya juga akan diajukan, kemudian tentang restitusi juga," tambah Restu.

Sebelumnya diberitakan, SSK mendatangi kediaman korban di Makassar pada Minggu (5/1) malam. SSK turun tangan untuk menindaklanjuti kasus ini terutama terkait perlindungan hukum ke istri korban.

"Kedatangan saya hari ini untuk memastikan apakah korban melalui Peradi akan mengajukan permohonan ke LPSK," ujar Restu.

Sebagai informasi, Rudy tewas ditembak di Dusun Limpoe, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Bone pada Selasa (31/12/2024) sekitar pukul 21.50 Wita. Aparat kepolisian hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan.

Video: Pengacara Asal Makassar Tewas Ditembak di Bone saat Malam Tahun Baru

Video: Pengacara Asal Makassar Tewas Ditembak di Bone saat Malam Tahun Baru

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara itu, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab).

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet," imbuh Prabowo.

Anto Mukti Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan Mayor Teddy Indra Wijaya adalah ajudan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya pada Senin-Selasa pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retreat pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Setelah pelantikan kabinet, nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya berlangsung pada 23-27 Oktober 2024.

Simak Video: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, menjadi salah satu orang yang menjalani pembekalan calon menteri di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Supratman mengungkapkan pesan paling berkesan dari Prabowo.

"Intinya, Presiden Terpilih memberikan arahan kepada kami semua untuk membantu beliau," kata Supratman seusai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

"Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Lebih lanjut, Menkumham itu mengatakan diberi pembekalan agar bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Dirinya mengatakan ada pula pengarahan untuk melaksanakan kegiatan guna menyongsong kemandirian pangan.

"Kemudian, menyangkut soal energi dan air. Karena itu, Presiden Terpilih menyatakan apa pun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," sebutnya.

Supratman mengatakan belum diperkenalkan masing-masing calon menteri yang ada akan mengisi jabatan apa. Dirinya mengatakan perihal itu akan diumumkan oleh Prabowo nanti.

"Belum ada, belum ada, sama sekali belum ada (perkenalan menteri). Itu soal di mana, siapa, akan di mana nanti akan diumumkan oleh Presiden," katanya.

Sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengikuti pembekalan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemanggilan calon menteri ke rumah presiden terpilih, Prabowo Subianto, terus berlangsung. Kini giliran Wakapolri Komjen Agus Andrianto yang merapat ke kediaman Prabowo.

Agus tak memberikan banyak komentar begitu tiba di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Dia menelungkupkan kedua tangan sambil tersenyum ke arah wartawan.

Setelah itu, Agus masuk ke rumah Prabowo disambut Mayor Teddy Indra Wijaya. Saat ini Agus masih berada di kediaman Prabowo.

Sebelum Agus, sejumlah tokoh lain juga sudah merapat ke kediaman Prabowo. Mereka yang terpantau datang di antaranya:

1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
11.⁠ ⁠Satryo Soemantri
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan (Zulhas)
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]