Medan -

Dua anggota DPRD dari Partai Golkar di Sumut tersandung kasus hukum. Kasus hukum itu terkait dengan dugaan penganiayaan pramugari dan judi sabung ayam.

Keduanya adalah Megawati Zebua yang merupakan anggota DPRD Sumut di kasus dugaan penganiayaan. Kemudian Pajar Prianto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Asahan di kasus judi sabung ayam.

Megawati Zebua Tersandung Kasus Penganiayaan

Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Megawati dipolisikan karena diduga mencekik pramugari Wings Air, Lidya Christine Kabrahanubun (28).

Dalam video yang dilihat, Senin (14/4/2025), seorang pramugari berseragam merah terlihat adu mulut wanita berbaju putih. Terlihat seorang pria berbaju hitam berdiri juga di sekitar kedua wanita ini.

"Awaslah kau aku mau duduk, udah selesai, kau yang memperpanjang," kata wanita berbaju putih itu di dalam video.

Setelah itu, wanita berbaju putih itu terlihat mencekik pramugari itu. Cekikan itu juga terlihat terdorong setelahnya.

Pria berbaju hitam yang diduga bagian dari bandara mencoba melerai. Pria itu kemudian terlihat mencoba menghubungi seseorang melalui handy talkie.

"Anggota DPRD Sumut tersebut mencekik pramugari karena tidak bersedia kopernya diletak di belakang," tertulis di dalam unggahan.

Anggota DPRD Sumut itu disebut Megawati Zebua dari Fraksi Golkar. Megawati merupakan anggota DPRD Sumut dapil 8 yang mencakup Kepulauan Nias.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan Megawati dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, Megawati justru mendorong dan mencekik pramugari. Terkait hal ini, Megawati akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Megawati kemudian membantah mencekik pramugari itu. Megawati mengatakan jika saat itu dia menunggu pramugari bergeser agar penumpang lain masuk.

"Mungkin video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya mau mencekik, saya hanya menunggu pramugari untuk bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4).

Lebih lanjut, Megawati menyebutkan bahwa saat itu dirinya ingin menolong penumpang tua yang tak ingin barangnya dimasukkan ke bagasi. Namun, ia mengklaim pramugari di maskapai tersebut bersitegas tak ingin membuka label tersebut.

"Saya saat itu hanya mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin barangnya dibagasikan, karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di bagasi itu kan satu jam, bisa lah dia enggak dapat pesawat, hanguslah nanti tiketnya," ujarnya.

"Makanya saya ingin membantu, saya minta tolong sama pramugarinya, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel dan tak bisa diletakkan di kabin," lanjutnya.

Kemudian, ia juga menyebutkan pengambilan video yang menjadi viral di sosial media tersebut hanya sebuah kesalahpahaman.

Pramugari Wings Air itu kemudian membuat laporan ke Polres Nias. Megawati dilaporkan dengan kasus dugaan penganiayaan.

"Sudah membuat laporan resmi, pelapornya yang merasa dirugikan sendiri, pramugarinya. (Buat laporan) sekira pukul 11.30 WIB tadi," kata Kasi Humas Polres Nias Aipda M Motivasi Gea saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (17/4).

Motivasi menyebut terlapor dalam kasus itu adalah MZ. Pramugari itu melaporkan soal dugaan penganiayaan.

"Terlapornya inisial MZ. Untuk saat ini yang kita terima terkait penganiayaan yang terjadi pada dirinya (korban) pada hari Minggu, 13 April 2025," jelasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan laporan itu dilayangkan Megawati pada 16 April 2025. Adapun akun yang dilaporkan Megawati adalah akun TikTok @polostakberdosa karena merasa pemilik akun mencantumkan narasi yang tidak sesuai fakta sehingga mencemarkan nama baiknya.

"Benar, membuat laporan terkait video itu, yang dilaporkan pengguna akun TikTok @polostakberdosa, satu terlapornya di sini (laporan)," kata Siti saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (18/4).

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Pajar Prianto Tersandung Kasus Judi Sabung Ayam

Satu video yang menarasikan rumah anggota DPRD Asahan Pajar Prianto digerebek oleh petugas kepolisian viral di media sosial. Penggerebekan itu diduga terkait judi sabung ayam.

Berdasarkan video yang dilihat detikSumut, Senin (21/4), tampak warga ramai berada di lokasi. Perekam mengarahkan kameranya ke salah satu rumah yang diduga milik wakil rakyat tersebut.

Di depan rumah itu tampak ada beberapa truk. Selain itu, ada juga petugas kepolisian di lokasi. Menurut informasi, penggerebekan itu terjadi di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman.

Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar membenarkan rumah P digerebek terkait dugaan judi sabung ayam. Ghulam menyebut penggerebekan dilakukan, Minggu (20/4).

"Iya, (rumah P digerebek diduga soal sabung ayam), hari Minggu," kata Ghulam saat dikonfirmasi detikSumut.

Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Pajar menjadi tersangka. Selain Pajar, polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya.

Keduanya, yakni Supilar alias SR (50) dan Suparmin alias SN (46). Mereka berdua ikut bermain taruhan dalam judi tersebut.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditetapkan sebanyak tiga orang sebagai tersangka, yaitu tersangka PP, SR dan SN," kata Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi saat konferensi pers, Selasa (22/4).

Sementara lima orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan dari lokasi, kata Afdhal, belum terbukti terlibat dalam judi sabung ayam itu. Alhasil, kelimanya belum bisa ditetapkan menjadi tersangka.

Afdhal belum memerinci soal omzet judi sabung ayam itu. Dia mengatakan pihaknya masih memburu empat pelaku lainnya untuk mengungkap hal tersebut.

Keempat pelaku itu adalah J, DO, A, dan DE. D berperan sebagai bandar, penyelenggara kegiatan dan wasit. Sementara DO dan A sebagai pemain judi, sedangkan DE lawan taruhan tersangka Supilar.

Pajar dijerat Pasal 303 Ayat 1 ke-2e KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara dua tersangka lainnya dijerat Pasal 303 bis KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

"Kalau dia (Pajar) memang penyedia tempat," katanya.

Saat ini, polisi menangguhkan penahanan terhadap Pajar Prianto dengan beberapa pertimbangan.

"Iya, ditangguhkan (penahanan)," kata Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar Lutfi saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (25/4).

Ghulam belum memerinci sejak kapan penahanan Pajar itu ditangguhkan. Namun, dia memastikan proses hukum yang menjerat Pajar itu tetap akan berproses.

Mantan Kasat Reskrim Polres Simalungun itu menyebut ada beberapa pertimbangan, sehingga mereka menangguhkan penahanan Pajar.

"Tapi kasus tetap lanjut. Pertimbangan kami sudah terpenuhi, penilaian subjektif sesuai Pasal 21 KUHAP bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya.

(dhm/dhm)

Bangkok -

Kasus langka terjadi di Thailand. Seorang warga negara asing, yang berprofesi sebagai dosen, didakwa menghina raja dan terancam hukuman berat sesuai hukum lese majeste yang berlaku.

Adalah akademisi terkemuka Amerika Serikat (AS) di Thailand Paul Chambers yang menghadapi tuntutan. Dia dinilai menghina Raja Maha Vajiralongkorn.

Itu merupakan kasus langka hukum lese majeste menyasar warga negara asing. Polisi kerajaan mengajukan pengaduan terhadap Chamber yang merupakan pengajar di Universitas Naresuan karena komentar dia saat diskusi online.

"Chambers dituduh menghindar atau menunjukkan kebencian terhadap raja, ratu, pewaris takhta, atau wali kerajaan," demikian surat panggilan polisi Thailand dilansir AFP, Sabtu (5/4/2025).

Dia juga dianggap menyebarkan data palsu yang bisa mengancam keamanan nasional.

Chambers mengatakan tuduhan itu bermula dari pernyataan yang dibuat saat webinar pada 2024. Ketika itu, dia membahas hubungan militer Thailand dan monarki selama sesi tanya jawab.

"Saya yakin saya orang non-Thailand pertama dalam beberapa tahun terakhir yang menghadapi tuduhan ini," kata dia.

Meski merasa terintimidasi, Chambers merasa mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan dia di universitas dan kedutaan AS.

Raja Thailand selama ini memang anti-kritik. Bagi siapa saja yang dianggap menghina atau bahkan mengkritik bisa dihukum hingga 15 tahun penjara.

Pengkritik bisa dikenai pasal 112 dalam undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Para pengamat menilai cara ini sebagai upaya kerajaan membungkam perbedaan pendapat.

Tentang Lese Majeste

Dikutip dari BBC, lese majeste adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis, yang secara harfiah berarti kejahatan terhadap yang berdaulat. Secara umum, lese majeste merujuk pada tindakan atau ucapan yang dianggap menghina atau merendahkan kepala negara, penguasa, atau simbol-simbol negara.

