JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dalam aspek penegakan hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi mengatakan, jangan sampai perkara korupsi dengan dugaan kerugian negara menurut Kejagung mencapai triliunan itu berdampak pada bisnis Pertamina yang merupakan perusahaan pelat merah.

"Yang kita ingatkan adalah ini harus murni penegakan hukum, jangan sampai kemudian penegakan hukum ini menjadikan Pertamina hancur. Pertamina itu kan aset, ya, kita jaga lah Pertamina," kata Pujiyono saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Komjak berpandangan, kasus korupsi yang diusut Kejagung bukan tidak mungkin berimbas kepada bisnis Pertamina.

Pujiyono bilang, dugaan bensin Pertamax oplosan yang disebut Kejagung dalam perkara itu membuat publik tidak percaya kepada Pertamina.

"Pasti juga berimbas nih pada bisnis Pertamina, entah itu investor, entah itu investasi-investasi yang melibatkan pihak ketiga bisa kemudian menjadikan distrust," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

"Oleh karena itu, penegakan hukum itu harus direlasikan dengan upaya agar Pertamina ini terus tumbuh dan berkembang, jangan sampai kemudian menjadikan Pertamina ini hancur lebur," ucapnya.

Di sisi lain, Komjak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang sudah membongkar dugaan korupsi di Pertamina.

Menurut Komjak, pengungkapan kasus ini mendapatkan dukungan kuat dari Presiden hingga masyarakat.

"Kita melihatnya kan Kejaksaan mendapatkan dua daya dukung yang menurut saya bagus. Pertama, daya dukung dari Pak Presiden, karena bagaimana pun kan penting bagian dari visi beliau, Astacita kan salah satunya pemberantasan korupsi," kata Pujiyono.

"Kedua adalah daya dukung publik karena bahan bakar ini termasuk hajat hidup sekarang. Daya dukung publik luar biasa. Dengan dua daya dukung ini, kita berharap Kejaksaan paripurna dalam penegakan hukum," ucapnya.

Diberitakan, masyarakat menjadi ragu membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax setelah Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 193,7 triliun.

Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Dirut Pertamina Patra Niaga.

Perbuatan tersebut melibatkan dua tersangka, yakni Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

“BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, di Gedung Kejagung, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 25 Februari 2025.

Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa tidak ada praktik pengoplosan Pertamax.

Ia menegaskan, kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92,” kata Heppy dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (26 Februari 2025).