Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Ronny Talapessy, memprotes beda tanggal di surat tugas ahli yang dihadirkan KPK.

Dua ahli dari pihak KPK yang memberikan keterangan di awal persidangan ialah ahli hukum pidana dari Universitas Riau Erdianto Effendi dan ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya Priya Jatmika.

Ronny mempersoalkan tanggal penugasan di surat tugas Erdianto yang tertulis 6 Februari 2025, sementara pada scan barcode surat penugasan itu tertanggal 8 Februari. Ronny meragukan keabsahan surat penugasan tersebut.

"Izin Yang Mulia, mohon dicatat keberatan kami di persidangan yang dimuliakan ini. Bahwa ahli yang dihadirkan oleh termohon yang memberikan surat tugas berdasarkan print out, kemudian ada scan barcode di tanggal yang di dalam surat tugas print out itu ditugaskan tertanggal 6 Februari, tetapi setelah kami scan barcode, ternyata tanggalnya 8 Februari. Jadi, ada perbedaan tanggal. Kami meragukan keabsahan surat tugas tersebut. Mohon dicatat keberatan kami. Terima kasih Yang Mulia," ujar Ronny.

Hakim tunggal Djuyamto mencatat keberatan tersebut. Namun, ia menilai surat tugas ahli dari KPK sah dan ahli dapat memberikan pendapatnya dalam sidang Praperadilan ini.

"Baik, silakan, keberatan dicatat. Kami mengambil sikap, surat tugas print out ini dan di barcode ini substansinya adalah bahwa ahli memang sudah ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan perkara praperadilan," kata hakim.

"Jadi, keberatan dicatat, tapi kami tidak menolak ahli untuk memberikan pendapat ahli di persidangan ini. Jadi, dua ahli ini silakan, kami anggap sah untuk bertindak sebagai ahli di persidangan atas nama pemohon Hasto Kristiyanto yang diajukan oleh termohon. Untuk itu silakan keduanya berdiri untuk diambil sumpah terlebih dahulu," tambah hakim.

Selain itu, Ronny turut mempermasalahkan perbaikan bukti yang diajukan oleh KPK. Sebabnya, agenda persidangan hari ini adalah penyerahan bukti tambahan dan mendengarkan keterangan ahli.

Ronny menyebut kesalahan administrasi yang tidak sesuai dengan agenda sidang merugikan kliennya dan memperlihatkan KPK tidak serius.

"Yang Mulia, ini karena terkait dengan status seseorang yang kami melihat di sini dari awal, pihak dari termohon ini tidak serius," ucap Ronny.

"Apa yang disampaikan ini banyak sekali kesalahan-kesalahan administrasi yang tentunya bisa merugikan klien kami. Dalam persidangan Yang Mulia ini, kami memohon agar hal-hal ini tidak bisa terjadi, karena ini merampas hak asasi seseorang, karena mereka dengan gampang menetapkan tersangka seseorang tetapi administrasinya urak-urakan seperti ini," lanjut Ronny.

Hakim pun meminta hal-hal menyangkut keberatan tersebut dituangkan dalam kesimpulan.

Hasto Kristiyanto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ia mengajukan Praperadilan karena merasa penyidik KPK telah sewenang-wenang melakukan proses penegakan hukum.

Keributan membuka sidang lanjutan Praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan melawan KPK hari ini, Selasa (11/2).

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto meminta agar para pihak dapat menenangkan diri.

Mulanya, hakim meminta Biro Hukum KPK selaku pihak termohon mengajukan bukti tambahan. Namun, Biro Hukum KPK justru mengajukan perbaikan atas barang bukti yang disampaikan di sidang kemarin.

"Ya, silakan diperlihatkan di persidangan tapi tetap catatan yang kemarin yang kami gunakan," kata hakim.

Tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, langsung maju ke hadapan majelis dan terlibat perdebatan dengan Biro Hukum KPK.

Hakim lantas menegur para pihak dan meminta agar perdebatan dilakukan menggunakan bahasa santai dan tidak berteriak.

"Sebentar, sebentar, kalau, tolong, sebentar pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan pak. Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, enggak usah pakai teriak-teriak. Ini live pak, apa yang saudara sikap di sini itu dilihat oleh... Tolong perdebatannya saya ingatkan, suara pelan pun akan kita dengar, enggak usah teriak-teriak," tegur hakim.

Ronny keberatan karena KPK mengajukan perbaikan, sementara agenda persidangan hari ini hanyalah penyerahan bukti tambahan.

