Hasto PDIP Tersangka, Dosen Hukum UMJ Puji Keberanian Pimpinan KPK Baru
Dosen Fakultas Hukum UMJ, Septa Candra, apresiasi keberanian KPK di bawah pimpinan barunya jerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersangka kasus Harun Masiku. [393] url asal
#kpk #sekjen-pdip-hasto-kristiyanto #harun-masiku #kpu #korupsi #politisasi #dugaan-suap #wahyu-setiawan #universitas #harun #gedung-kpk #pdip-kpk #pdip #komisioner-kpu #hasto-pdip #periode-pimpinan-kpk #kedeputian
Jakarta - KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Septa Candra, mengapresiasi keberanian KPK di bawah pimpinan barunya.
"Saya patut mengapresiasi keberanian KPK di bawah kepemimpinan yang baru saja dilantik langsung menetapkan tersangka terhadap Sekjen PDIP tersebut," kata Septa kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).
"Ini berarti penyidik KPK sudah mendapatkan bukti-bukti untuk menetapkan tersangka pada periode pimpinan KPK sebelumnya, hanya saja belum atau tidak berani menetapkan tersangka. Sehingga pimpinan baru cukup mendengarkan hasil penyidikan melalui gelar perkara dan langsung memutuskan untuk ditetapkan sebagai tersangka," tambahnya.
Septa menilai keberanian KPK ini menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sekjen Criminal Law Institute ini berharap di bawah pimpinan baru KPK, kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah dapat kembali.
"Semoga ini menjadi angin segar dan ujian integritas KPK di bawah kepemimpinan yang baru ini. Mengingat pada periode pimpinan KPK sebelumnya kepercayaan publik dan integritas KPK sangat jatuh dan jauh dari harapan publik," ucapnya.
PDIP Tuding Politisasi
Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.
"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).
KPK Tepis PDIP
KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.
"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).
Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.
"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.
Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.
Simak juga video: Pernyataan Lengkap Hasto Usai Jadi Tersangka Terkait Harun Masiku
Yusril Usul Tambah Anggaran: Tak Bisa Bayangkan Kerja 1 Tahun dengan Rp 9 M
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar. [183] url asal
#yusril-ihza-mahendra #dpr #banggar-dpr #pagu #rapat #yusril-usul #anggaran-rp-334 #hukum #kemenko-hukum #yusril-ihza #yusril-usul-tambah-anggaran #pemasyarakatan #kedeputian #tambahan #menko #pagu-anggaran-kemenko-h
Jakarta - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar. Yusril berkelakar tidak bisa membayangkan bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.
Hal itu disampaikan Yusril dalam rapat bersama Banggar DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024). Mulanya, Yusril menjelaskan terdapat kebutuhan untuk melengkapi struktur organisasi.
"Kami memang sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi adanya sekretariat dan tiga kedeputian," kata Yusril.
"Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar," sambungnya.
Yusril mengusulkan tambahan anggaran Rp 325 miliar. Diketahui, saat ini, pagu anggaran Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk 2025 sebesar Rp 9 miliar sehingga total keseluruhan anggaran Rp 334 miliar.
"Diharapkan total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami," tuturnya.
Lihat juga Video 'Rapat Bareng Banggar DPR, AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 273 M':
Saksikan Live DetikSore:
(amw/haf)