REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Restitusi yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dua korban kasus penembakan bos rental Tangerang ditolak hakim dalam sidang vonis di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (26/3/2025). Majelis hakim tidak mengabulkannya karena ketiga terdakwa dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyayangkan pertimbangan hukum dalam menolak restitusi. Sri menekankan, pentingnya pengadilan memberikan pengakuan hak korban dan keluarga atas restitusi.

"Para terdakwa masih memiliki kemampuan membayar kerugian, mereka masih muda punya keahlian sebagai anggota TNI yang dapat dioptimalkan agar produktif dan mampu membayar restitusi," kata Sri dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (26/3/2025).

Dalam salah satu pertimbangan majelis hakim adalah karena keluarga sudah menerima santunan dari pelaku. Padahal, santunan dan restitusi merupakan dua hal yang berbeda. Restitusi adalah hak korban atas kerugian akibat tindak pidana sebagai tanggung jawab pelaku. Sedangkan santunan bukan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana.

"Santunan bukan pengganti hak korban mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana, tapi belas kasih biasa dan bukan penghapus tindak pidana. Jika hakim menolak restitusi berarti mengabaikan hak korban untuk pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku," ujar Sri.

Penetapan restitusi mengacu dua payung hukum. Aturannya merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Dalam beleid tersebut dijelaskan perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. "Sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan juga berhak atas restitusi," ujar Sri.

Dia menyebut, salah satu tantangan restitusi adalah persamaan persepsi dengan aparat penegak hukum. Padahal makna restitusi adalah pemulihan korban. "Selain pemaksimalan hukuman bagi pelaku, mestinya penderitaan korban berupa pembayaran restitusi juga masuk dalam komponen efek jera," ujar Sri.

Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2022, koban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana seperti transportasi, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM tersebut juga mengatakan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus tersebut.

“Nanti begitu selesai, kami akan sampaikan ke publik,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa terhadap kasus tersebut, Komnas HAM menyadari penembakan oleh anggota TNI maupun Kepolisian terhadap warga sipil, baik dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing, merupakan tantangan bagi institusinya.

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Komnas HAM menyadari hal tersebut sebagai tantangan karena berdasarkan laporan tahunan institusinya disebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Kepolisian.

Pada kesempatan berbeda, saat ini kasus penembakan bos rental mobil tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan karena pihaknya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

"Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton dan cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di Rest Area Kilometer (KM) 45 Tol Tangerang-Merak," ujar Samista dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025