Surabaya -

Kebebasan berpendapat hingga unjuk rasa di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh negara. Namun, pakar menilai pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban dan tanggung jawab sosial.

Guru Besar UNISMA Malang Prof. Dr. H. Maskuri mengatakan hal tersebut tertuang dalam aturan hukum di Indonesia. Namun, tak boleh mengganggu masyarakat yang tak ikut dalam kepentingan yang disampaikan.

"Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban umum kita ingat ada Undang-undang nomor 6 tahun 1998. Di sana pada pasal 6 bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum menjaga masyarakat dan menjaga negara," kata Maskuri dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Maka dari itu, apabila memiliki berbagai macam aspirasi yang positif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, ia menganjurkan untuk menyalurkan melalui saluran yang ada. Di antaranya melalui DPRD, DPR RI, hingga sejumlah pihak terkait.

"Supaya bisa bersama-sama mencari sebuah solusi timbang kita berada di jalanan yang tentu akan mengganggu ketertiban masyarakat umum, mengganggu perekonomian, mengganggu keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Mantan Rektor UNISMA 2015-2024 itu mengungkapkan menyampaikan pendapat di muka umum itu disertai dengan kewajiban tentang tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara yang lain. Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum juga harus memperhatikan hak orang lain supaya tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.

"Insya Allah, dengan kita saling memahami dan saling mengerti satu sama lain semuanya akan bisa tertib dan bisa saling menghormati serta menghargai satu sama lain demi tegaknya dan demi keamanan serta kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.

(auh/abq)

Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Seniman Yos Suprapto menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dibredelnya pameran lukisan bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan. Namun, ia bakal tetap mengedepankan dialog dengan pihak Galeri Nasional Indonesia.

"Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk, untuk itu lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," terang Yos saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Bahkan, Yos pun terbesit akan menghentikan pameran lukisannya. Ia berencana akan memboyong seluruh karya-karyanya pulang ke Yogyakarta.

"Saya nyatakan saya akan menghentikan kegiatan pameran saya, dan saya akan membawa pulang karya-karya saya, menurunkan karya-karya saya dan saya bawa pulang, itu ke Yogyakarta," terang Yos.

Saat disinggung waktu melaporkan polisi, Yos tak menjawab. Ia hanya mengatakan bakal melakukan pendekatan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dan ini tentunya tidak boleh sepihak, saya akan melakukan dialog yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, dalam hal ini harus ada dialog dua arah," tuturnya.

"Saya akan menanyakan, kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran," tandasnya.

Sekedar informasi, pameran tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional , Jakarta, batal dilaksanakan. Pengunjung yang hadir di pembukaan, Kamis (19/12/2024) malam, dilarang melihat pameran yang telah dipersiapkan sejak setahun terakhir. Pintu pameran dikunci.

Menurut Yos, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima di antara 30 lukisan diturunkan, tapi Yos menolak. Lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia.

Yos menegaskan, jika lima lukisan tersebut diturunkan, maka ia memilih membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan pulang ke Yogyakarta.

"Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan," kata Yos dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).