"Kami keberatan Yang Mulia, karena hari ini bukan agenda untuk perbaikan Yang Mulia. Tolong dicatat," tutur Ronny.

"Iya, betul. Kami tadi sudah mengingatkan. Kami tidak mau memperbaiki apa yang terjadi kemarin. Kalau sekarang soal diperlihatkan, ya silakan saja. Justru dari pihak kuasa pemohon kan bisa melihat juga," timpal hakim.

"Yang Mulia, mohon izin, sedikit saja. Bahwa kemarin agenda kami mengetahui bahwa ini adalah bukti tambahan bukan perbaikan atas bukti yang sudah diajukan kemarin. Maka, kami dari tim pemohon dengan tegas, mohon dicatat Yang Mulia di persidangan Yang Mulia ini, kami menolak bukti perbaikan yang diajukan oleh pihak termohon di mana bukti yang diajukan ini masih bukti yang (tahun) 2019, 2020, perkara yang sudah disidangkan dan sudah inkrah. Terima kasih Yang Mulia," kata Ronny.

"Perbaikan dari pihak kuasa pemohon dicatat di berita acara sidang, jadi yang jelas untuk daftar bukti yang kemarin ya apa yang tercatat kemarin, tapi hari ini kuasa termohon menghadirkan katakanlah aslinya yang kemarin tidak ada, ya silakan saja. Keberatan dari kuasa pemohon saya catat di berita acara sidang," ungkap hakim.

Sebelumnya, Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat dalam sidang Praperadilan ini. Sebelas di antaranya merupakan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Hasto Kristiyanto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ia mengajukan Praperadilan karena merasa penyidik KPK telah sewenang-wenang melakukan proses penegakan hukum.

Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim dapat kabar bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto ditarget akan dijebloskan ke penjara sebelum Kongres PDIP yang rencananya digelar tahun 2025 ini.

"Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Ronny menjelaskan penahanan Sekjen Hasto bertujuan mengganggu proses konsolidasi dan kongres partai.

Penahanan itu, lanjutnya, untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

"Kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres," kata dia.

Ronny melabeli pimpinan KPK saat ini sebagai 'KPK Edisi Jokowi'. Sebab, ia mengatakan Joko Widodo di akhir masa jabatannya tidak menghiraukan kritik dari publik agar menghentikan proses seleksi pimpinan KPK dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo.

Ia berkata pimpinan KPK langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi sehari sejak dilantik.

"KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya," kata dia.

Ronny menyatakan Hasto sudah menyiapkan pelbagai kondisi terburuk setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Salah satunya, lanjut dia, Hasto menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa.

"Mas Hasto sampaikan ke saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny.

Ronny menyerukan semua kader PDI Perjuangan tetap solid di bawah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia berharap kader tak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengacak-acak partai.

"PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada," kata dia.

Ketua KPK Komjen Setyo Budiyanto sudah merespons tudingan miring PDIP terhadap proses hukum Hasto. Dia memastikan kasus Hasto diproses sesuai prosedur yang berlaku.Setyo menegaskan pimpinan KPK mengawasi seluruh proses penyidikan serta perkembangan yang dilakukan Deputi Penindakan.

"Prinsipnya kami pimpinan itu melakukan pengawasan. Sepanjang sudah dilakukan dengan benar, sudah dilakukan dengan sesuai secara administrasi, ada suratnya, tugasnya dan lain-lain, menurut saya itu sudah formalnya sudah dilaksanakan," kata Setyo usai bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1).

Anggota Tim Hukum DPP PDIP Maqdir Ismail mempertanyakan KPK soal keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron.

Maqdir mengatakan jawaban KPK atas pertanyaan ini penting lantaran KPK sudah kerap kali mengumbar rencana penangkapan Harun belakangan ini.

"Karena kita belum pernah mendengar penjelasan resmi dari KPK, Harun Masiku masih ada apa tidak? Dan beliau ada di mana? Kan, berkali-kali kita baca beritanya sebentar lagi akan dilakukan penangkapan kepada Harun," kata Maqdir..

Maqdir meyakini langkah KPK yang menjadikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersangka di kasus Harun Masiku sebagai upaya KPK membuat kasus ini heboh kembali.

Ia mengatakan Harun Masiku seolah dilupakan di kasus Hasto. Sementara di sisi lain Hasto dijadikan tersangka supaya kasus ini terus heboh lantaran statusnya sebagai sekjen partai pemenang pemilu.

