KPK telah menggeledah rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. PP menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan yang terpenting kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Sekjen PP Arif Rahman saat dihubungi, Kamis (6/2/2025).

Arif mengatakan Japto menghormati KPK yang profesional dalam menjalankan tugas. Dia mengatakan Japto tidak merasa keberatan atas penggeledahan tersebut.

"Beliau juga menyampaikan bahwa respek terhadap KPK karena sangat kooperatif dan profesional dalam menjalankan tugas," tuturnya.

Arif menyebut Japto meminta seluruh kader PP berpikir positif dan tak bereaksi berlebihan. Japto, katanya, berharap kader PP mendoakan agar masalah tersebut dapat segera selesai.

"Tidak ada sama sekali (protes) tidak ada arahan khusus beliau hanya meminta seluruh kader untuk berpikir positif jangan bereaksi berlebihan, tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi," kata dia.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah Ketua MPN PP Japto Soerjosoemarno. Penyidik KPK menyita belasan mobil.

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat," kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2).

Rumah Japto yang digeledah berada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Tim KPK menggeledah rumah Japto pada Selasa (4/2). Selain mobil, KPK menyita mata uang asing hingga barang bukti elektronik.

"(Barang yang disita) uang rupiah dan valas, dokumen, barang bukti elektronik," ujar Tessa.

Namun Tessa belum menjelaskan kaitan Japto dengan Rita. Dia juga belum menjelaskan mobil yang disita itu terdaftar atas nama siapa.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

PDIP menghormati KPK melakukan pencekalan terhadap kadernya Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy yakin keduanya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Ya itu kewenangan KPK, dan sebagai warga negara yang baik, pasti beliau berdua akan mengikuti proses hukum yang ada," kata Ronny kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Ronny mengatakan pihaknya tengah berfokus menyiapkan langkah hukum untuk keduanya. Langkah tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada waktunya nanti.

"Saat ini kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami. Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat keputusan pencekalan Yasonna dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. KPK membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," katanya.

KPK sempat memeriksa Yasonna sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku (HM). Saat itu, KPK mendalami soal dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Simak juga Video 'PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

PDIP menyayangkan pencekalan kadernya Yasonna Laoly ke luar negeri oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan tak ada kejelasan dari KPK terkait alasan pencekalan dan keterlibatan Yasonna dalam kasus Harun Masiku.

"Kami sangat menyayangkan hal ini karena nggak ada kejelasan dan keterlibatan Pak Yasonna juga sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan kasus yang sedang berlangsung ini," kata Chico kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Meski begitu, PDIP menurutnya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Chico mengingatkan KPK untuk bertindak profesional.

"Namun kami tegaskan PDIP dan semua kadernya tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan tapi dengan catatan dan mengingatkan KPK untuk bertindak profesional dalam menjalankan dan memeriksa proses hukum ini, di tengah dugaan kuat di masyarakat terhadap politisasi yang sedang terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat keputusan pencekalan Yasonna dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. KPK membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," katanya.

KPK sempat memeriksa Yasonna sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Saat itu, KPK mendalami soal dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA).