Jakarta -

Nikita Mirzani sampai saat ini masih berada di dalam tahanan lantaran kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Lantas apa kabar Nikita Mirzani?

Melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid, Nikita Mirzani disebut dalam keadaan sehat dan bugar tidak kurang satu apa pun.

"Sehat wal afiat, dia sehat. Saya datang ke sini dalam rangka minal aidin wal faidzin," ungkap Fahmi Bachmid saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Saat ditanya lebih lanjut, Fahmi menuturkan tidak ada perbincangan lain yang saat bertemu dengan Nikita Mirzani.

"Dia menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini. Dia melalui saya, bilang 'Sampaikan saja, Bang permohonan maaf saya kepada teman-teman' yang lain saya tidak bahas," jelas Fahmi lagi.

Ia juga tidak membahas soal penangguhan penahanan Nikita Mirzani.

"Pokoknya hari ini saya datang momennya Lebaran, nanti setelah ini baru kita bahas lagi mengenai masalah hukum. Kalau sekarang, Nikita tadi bilang minta maaf lahir batin kepada semua teman-teman media dan masyarakat," paparnya lagi.

Fahmi menjelaskan, perbincangan dengan Nikita Mirzani hanya sebatas permintaan maaf setelah Lebaran.

"Tidak elok membahas masalah lain di momen Lebaran ini," jelas Fahmi.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3).

Mereka ditahan terkait dengan kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ditahan selama 20 hari ke depan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Penahanan ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer, rekaman percakapan, dan dokumen terkait pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, Selasa (4/3).

Masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra kemudian ditambah menjadi 40 hari sampai 2 Mei 2025.

(wes/dar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Nikita Mirzani masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, mengatakan, masa penahanan Nikita terkait kasus dugaan pemerasan ditambah 40 hari.

Penambahan itu terhitung mulai 24 Maret 2025, begitu pun untuk asistennya, yakni Mail Syahputra.

"Penyidik dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau memperpanjang penahanan terhadap dua tersangka, saudara NM dan saudara IM," kata Ade Ary di Polda Metro, Senin (24/3/2025).

Ade Ary menjelaskan penambahan ini adalah mekanisme sesuai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang proses penyidikan.

"Saat ini, penyidik terus melakukan pendalaman dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkara," lanjut Ade Ary.

Dengan demikian, Nikita akan melewati hari raya Idul Fitri di dalam hotel prodeo.

Ade Ary mengatakan, Nikita dapat dibesuk sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Nikita dan Mail pertama kali ditahan tanggal 4 Maret usai menjalani pemeriksaan dengan status tersangka.

Keduanya terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys senilai Rp 5 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Fahmi Bachmid mengungkapkan kondis Nikita Mirzani di tahanan Polda Metro Jaya.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, mendekam di rumah tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya selama 20 hari terhitung sejak Selasa (4/3/2025) lalu.

Keduanya menjadi tahanan terkait laporan dokter kecantikan Reza Gladys atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nikita dalam keadaan sehat," kata Fahmi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Fahmi Bachmid mengatakan, Nikita Mirzani harus kuat demi memperjuangkan kebenaran.

"Ini adalah bentuk memperjuangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, apa pun resiko harus dihadapi," kata Fahmi.

Fahmi Bachmid mengatakan ia selalu menjenguk Nikita Mirzani hampir setiap hari di Polda Metro Jaya.

Fahmi biasanya menjenguk bersama dokter Oky Pratama.

Namun, sang pengacara enggan menjawab apakah akan ada upaya untuk penangguhan penahanan bagi Nikita Mirzani.

Seperti diketahui, Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan Rp 5 miliar yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys.

Polda Metro Jaya memanggil Nikita dan Mail untuk diperiksa pada 20 Februari 2025.

Setelah sempat tertunda karena alasan kesehatan, Nikita Mirzani akhirnya menjalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025.

Setelah beberapa jam diperiksa, Nikita Mirzani dan Mail Syahputra keluar dengan baju oranye.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait kasus dugaan pemerasan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dilaporkan Kedutaan Besar China mendapat respons dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrian. Kini, seluruh petugas yang diduga terlibat dalam pemerasan itu pun langsung dicopot.

Pasalnya Kedutaan Besar China melaporkan sebanyak 44 kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi melalui suratnya kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dalam surat tersebut juga tercantum nama-nama petugas yang diduga melakukan pemerasan berdasarkan nama rekening penerima transfer.

"Kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (namanya) ada di data penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus Andrianto kepada wartawan, dikutip Minggu (2/2/2025).

Meski demikian, Agus menegaskan, bahwa laporan Kedutaan Besar China ini berbeda dari kasus seorang TikToker China yang beberapa waktu silam pernah menggunggah video pungli.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli), itu benar (hoaks). Ini case yang berbeda, data yang berbeda," jelasnya.

Seluruh petugas imigrasi yang namanya diduga terlibat pemerassan pun langsung diperiksa secara internal. Agus meyakini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk menguak dugaan pemerasan itu.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelasnya.

Dia pun berterima kasih dengan Kedubes China yang memberikan informasi tersebut. Menteri Agus menuturkan hal ini menjadi momentum Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berbenah.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Agus.

Menteri Agus menuturkan Kementerian Imipas yang dipimpinnya akan selalu terbuka dengan saran, kritik dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun mengaku bersyukur dengan informasi dari Kedubes China.

"Kalau nggak diinformasikan kedutaan, kami kan gak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Dan ini menjadi perongatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dam tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," tegas Menteri Agus.

Editor : Boby

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencopot sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pencopotan tersebut buntut adanya dugaan pemerasan terhadap WNA China.

Pencopotan tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menurut Agus, setelah mereka dicopot akan dilakukan pemeriksaan. "Sudah kami ganti dan mereka kami periksa internal," kata Agus, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, tindakan tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait adanya dugaan pemerasan. Menurutnya, meski sudah disebutkan ada pengembalian, mereka akan tetap diproses dengan aturan yang berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," ujarnya.

Diketahui, dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Dalam surat yang sudah beredar di media sosial itu, disebutkan telah terjadi pemerasan terhadap WNA China di Bandara Soetta yang dalam surat tersebut disebut sebagai Jakarta International Airport.

Masih dalam surat yang sama, disebutkan telah diselesaikan 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga Cina.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara bulan Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis surat yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

JAKARTA - Kuasa Hukum Anak Bos Prodia Romy Sihombing mengungkapkan anak bos Prodia Arif Nugroho (AN) menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Dalam kasus tersebut, kliennya menderita kerugian material seperti hilangnya mobil Lamborghini hingga BMW.

Romy mengungkapkan, kliennya telah menyerahkan uang senilai Rp17 miliar kepada AKBP Bintoro. Belakangan, nama AKBP Gogo Galesung hingga Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal juga terseret atas kasus ini.

?Kita bilang diambil atau yang hilang dari klien kami, yang hilang dari klien kami, satu Lamborghini, satu Harley Davidson, dan dua BMW, motor BMW. Ya, sisanya uang tunai, yang diberikan kepada oknum-oknum ini,? ujar Romy saat Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Romy mengatakan pihaknya akan melakukan gugatan kepada sejumlah pihak yang telah membuat kliennya menderita kerugian material. ?Ada kemungkinan kami akan merubah gugatan itu terkait dengan kerugian material, ya. Kerugian material, nanti mungkin kita akan sebelum masuk ke pemeriksaan perdana, mungkin kita akan revisi,? katanya.

Romy menambahkan, mencuatnya proses hukum kliennya karena adanya kecemburuan para oknum polisi terkait tidak adanya pembagian yang merata dari dugaan pemerasan.

?Perlu saya sampaikan mencuatnya proses hukum, mencuatnya proses penegakan hukum ini patut diduga terjadinya pecah kongsi. Adanya kecemburuan karena pembagian yang tidak merata. Sehingga perkara yang selama ini mungkin kita anggap disimpan muncul kembali setelah pertemuan antara klien kami dengan Kapolres,? ujarnya.

Pasalnya, kata Romy, bahwa kliennya telah mengeluarkan dana sebesar Rp17 miliar. Namun, pimpinan yakni Kapolres Jaksel hanya menerima sebesar Rp400 juta. ?Klien kami ini sudah mengeluarkan dana sebesar Rp17 miliar, sementara pimpinan ini cuma dapat Rp400 juta, menimbulkan suatu kecemburuan yang akhirnya peristiwa ini didorong untuk maju P21,? katanya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas meminta proses penegakan hukum terhadap 4 oknum polisi di antaranya mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang diduga memeras anak bos Prodia dilakukan transparan. Publik berhak mengetahui yang terjadi dalam kasus tersebut.

?Pengusutan kasus ini harus dilakukan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu apa yang sebetulnya terjadi,? ujar Hasbi, Jumat (31/1/2025).