"Dari tahun lalu, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum juga [Harun ditemukan]. Apakah karena pintarnya Harun masiku atau karena tak ada niat secara baik mencari Harun," kata dia.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli yang menyebut  bahwa penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai upaya untuk mengalihkan isu OCCRP.

OCCR adalah organisasi jurnalis investigasi di dunia. OCCR baru-baru ini menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia.

Jokowi berkata penggeledahan rumah Hasto adalah hal biasa dalam proses hukum yang dilakukan KPK. Dia enggan menanggapi lebih jauh soal pengalihan isu yang disampaikan Guntur Romli.

"Ya namanya isu kan, kenapa harus ditanggapi," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1).

Jokowi mengatakan OCCRP sudah memberikan klarifikasi mengenai mekanisme nominasi tokoh terkorup di dunia. Melalui pernyataan resminya, OCCRP menyatakan masuknya nama Jokowi ke daftar finalis berdasarkan hasil nominasi yang diusulkan publik. OCCRP sendiri mengakui tidak memiliki kendali atas nama-nama yang dinominasikan.

"Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas," kata Jokowi.

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu pun menegaskan penggeledahan rumah Hasto sama sekali tidak berkaitan memanasnya relasi Jokowi dengan PDIP.

"Enggak ada. Itu proses hukum biasa aja," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menduga penggeledahan rumah Hasto sebagai upaya pengalihan isu terkait rilis kumpulan jurnalis investigasi dunia atau OCCRP yang menempatkan Jokowi  sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.

"Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024," kata Guntur saat dihubungi, Selasa (7/1).

Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons kabar penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terhambat karena kedekatannya dengan partai banteng.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal mengatakan kedekatan PDIP dengan Jokowi, yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI, membuat KPK takut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

Hal tersebut disampaikan Ronald dalam acara CNN Indonesia Political Show, Senin (30/12) lalu. Menanggapi itu, Jokowi mengakui memang dekat dengan PDIP.

"Ya memang dekat. Saya dengan PDIP kan memang dekat," kataJokowi sambil tersenyum saat ditemui di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1).

Meski demikian, Jokowi menegaskan kedekatannya dengan PDIP tidak mempengaruhi proses hukum yang berlangsung. Ia mengklaim semua aparat penegak hukum di Indonesia bertindak secara independen selama ia menjabat sebagai Presiden.

"Enggak ada. Kita enggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum. Baik di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, semuanya. Apalagi KPK," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah ia pernah mengintervensi proses hukum selama menjabat sebagai Presiden.

"Ditanyakan saja. Tanyakan saja ke sana," kata dia.

Sebelumnya, Ronald Paul Sinyal mengklaim kedekatan PDIP dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat membuat KPK takut untuk menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus Harun Masiku.

"Kita lihat sendiri sisi sebelumnya era saat kepemimpinan kemarin kan antara PDIP dengan Presiden RI Jokowi masih kompak ada faktor (takut) seperti itu," kata Ronald dalam CNN Indonesia Political Show, Senin (30/12) malam.

Tak hanya itu, Ronald mengatakan penetapan tersangka Hasto juga terhambat kedekatan mantan Ketua KPK Firli Bahuri dengan PDIP.

Ia pun menyebut hambatan-hambatan itu masih kerap diceritakan para penyidik KPK pasca peristiwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mendepak sejumlah penyidik.

"Mas Rossa (penyidik kasus Harun Masiku) dan rekan-rekan penyidik lainnya di penyidikan itu sangat kental sekali hal tersebut," tutur dia.

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP memastikan akan menyiapkan bantuan hukum untuk membela Hasto.

"Tim hukum Partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Said mengatakan, sebagai warga negara, Hasto memiliki hak hukum. PDIP masih menunggu arahan Ketum Megawati Soekarnoputri.

"Bagaimana langkah langkah hukum ke depan, hal itu sepenuhnya menjadi hak Mas Hasto. Selebihnya tentu kami menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, terkhusus sikap partai ke depan adalah prerogatif Ibu Ketum dan kami berharap agar publik berpegang pada azas praduga tak bersalah," tuturnya.

Penetapan tersangka Hasto itu termuat dalam surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.

KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

KPK juga telah secara resmi mengumumkan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto (HK) dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut.

"Perbuatan saudara HK bersama-sama saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Toraja," kata Setyo.

Dalam proses pemilihan legislative tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky seharusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

"Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri agar diganti dengan saudara HM. Namun upaya terdebut ditolak oleh saudara Rizky Aprilia," jelas Setyo.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan.