REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan perkara penembakan pelajar di Kota Semarang oleh polisi sebagai pelanggaran HAM. Komnas HAM lalu mengeluarkan enam rekomendasi dalam kasus tersebut.

Lima rekomendasi Komnas HAM ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Pertama, Komnas HAM meminta Kapolda Jateng melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada pelaku penembakan pelajar.

"Kedua, melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing pada Jumat (6/12/2024).

Ketiga, Komnas HAM mendesak Kapolda Jateng memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara. Keempat, Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jateng agar elakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis.

"Kelima, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah," ujar Uli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuntaskan proses pemantauan terhadap kasus penembakan pelajar di Kota Semarang oleh polisi. Komnas HAM menegaskan penembakan itu tergolong sebagai pelanggaran HAM.

Aipda Robig Zaenudin adalah anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang menjadi pelaku penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang. Salah satu korban yaitu Gamma Rizkynata Oktafandy kehilangan nyawanya. Dua lainnya luka-luka.

"Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing pada Kamis (5/12/2024).

Komnas HAM menyebut ada dua jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini. Pertama, pelanggaran hak hidup (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM Tahun 1999). Ini terjadi karena pembunuhan terhadap Gamma merupakan extra judicial killing. Penembakan yang dilakukan Robig Zaenudin mengakibatkan meninggalnya Gamma sehingga menghilangkan hak hidup dari Gamma.

"Tindakan dari Saudara RZ adalah pembunuhan di luar proses hukum yaitu dengan telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur extra judicial killing," ujar Uli.

Unsur-unsurnya yaitu aksi Robig Zaenudin dilakukan oleh aparat negara, dalam kejadian ini tidak dalam pembelaan diri.

"Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut," ujar Uli.

Sedangkan jenis pelanggaran kedua yaitu hak untuk bebas dari perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Komnas HAM memandang tindakan penembakan ini secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan undang-undang telah mengakibatkan hilangnya nyawa Gamma.

"Ini adalah bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaannya," ujar Uli.

Komnas HAM juga menyebut tindakan penembakan melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal. Hal ini juga tergolong pelanggaran Hak atas Perlindungan Anak (Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

"Tiga korban yaitu Sdr GRO, Sdr S, dan Sdr A statusnya adalah anak (berusia

di bawah 18 tahun). RZ sebagai aparatur negara (anggota Polri) seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut, dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak," ujar Uli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan bahwa oknum polisi Aipda RZ yang menembak GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, hingga tewas memenuhi unsur pelanggaran HAM. Komnas HAM juga menilai bahwa Aipda RZ melanggar hak atas perlindungan anak.

“Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Uli menjelaskan, jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh RZ, yaitu pelanggaran hak hidup, sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) UU HAM. Hal ini karena penembakan yang dilakukan RZ mengakibatkan meninggalnya GRO sehingga menghilangkan hak hidup seseorang.

Selain itu, Komnas HAM menyatakan bahwa RZ melakukan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing). Menurut Komnas, penembakan oleh RZ yang mengakibatkan satu orang meninggal dan dua orang lainnya luka-luka itu tidak dalam konteks pembelaan diri.

“Saudara RZ tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban tersebut. Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut,” kata Uli.

Di samping itu, RZ dinyatakan melanggar hak seseorang untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM. Tindakan penembakan RZ dinilai melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Komnas HAM juga menilai bahwa RZ melanggar hak atas perlindungan anak yang diatur Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Sebab, ketiga korban, yaitu GRO, S, dan A masih berusia di bawah 18 tahun sehingga berstatus sebagai anak.

“Saudara RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri, seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak,” imbuh Uli.

Pernyataan Komnas HAM tersebut merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukan dari tanggal 28–30 November 2024 di Kota Semarang. Dalam pemantauan dimaksud, Komnas HAM telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam Polda Jawa Tengah, keterangan keluarga korban dan para saksi, keterangan kedokteran dan digital forensik, serta meninjau langsung tempat kejadian penembakan.

Peristiwa penembakan terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Ahad (24/11/2024) dini hari. GRO, korban tewas, dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Polda Jawa Tengah memastikan sidang etik untuk RZ akan digelar secepatnya.