Lese majeste mencakup berbagai tindakan, mulai dari penghinaan langsung hingga kritik yang dianggap merusak martabat penguasa atau negara. Interpretasi dan penerapan hukum lese majeste bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan budaya politiknya.

Konsep lese majeste memiliki akar sejarah yang panjang, terutama di negara-negara monarki. Pada masa lalu, tindakan lese majeste sering kali dihukum dengan sangat berat, bahkan hukuman mati.

Nah, di Thailand lese majeste adalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman. Berdasarkan pasal 112 hukum pidana Thailand, seseorang yang "merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan" akan dihukum penjara hingga 15 tahun.

Aturan itu tidak berubah sejak pemberlakuan hukum pidana pertama Thailand pada 1908, kecuali ketika sanksi dalam pasal lese majeste diperkuat pada 1976.

Lese majeste juga muncul saat konstitusi Thailand diamendemen. Bunyinya, "Raja harus ditempatkan di singgasana dalam posisi yang disanjung dan tidak boleh dicemari. Tiada seorang pun boleh menyampaikan tuduhan atau aksi dalam bentuk apapun terhadap Raja."

Akan tetapi, tidak definisi yang jelas tentang hinaan terhadap kerajaan. Delik aduan lese majeste bisa disampaikan siapa saja dan terhadap siapa saja. Setiap delik aduan itu harus diselidiki secara formal oleh kepolisian.

Meski demikian, rincian tentang aduan kasus lese majeste jarang diungkap ke publik lantaran aparat khawatir pelanggaran yang sama bisa diulang khalayak umum.

Para pengkritik menilai pemaknaan lese majeste terlalu luas dan hukumannya terlalu keras.

(fem/fem)

Jakarta -

Vadel Badjideh dan keluarga mencabut kuasa hukum Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukum. Hal ini disampaikan kakak Vadel Badjideh, Bintang Badjideh saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Vadel dan keluarga berikan kepada Om Razman dan tim, (terhitung) pada tanggal 21 Maret 2025," ungkap Bintang Badjideh di Polres Metro Jakarta Selatan, kemarin.

Razman dan keluarga Badjideh sudah bertemu mengenai pencabutan kuasa hukum ini. Razman juga sudah menandatangani pencabutan kuasa hukum tersebut.

Usai mencabut laporan tersebut, pihak keluarga Tiktokers ini juga sudah menunjuk pengacara lain. Mereka berharap agar permasalahan Vadel Badjideh bisa cepat selesai.

"Semoga kedepannya lebih baik, terus semoga kedepannya tidak ada lagi lapor-melapor karena kita juga sudah tidak mau lagi lapor-melapor dan semoga insya Allah dibuka jalan biar semuanya damai. Seperti di hari yang fitri ini, semoga semuanya selesai permasalahannya," terang Bintang.

Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur. Tak lama kemudian, pihak keluarga Vadel Badjideh menunjuk Razman sebagai pengacaranya.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

Pada 13 Februari 2025 Vadel Badjideh ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Saat menjenguk Vadel, pihak keluarga Badjideh mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan Nikita Mirzani.

"Mohon maaf lahir dan batin atas nama Vadel dan keluarga. Semoga di hari ini ada keajaiban dan terbuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dari pelapor terhadap anak atau adik kami. Sekali lagi kami memohon support dari semua pihak. Semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan damai," ungkap Bintang Badjideh, kakak Vadel.

Mereka juga menyebut mau mencabut laporan polisi kepada Nikita Mirzani.

"Kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Badjideh laporkan kepada Saudari NM. Surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025," kata Bintang.

(wes/dar)

JAKARTA - Komite Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI) mengkritik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus hukum. Salah satu kasus menggemparkan publik yang ditangani Kejagung yakni kasus dugaan korupsi Pertamina.

Aksi damai KNPRI yang bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional ini digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Mereka menggelar long march dari Sarinah menuju Patung Kuda dengan membawa berbagai macam spanduk kritikan untuk Kejagung.

"Kami beraksi hari ini untuk kasus yang ditangani Kejagung. Mereka dinilai tebang pilih pada penanganan kasus hukum tertentu," ujar Ketua KNPRI Mery Samiri.

Menurut dia, Kejagung tidak boleh memonopoli hukum dan tak memiliki imunitas. Jaksa yang tidak berintegritas harus dikenakan sanksi.

"Kalau kami nggak teriak atau Pak Prabowo tidak bicara, kasus Pertamina tidak cukup ditangkap cuma kroconya saja tanpa atasannya tahu," katanya.

"Jaksa Agung harus mengusut tuntas dari atas sampai bawah. Oknum jaksa juga harus ditindak karena dinilai sudah menunggangi supremasi hukum," tambahnya.

Jakarta -

Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya yang berinisial IM terkait kasus dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare. Keduanya diduga memeras korban hingga Rp 4 miliar.

Pantauan detikcom di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025), Nikita Mirzani dan asistennya tampak santai saat digiring penyidik ke mobil tahanan. Keduanya mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Saat digiring, Nikita berlenggak-lenggok bak seorang model. Ia juga mengenakan baju tahanan oranye sebagai outer.

Namun, baik Nikita maupun asistennya tidak memberikan pernyataan kepada awak media. Mereka hanya tersenyum saat ditanya oleh wartawan.

Sebelumnya, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita dan asistennya pada Kamis (20/2). Namun, ia meminta penjadwalan ulang pada Senin (3/3). Nikita dan IM akhirnya memenuhi panggilan polisi pada Selasa (4/3) pagi pukul 10.00 WIB.

Nikita Mirzani ditahan polisi. Foto: Muhammad Ahsan Nurrijal

Duduk Perkara Kasus Pemerasan

Dilansir dari detikNews, polisi mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan Nikita Mirzani dan asistennya. Korban berinisial RGP, seorang pengusaha skincare, mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar.

"Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak Rp 4 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (20/2).

Ade Ary menjelaskan, korban pertama kali mentransfer uang sebesar Rp 2 miliar pada 14 November 2024 karena merasa terancam. Keesokan harinya, korban kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2 miliar sesuai arahan pelaku.

Kasus ini bermula ketika Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan korban serta produknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban berupaya menghubungi Nikita melalui asistennya, IM, dengan niat bersilaturahmi. Namun, respons yang diterima justru berupa ancaman dan permintaan uang sebagai imbalan agar tidak mengungkap sesuatu di media sosial.

"Korban mendapat respons dari terlapor bahwa ia akan speak-up di media sosial jika pertemuan tersebut tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta uang sebesar Rp 5 miliar sebagai 'uang tutup mulut'," jelas Ade Ary.

Kronologi Versi Nikita Mirzani

Di sisi lain, Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan. Ia mengklaim bahwa uang tersebut merupakan pembayaran untuk endorsement.

Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, menyatakan bahwa justru korbanlah yang pertama kali menghubungi Nikita melalui IM. Dalam komunikasi itu, RGP disebut meminta Nikita untuk memberikan ulasan positif tentang produknya.

"Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita, IM, dan meminta agar produknya di-review yang baik-baik. Ini jadi pertanyaan, kalau memang produknya tidak ada masalah, kenapa harus meminta review yang baik?" kata Fahmi, Kamis (20/2/2025).

Fahmi juga membenarkan bahwa dalam percakapan antara IM dan korban ada pembahasan soal uang dalam jumlah miliaran rupiah. Menurutnya, terjadi negosiasi sebelum akhirnya disepakati angka Rp 4 miliar.

"Dari percakapan itu, awalnya muncul angka Rp 5 miliar, tapi dinegosiasikan menjadi Rp 4 miliar. Pembayaran dilakukan dua kali. Kemudian, IM diingatkan agar pada November mendatang korban kembali membayar," jelas Fahmi.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Perusahaan dompet digital terkemuka di India, Paytm diduga melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Hal ini terkait akuisisi perusahaan Little Internet Private Limited (LIPL) dan NearBuy India Private Limited (NIPL).

Pemberitahuan tersebut telah diterima Paytm dari Direktorat Penegakan Hukum. Adanya pelanggaran terkait transaksi antara tahun 2015 hingga 2019, ketika kedua perusahaan itu belum menjadi anak usaha Paytm.

"Pemberitahuan tersebut terkait dengan pelanggaran saat akuisisi dua anak perusahaan yakni Little Internet Private Limited dan Nearbuy India Private Limited untuk tahun 2015 hingga 2019," kata Paytm dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Minggu (2/3/2025).

Adanya kasus ini dipastikan tidak berdampak kepada operasional perusahaan. Semua layanan di aplikasi Paytm tetap beroperasi dan tidak akan berdampak pada pengguna atau pedagang.

Saat ini perusahaan sedang mencari penasihat hukum dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui proses regulasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan hukum dan proses regulasi yang berlaku, perusahaan tengah mencari nasihat hukum yang diperlukan dan mengevaluasi upaya hukum yang tepat," ujar dia dikutip dari India Today.

Perusahaan pembayaran yang berbasis di Noida tersebut menambahkan bahwa pihaknya akan terus berfokus pada penguatan operasi bisnis, sambil mendorong pertumbuhan transaksi digital di negara tersebut.

(aid/kil)

Tangerang -

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara merespons kasus hukum yang melibatkan perusahaan pelat merah. Terbaru, kasus tata kelola impor minyak yang diusut Kejaksaan Agung.

Erick Thohir mengatakan kasus yang menimpa sejumlah BUMN seharusnya tidak disamaratakan bahwa seluruh korporasinya tidak baik. Sebab kasus tersebut umumnya hanya dilakukan oleh segelintir orang.

"Tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga lho. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah ini yang kita jaga," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

Erick menyebut kasus-kasus hukum sempat dialami beberapa BUMN seperti ASDP hingga Garuda Indonesia. Menurutnya hal itu harus dijadikan momen untuk mendorong transparansi besar-besaran.

Ia juga mencontohkan persoalan di PT PANN (Persero) yang dulunya bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Meski begitu, ditemukan fakta bahwa PT PANN justru lebih banyak mengandalkan bisnis perhotelan. PT PANN sendiri sudah dibubarkan pada Oktober 2024.

"Tapi setelah saya gali, bisnisnya hotel. Nah itu yang kita perbaiki. Tapi tau nggak PANN itu tutupnya baru kapan? Baru kemarin, periode saya. Saya baru, oh barang ini jadi juga ke sini baru saya teken. Prosesnya panjang sekali nutup. Nah dengan undang-undang BUMN ini, sekarang kita bisa menutup lebih cepat," bebernya.

Erick juga membantah semua BUMN terlibat kasus korupsi dan sebaliknya justru mengedepankan transparansi. Menurutnya jika semua BUMN korupsi maka tidak mungkin perusahaan pelat merah bisa mendapatkan profit Rp 310 triliun.

"Sama yang tadi saya bilang. BUMN korupsi, BUMN nggak bagus. Ya itu kan bagian dari demokrasi. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Hal ini sebagai respons atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023.

"Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Selasa (25/2/2024)

Dia mengatakan, Pertamina siap bekerjasama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

"Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku," katanya.

Sebagai informasi, mengutip detikNews, dalam kasus ini penyidik Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka. Dua di antaranya merupakan direktur utama anak perusahaan.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut maka penyidik berketetapan menetapkan tujuh orang saksi menjadi tersangka," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, dikutip dari detikNews.

Tujuh tersangka tersebut sebagai berikut:

1.⁠ RS selaku Dirut Utama PT Pertamina Patra Niaga
2.⁠ ⁠SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
3.⁠ ⁠YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping
4.⁠ ⁠AP, selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International
5.⁠ ⁠MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
7.⁠ ⁠YRJ, selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

(acd/acd)

Pekanbaru -

Kantor Imigrasi TPI Pekanbaru membenarkan dua pegawai yang digrebek pasangan sah diduga selingkuh di Simpang Tabek Gadang. Untuk menelusuri kejadian itu pihak Imigrasi membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa dua pegawai tersebut.

"Memang benar kedua orang tersebut pegawai atau petugas di Kantor Imigrasi Pekanbaru," kata Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Reza Pahlevi Rabu (19/2/2025).

Reza memastikan sudah melapor ke atasannya terkait video viral kedua pegawai digerebek oleh pasangan sah masing-masing. Hasil laporannya itu menjadi dasar membentuk tim khusus.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkan ke pimpinan. Kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai, nanti kami periksa terkait kronologi kejadian," katanya.

Pemeriksaan sendiri setelah keluarga dari pegawai melaporkan terkait perbuatan itu. Khususnya terkait dugaan perselingkuhan dan pelanggaran etik yang dilakukan dua pehawai berstatus ASN tersebut.

"Untuk laporan sudah kami terima dari pihak keluarga. Untuk sanksi nanti kami tunggu pemeriksaan internal dahulu terkait kronologi, keabsahan dan kejadian yang sudah terjadi," katanya.

Keduanya tercatat sebagai staf di Kantor Imigrasi Pekanbaru. Bahkan sudah 5 tahun berdinas.

Sebelumnya video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.

Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita berinisial KO menghadang suaminya yang ada di dalam mobil, Minggu (16/2).

Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya AN yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan berinisial RA.

KO sendiri telah melapor ke Mapolresta Pekanbaru. Laporan terkait penganiayaan karena ditabrak RA saat menghentikan mobil di lokasi kejadian.

(astj/astj)

Denpasar -

Selebgram Vadel Badjideh resmi dirilis oleh Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Rilis tersebut berlangsung pada Jumat (15/2/2025) sekitar pukul 21.25 WIB.

Dalam rilis tersebut, Vadel terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Selebgram yang dikenal sering membagikan konten menari itu tampak santai menghadapi rilis kasusnya.

Ia juga beberapa kali tersenyum kepada awak media dan tampak mengucapkan sesuatu tanpa suara.

Vadel tidak sendirian dalam rilis tersebut. Keluarganya turut hadir, termasuk sang ayah, Umar Badjideh, serta dua kakaknya, Martin dan Bintang Badjideh.

Saat ditanya mengenai tanggapannya terhadap penahanan, pemilik 409 ribu pengikut di Instagram itu hanya menggelengkan kepala dan tersenyum tanpa memberikan pernyataan.

Vadel Badjideh berbaju tahanan di Mapolres Metro Jakarta Selatan Foto: Vadel Badjideh berbaju tahanan di Mapolres Metro Jakarta Selatan (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Polisi menjelaskan rilis ini didasarkan pada laporan polisi yang dibuat oleh Nikita Mirzani pada 12 September 2024. Vadel resmi ditetapkan sebagai tersangka sehari sebelum rilis berlangsung.

"Pada malam ini kita berkumpul, kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu laporan polisi nomor LP/B/2811/II/2024 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Untuk TKP apartemen Lexington dan apartemen Bintaro Park View, Pesanggrahan, Jakarta Selatan," ujar PLH Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, dilansir dari detikHot, Sabtu (15/2/2025).

"Anak korban berinisial LM (17). Kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, polisi juga memperlihatkan barang bukti yang telah disita dalam kasus ini. Beberapa barang bukti yang dihadirkan di antaranya adalah tiga ponsel serta satu hasil visum yang diperlihatkan kepada awak media.

Sebelumnya, Vadel Badjideh sempat mengaku yakin bahwa dirinya tidak akan ditahan. Ia beralasan bahwa kasus yang menjeratnya sudah terlalu lama berlalu.

Keluarga Ajukan Penangguhan Penahanan

Setelah penahanan Vadel Badjideh, pihak keluarga mengajukan penangguhan penahanan kepada kepolisian. "Kalau itu sudah dilayangkan, sudah dilayangkan," ujar Nurma Dewi

Nurma menegaskan pengajuan penangguhan penahanan merupakan hak keluarga tersangka. Saat ini, permohonan tersebut masih dalam tahap proses dan sedang ditinjau oleh penyidik.

"Itu memang hak dari keluarga. Hari ini sudah masuk ke penyidik," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di detikHot. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

Jakarta - Polisi tampilkan Vadel Badjideh dalam konferensi pers terkait status tersangka kasus persetubuhan anak Nikita Mirzani, LM (16). Saat polisi mengungkapkan kronologi perbuatan persetubuhan hingga paksaan untuk melakukan aborsi begini ekspresi Vadel Badjideh. (nkm/nkm)

Malang -

Selebgram Isa Zega ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang dalam kasus pencemaran nama baik. Ia menjadi transgender pertama yang ditahan di lapas wanita. Isa ditahan selama kurang lebih 20 hari menunggu proses penuntutan selesai.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih mengatakan, Isa Zega tidak langsung ditempatkan bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) karena masih harus menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di ruang tahanan khusus.

Dia juga menyebut, pemindahan selebgram tersebut dari rutan Polda Jatim ke Lapas Wanita Kelas IIA Malang telah sesuai prosedur.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih dilansir detikJatim, Rabu (12/2/2025).

Masa pengenalan tersebut akan berlangsung 1 minggu dan kemudian akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 1 minggu apabila sudah bisa beradaptasi maka minggu selanjutnya akan kami turunkan ke kamar yang lain," kata Yunengsih.

Menurut Yunengsih, Isa Zega merupakan transgender pertama yang ditahan di lapas wanita selama dirinya menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Malang.

Ia mengatakan pemindahan Isa Zega yang merupakan seorang transgender ke lapas wanita tak jadi masalah. Sebab Isa telah mendapat legalitas sebagai seorang perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," kata Yunengsih.

Untuk informasi, Isa Zega ditahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Ia sebelum ditahan di Sel Wanita Rutan Polda Jatim sejak 23 Januari kemudian dilimpahkan ke Kejari Malang.

(nkm/nkm)