Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, memberikan tanggapan perihal bukti video CCTV yang memperlihatkan adanya dugaan tindak kekerasan yang Paula Verhoeven bawa ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fahmi Bachmid menyebut bukti tersebut tak berkekuatan hukum.

"Saya melihat apa yang disampaikan tidak berkekuatan hukum. Satu, tidak pernah ada laporan polisi. Sangat ironis jika seseorang mengaku ahli tapi dia tidak paham proses hukum KDRT itu harus lapor polisi," kata Fahmi Bachmid saat wawancara virtual, Jumat (28/2/2025).

Fahmi Bachmid menegaskan bukti video CCTV yang memperlihatkan dugaan kekerasan seharusnya diperkuat dengan visum. Visum bisa dilakukan setelah melapor dan polisi akan membuatkan rekomendasi visum.

Dalam hal ini Fahmi Bachmid curiga tak adanya laporan visum yang dilakukan Paula Verhoeven atas dugaan kekerasan yang dialaminya. Paula Verhoeven juga pada persidangan tanggal 26 Februari 2025 mendatangkan saksi ahli forensik digital, Abimanyu.

"Siapapun tidak punya hak menjelaskan ada atau tidaknya KDRT karena dia tidak punya kapasitas," lanjut Fahmi.

"Bukti video harus diverifikasi dengan lab forensik. Apabila tidak, maka itu tidak ada kekuatan hukum. Anggap tidak pernah ada. Ada dua hal yang terpenting, bahkan tiga. Satu, tidak pernah ada laporan polisi, tidak pernah ada visum, videonya patut diragukan keasliannya," tukasnya.

Deretan faktor di atas membuat Fahmi Bachmid mempertahankan spekulasinya dan meragukan video CCTV yang dijadikan bukti oleh Paula Verhoeven.

Setelah bersaksi di persidangan Paula Verhoeven dan Baim Wong, Abimanyu memberikan penjelasan.

"Di dalam saya diminta untuk memberikan penjelasan mengenai adanya rekaman CCTV kegiatan di suatu ruangan. Jangan lupa ini sidang tertutup ya, jadi saya juga tidak akan berbicara banyak. Ada bukti CCTV di dalam suatu ruangan, di mana terjadi ada semacam pertikaian antara kedua belah pihak (Baim dan Paula)," ujar Abimanyu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

Abimanyu menjelaskan dalam video itu terlihat adanya percekcokan. Sampai-sampai terjadi pembicaraan yang keras.

"Jadi yang pihak prianya tersebut bicara keras kepada wanita kemudian ada suatu bentak-bentakan, ada suatu bicaranya agak kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif dan dari perbuatan tersebut," tuturnya.

"Kalau yang wanita ya diam aja. Dia ngomong tenang, tetapi yang ini agak keras karena diam aja, mungkin jadi ada membuat yang prianya jadi pengin intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respons sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras," jelas Abimanyu.

Namun, Abimanyu tidak bisa menyimpulkan kejadian itu termasuk KDRT atau bukan karena dirinya adalah ahli telematika.

"Silakan diterjemahkan. Kalau saya bahasanya bahasa telematika. Jadi kalau gini, kalau bahasa telematikanya kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan sampai ada suatu terjadi benturan. Apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan silakan itu secara pakar hukum nantinya menilai," tegasnya.

"Tetapi kalau di bahasa telematika kita melihat ada suatu bukti, suatu kontak keras di CCTV. Di CCTV bukti keras benturan dan terkena sampai yang satu dihajar terpental. Iya di situ ada kontak, ya okelah pihak pria (yang melakukan). Kemudian pihak wanitanya sampai terpental karena hal tersebut, lalu juga ada kontak, jadi melakukan sesuatu ke kepalanya yang wanita. Sehingga dengan pergerakan tangan yang membuat kepala wanita sampai kayak kedorong ke depan," pungkas Abimanyu.

Video: Kedatangan Paula Verhoeven di Rumah Duka Ayah Baim Wong

Video: Kedatangan Paula Verhoeven di Rumah Duka Ayah Baim Wong

MAMUJU, iNewsMamuju.id — Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali mencuat di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 42 / II / 2025 / SPKT / Resta Mamuju yang diterima pada 3 Februari 2025, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mamuju telah meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Kasus ini melibatkan seorang pria bernama Ahmad Baramuli alias Muli bin Safri (24), warga Dusun Batu Papan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju.

Menurut informasi yang dihimpun, Ahmad Baramuli ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Dalam perkembangannya, pihak kepolisian segera mengambil langkah tegas dengan memproses hukum tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasat Reskrim Polresta Mamuju, AKP Reza Pranata, membenarkan perihal peningkatan status kasus ini. "Tersangka Ahmad Baramuli telah kami amankan dan dimasukkan ke ruang tahanan Polresta Mamuju dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani," jelas AKP Reza Pranata dalam keterangannya, Sabtu (9/2). "Proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Pihak kepolisian pun menegaskan komitmennya untuk menangani kasus KDRT dengan serius dan tegas. Mereka berjanji akan terus memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memastikan penegakan hukum yang adil serta transparan. Penanganan yang serius terhadap kasus ini diharapkan dapat memberi rasa aman kepada masyarakat, serta menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak akan mentolerir tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Proses hukum terhadap tersangka kini tengah berlangsung, dan Polresta Mamuju memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk memastikan bahwa keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Editor : A. Rudi Fathir

Polisi telah menetapkan suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Ichlas Budhi Pratama (37) warga Kebomas, Gresik dan selebgram selingkuhannya, Viska Dhea Ramadhani (27) warga Krian, Sidoarjo sebagai tersangka.

Keduanya kini mendekam di balik jeruji besi Rumah Tahanan (Rutan) Polres Gresik atas kasus video porno.

Dari pantauan detikJatim, keduanya keluar dari ruang penyidik Sat Reskrim Polres Gresik pada Selasa (4/2/2024) malam, sekitar pukul 19.30 WIB. Dengan memakai celana pendek dan kaos oranye bertuliskan Tahanan Polres Gresik, keduanya digelandang menuju rutan Polres Gresik dengan tangan terborgol.

Saat digelandang, kedua pemeran video porno itu hanya bisa menundukkan kepala, meski mukanya sudah tertutup oleh masker. Ichlas hanya diam tak berbicara meski wartawan melontarkan sejumlah pertanyaan.

Sedangkan Viska, hanya bisa menunduk dan menutup mukanya dengan rambutnya yang pirang, sembari menangis penuh penyesalan.

"Mbak kok mau sama suami orang mbak? Kenapa direkam mbak? Enak mbak," tanya sejumlah wartawan yang berada di depan rumah tahanan Polres Gresik.

Namun, hingga berada di dalam rutan Polres Gresik, keduanya tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya.

Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mehenu mengatakan, kedua pelaku ditahan setelah polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus video porno. Hal itu terungkap setelah adanya laporan polisi KDRT dan perzinaan yang dilaporkan istri sah Ichlas yang berinisial POD.

"Keduanya sudah kita tetapkan tersangka. Dan sudah kita lakukan penahanan. Hari ini kita rilis," kata Rovan, Rabu (5/2/2024).

Sebelumnya, nasib pilu dialami seorang ibu rumah tangga berinisial POD. Wanita 33 tahun warga Kebomas, Gresik itu mengaku kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya.

Kepada detikJatim, POD mengaku sudah mengalami dugaan KDRT oleh suaminya yang berinisial IBP sebanyak 3 kali. Aksi kekerasan tersebut disebabkan POD telah memergoki perselingkuhan suaminya dengan salah satu selebritis media sosial Instagram dan TikTok.

"KDRT pertama itu pada Oktober 2024 lalu, terus kedua pas malam Natal Desember 2024. KDRT pertama sudah sampai mau gelar perkara. KDRT kedua sudah visum sampai BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Itu semua karena saya mengetahui perselingkuhan suami saya dan saya kerap mengalami kekerasan," kata POD kepada detikJatim, Kamis (30/1/2024).

POD menambahkan, pada laporan KDRT sebelumnya, ia mencabut laporan dan melakukan mediasi di Polres Gresik. Hal ini setelah suaminya meminta maaf dan mengancam melaporkan undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik.

"Dulu saya cabut dua kali laporan itu karena suami saya meyakinkan saya akan berubah dan minta maaf. Ada surat pernyataan bermaterai juga jika mengulangi akan membayar denda Rp 2 miliar pada 24 Desember 2024 lalu. Tapi baru sebulan, tetap mengulangi lagi," tambahnya.

Mitos atau Fakta: Pelaku KDRT-Tukang Selingkuh Susah Tobat

Mitos atau Fakta: Pelaku KDRT-Tukang Selingkuh Susah Tobat

PALEMBANG, KOMPAS.com - Polrestabes Palembang telah menetapkan WS (25) sebagai tersangka atas kasus penelantaran istrinya, SPS (24), yang sedang menderita kanker paru hingga akhirnya meninggal dunia.

WS dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian serta pasal 49 huruf A dan B juncto pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ia diduga secara sengaja menelantarkan istrinya yang sakit tanpa perawatan, dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun.

Namun, pihak keluarga korban merasa belum puas dengan penerapan pasal tersebut.

Mereka meminta agar penyidik memberikan hukuman yang lebih berat, dengan dugaan bahwa WS sengaja menelantarkan istrinya hingga tewas, yang dapat dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

"Kami akan mencari bukti-bukti dan siap menghadirkan ahli yang bisa mengatakan bahwa perbuatan pelaku masuk dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Target kami itu," kata M. Novel Suwa, kuasa hukum keluarga SPS, Rabu (29/1/2025).

Novel menjelaskan bahwa penerapan pasal yang dikenakan oleh polisi dinilai terlalu ringan.

Menurutnya, SPS diduga sengaja dibiarkan oleh pelaku dalam kondisi sakit parah agar meninggal dunia.

Dugaan tersebut terlihat dari pengakuan WS di hadapan polisi.

Dia mengakui bahwa ia tidak membawa istrinya ke rumah sakit maupun merawatnya karena merasa kesal permintaan untuk berhubungan intim ditolak oleh SPS.

“Posisi kita sekarang harus kerja lebih keras lagi untuk mencari bukti tambahan. Sampai saat ini, pihak penyidik belum juga menerapkan pasal-pasal yang memberatkan pelaku,” ujarnya.

Selain itu, Novel juga menyebutkan bahwa penyidik seharusnya dapat mengenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT, yang memiliki ancaman hukuman 15 tahun penjara.

“Kami minta penegak hukum untuk segera menegakkan keadilan. Jangan sampai pihak keluarga korban yang meninggal merasa tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku,” tegasnya.

Sebelumnya, WS memberikan pengakuan mengejutkan mengenai tindakannya.

Ia mengaku tega menelantarkan SPS karena hampir satu tahun terakhir, korban menolak untuk berhubungan badan.

Meski mengetahui kondisi istrinya yang sakit parah, WS tetap membujuknya untuk berhubungan intim.

"Saya sakit hati dia tidak mau berhubungan," kata WS saat berada di Polrestabes Palembang, Selasa (28/1/2025).

Ia juga membantah bahwa ia tidak mengurus istrinya selama sakit, dengan menyatakan bahwa SPS ingin berusaha sendiri dan ingin makan tanpa bantuan darinya.

Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan mengenai perlunya penegakan hukum yang adil terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

CIBINONG, KOMPAS.com - Pihak Armor Toreador merasa keberatan dengan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Cut Intan Nabila.

Kuasa hukum Armor, Irwansyah, menyebut tuntutan tersebut tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan.

"Kalau pertimbangan kami, Pasal 44 ayat 2 enggak masuk itu sama sekali," kata Irwansyah saat ditemui usai sidang di PN Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Menurut Irwansyah, Cut Intan Nabila masih baik-baik saja setelah peristiwa pemukulan terjadi.

Hal itu dibuktikan dengan Cut Intan yang masih bisa mengunggah video hingga pergi ke rumah sakit tanpa bantuan orang lain.

"Yang paling jelas adalah kami keberatan dengan video yang di-share Intan, CCTV, dan visum dijadikan barang bukti karena itu menurut kami tidak sah," kata Irwansyah.

Irwansyah bahkan menyebut video CCTV yang digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut adalah hasil rekayasa.

Selain itu, hasil visum Cut Intan Nabila juga diragukan keasliannya karena diambil oleh staf rumah sakit biasa, bukan dokter.

"Video itu editan, CCTV itu editan, visum itu dikeluarkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan hukum. Jadi kami khawatir terjadinya konflik obligasi," ujar Irwansyah.

Sebagai informasi, JPU menuntut Armor Toreador dengan hukuman 6 tahun penjara atas perbuatannya terhadap Cut Intan Nabila.

Pihak Armor Toreador akan mengajukan pleidoi atas ketidakpuasannya terhadap tuntutan tersebut.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa, 24 Desember 2024, di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Remaja MAS (14), yang membunuh ayahnya, APW (40), dan neneknya, RM (69), serta melukai ibunya, AP (40), dititipkan sementara di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). MAS saat ini menjalani ujian akhir sekolah dari LPAS.

"Pendidikan anak dia ikut juga. Lagi ujian sekarang, kemarin kemarin ikut juga, ujian harus ikut. UAS, semesteran," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

Nurma mengatakan tersangka dititipkan terlebih dahulu di LPAS selama penyidik melakukan pendalaman kasus tersebut. Tersangka dititip di LPAS hingga proses persidangan kasus tersebut selesai. Setelah divonis, nantinya tersangka akan dititip di Bapas Kemensos.

Nurma memastikan hak-hak tersangka selama LPAS akan dipenuhi. Nantinya tersangka akan diberikan pembelajaran hingga hak bermain.

"Kalau sudah di sana, memang sudah ada sistemnya. Memang di situ ada pembelajaran, kemudian ada juga pembelajaran dari sekolah juga, itu ada semua. Hak-hak anak ada di sana, seperti bermain, belajar, itu ada di sana," ujarnya.

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB. Dua orang tewas yaitu ayah APW (40) dan nenek RM (69) pelaku, sementara ibu pelaku berinisial AP (40) mengalami luka tusuk.

MAS sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. MAS dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang KDRT.

MAS tidak ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dititipkan di rumah aman (safe house) Badan Pemasyarakatan Kementerian Sosial (Bapas Kemensos) mengingat statusnya sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Hal ini mengingat status tersangka masih di bawah umur, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Ngaku Dapat Bisikan Gaib

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB. Dua orang tewas yaitu ayah APW (40) dan nenek RM (69) pelaku, sementara ibu pelaku berinisial AP (40) mengalami luka tusuk.

Belum diketahui apa motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya sendiri. Namun, dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mendapatkan 'bisikan meresahkan'.

"Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dialah, meresahkan dia, seperti itu," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung.

Gogo mengungkap urutan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh MAS. Dugaan awal, MAS membunuh ayahnya terlebih dahulu, lalu menusuk ibu dan neneknya.

"(Yang ditusuk lebih dulu) bapaknya, ibunya, baru neneknya," kata Gogo.

"Jadi ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya. Dia turun mengambil pisau. Dari dapur, dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut," katanya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali menutup layanan aduan kasus hukum untuk sementara, kecuali darurat, mulai 25 November 2024 hingga 6 Desember 2024. Penutupan layanan aduan hukum dilakukan karena LBH Bali pindah kantor.

"Untuk situasi darurat, masih bisa. (Kasus atau aduan) yang darurat dan mengancam keselamatan jiwa, tetap akan kami respons," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, saat dihubungi detikBali, Sabtu (23/11/2023).

Bagi masyarakat yang meminta pendampingan hukum atas kasus yang bersifat darurat, dapat mendaftar secara daring atau online. Masyarakat dapat menyampaikan aduan darurat dengan mengisi formulir online yang disediakan di akun media sosial (medsos) resmi LBH Bali.

"Di Instagram LBH Bali ada formulir online yang bisa diisi pengaduan yang sifatnya darurat," terang Rezky.

LBH Bali berpindah kantor dari Jalan Plawa Nomor 57, Denpasar ke Jalan Intan LC, Denpasar. Lokasi kantor barunya tidak jauh dari kantor lama, hanya sekitar 10 menit.

Selama proses perpindahan ke kantor baru itu, LBH Bali akan fokus menyelesaikan aduan kasus hukum yang sudah diterima dan ditangani sejak awal 2024. Ada sebanyak 160 kasus hukum yang ditangani LBH Bali sepanjang 2024.

"Penanganan kasus yang sudah diterima LBH Bali dan berjalan, itu tetap kami lakukan dan agendanya cukup banyak. Maka, kami akan fokus pada advokasi dan penanganan kasus itu dahulu," jelas Rezky.

Perkara hukum yang ditangani LBH Bali sepanjang 2024 didominasi kasus perburuhan, yakni penanganan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan. Salah satunya kasus hukum 200 pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang yang mendapat pendampingan hukum LBH Bali.

Kemudian, penanganan dan pendampingan lain didominasi kasus kekerasan pada perempuan. Antara lain, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Lalu, ada juga kasus yang menimpa kelompok masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur dan industri di Kecamatan Kintamani, Bangli, serta Celukan Bawang.

Video Detik-detik Tabrakan Maut di Pasar Galiran Klungkung

Video Detik-detik Tabrakan Maut di Pasar Galiran Klungkung