Politikus PKB ini mengatakan, pengakuan anak bos Prodia atas dugaan keterlibatan anggota Polri harus diusut tuntas. "Pengakuan itu jangan hanya berhenti tanpa ada tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat," tegasnya.

Menurut dia, pemerasan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Dia meminta polisi dapat membuktikan tak tebang pilih dalam pengusutan tersebut.

Saat ini , ada 4 oknum polisi Polres Metro Jakarta Selatan menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan. Empat oknum ini diduga melanggar kode etik. Selain itu, sebanyak 11 saksi telah dimintai keterangan.

Kasus ini mencuat setelah ada gugatan perdata yang dilayangkan dua anak bos Prodia yakni Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartoyo (MB). Keduanya merupakan tersangka kasus kekerasan anak yang diungkap pada April 2024.

Penggugat meminta para tergugat yakni 4 oknum polisi mengembalikan uang Rp1,6 miliar, menyerahkan mobil Lamborghini Aventador, motor Harley Davidson, serta motor BMW HP4.

Keempat oknum polisi itu yakni AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung, Z selaku mantan Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan ND selaku mantan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

JAKARTA - Pencegahan ke luar negeri terhadap eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berakhir pada 25 Desember 2024. Pencegahan tersebut berakhir setelah sempat diperpanjang.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menyatakan, berdasarkan aturan Keimigrasian, pecegahan hanya bisa diperpanjang satu kali.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali enam bulan, artinya dua kali enam bulan (masa pencegahan)," kata Godam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (19/1/2025).

Menurut Godam, masa perpanjangan pencegahan bisa diperpanjang dengan syarat yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO," ujarnya.

Kendati begitu, Godam mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya selaku pemohon terkait kelanjutan pencegahan Firli Bahuri.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus dugaan pemerasan eks KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut Sigit, kasus yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun dan belum ada penyelesaiannya itu sudah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Korps Bhayangkara.

"Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan. Saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan," kata Sigit usai menerima audiensi pimpinan KPK di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.

Sigit tak merinci soal target penyelesaian kasus Firli Bahuri melainkan hanya menekankan kasus tersebut merupakan salah satu fokus dari pihaknya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan hasil koordinasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dengan Polda Metro Jaya dalam perbantuan kasus tersebut.

"Secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh kedeputian Korsup nanti mungkin akan kami cek kami minta penjelasannya detailnya seperti apa," katanya.

Setyo mengatakan, pihaknya bakal menanyakan ke Deputi Korsup terkait hasil koordinasi. Yang pasti, kata Setyo, pihaknya tetap berkomitmen dalam menengakkan hukum khususnya soal kasus dugaan korupsi. "Setelah itu pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut (terkait koordinasi kasus Firli Bahuri)" ucapnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), Taufik Eko Nugroho, belum ditahan polisi meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Dokter ARL.

Hal serupa berlaku bagi dua tersangka lainnya, yaitu SM, staf keuangan Undip, dan Z, dokter senior di program tersebut.

Kuasa hukum keluarga korban, Misyal Ahmad, menyatakan kekhawatirannya terkait hal tersebut.

"Jadi saya berharap untuk pihak polda untuk melakukan penahanan guna menjaga supaya tidak ada barang-barang lainnya yang bisa dihilangkan atau mereka mengulang kembali," ungkap Misyal saat dihubungi melalui telepon, Rabu (25/12/2024).

Misyah menegaskan, keluarga korban berhak mengajukan permohonan agar Polda Jawa Tengah segera menahan para tersangka.

"Yang dilakukan adalah kejahatan yang mengkhawatirkan, yang dapat menghilangkan barang bukti mengingat prosesnya cukup lama," tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini ketiga tersangka belum ditahan.

"Belum, karena pertimbangan penyidik. Nanti penyidik yang menjelaskan," kata Artanto di Mapolda Jawa Tengah, Selasa (24/12/2024).

Dia menegaskan, penyidikan telah berlangsung sesuai prosedur.

"Belum, karena pertimbangan penyidik. Nanti penyidik yang menjelaskan," tambahnya.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan, dan Pasal 355 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun.

"Total barang bukti yang diamankan adalah Rp 97.077.500, uang hasil dari semua rangkaian peristiwa tersebut," ungkap Artanto.

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menghentikan praktik PPDS Anestesi FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prajoko, di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Saat ini, pihak keluarga korban telah melaporkan sejumlah senior korban ke Polda Jateng. Laporan langsung dilayangkan Nuzmatun Malinah, ibunda korban.