SURABAYA, iNews.id – Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyelesaian terkait kisruh UD Sentosa Seal disarankan sebaiknya dilakukan melalui jalur kekeluargaan dan mediasi antara pekerja dan pemberi kerja.  

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Jawa Timur (Jatim), Toar Re Mangaribi mengatakan, diperlukan bukti autentik, seperti surat atau nota serah terima ijazah untuk menguatkan laporan terkait penahanan ijazah oleh perusahaan. 

"Ya pelanggaran (HAM)," ujar Toar, Selasa (22/4/2025).

Dia juga menekankan, perusahaan maupun pekerja memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga solusi terbaik harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.  

"Sebaiknya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu," katanya.

Diketahui, kisruh penahanan ijazah menjadi perhatian publik setelah viralnya laporan beberapa pekerja terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. 

Pemilik perusahaan, Diana, telah dipanggil untuk menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya serta klarifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Jatim. Namun, Diana membantah adanya praktik penahanan ijazah.  

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, juga turut turun tangan dalam kasus ini. Dia telah bertemu dengan pihak UD Sentosa Seal, namun tidak menemukan kesepakatan. 

Sebagai langkah antisipasi, Khofifah meminta Disnakertrans Jatim serta Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim untuk berkoordinasi untuk memfasilitasi penerbitan ulang salinan ijazah bagi pekerja yang terdampak.  

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mendampingi para pekerja yang ijazahnya diduga ditahan oleh perusahaan untuk melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penyegelan terhadap PT Sentosa Seal yang berlokasi di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya.  

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju segera mencari solusi cepat demi menyelamatkan PT Sritex serta memastikan nasib para pekerja tetap terjamin.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian dan perwakilan pekerja di Kantor Presiden, Senin (3/3/2025).

"Kami berkumpul atas petunjuk Bapak Presiden bersama Menteri BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, teman-teman kurator, dan perwakilan serikat pekerja untuk berdiskusi mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex," ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja PT Sritex akibat permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan.

Kepala Negara, kata Prasetyo, telah berulang kali memberikan arahan kepada para menterinya untuk mencari solusi terbaik agar para pekerja tetap mendapatkan perhatian dan jaminan terhadap hak-haknya.

"Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada pekerja. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kami meminta teman-teman kurator, asosiasi pekerja PT Sritex, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan rencana penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang menimpa PT Sritex," pungkas Prasetyo.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menempuh jalur hukum buntut demo karyawan kontraktor yang berakhir ricuh. Demo tersebut dinilai telah banyak merusak fasilitas perusahaan.

"Yang jelas akan ada proses hukum terkait hal ini (demo ricuh karyawan kontraktor)," tegas Head of Media Relations Department PT IMIP Dedy Kurniawan kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

Dedy mengungkapkan karyawan kontraktor yang menggelar aksi melakukan penyerangan terhadap petugas. Selain itu, mereka juga merusak dan membakar mobil safety patrol.

"Kami menyesalkan tindakan anarkis berupa penyerangan terhadap petugas, perusakan dan pembakaran beberapa mobil safety patrol oleh karyawan kontraktor," ucapnya.

Dedy melanjutkan, pihaknya juga menyesalkan ulah oknum karyawan kontraktor yang memanfaatkan situasi ricuh dengan mencuri aset-aset perusahaan. Tindakan massa aksi itu dinilai merugikan banyak pihak.

"Kami juga menyesalkan tindakan sejumlah oknum karyawan kontraktor yang memanfaatkan situasi ricuh ini dengan melakukan tindakan pencurian aset perusahaan seperti AC, besi, kabel tembaga dan lain-lain," kata Dedy.

Diberitakan sebelumnya, karyawan kontraktor menggelar demonstrasi di sejumlah pintu masuk kawasan PT IMIP Morowali pada Minggu (2/3) pagi. Mereka menuntut aturan terkait penggunaan bus bagi perusahaan kontraktor atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang beraktivitas di dalam kawasan industri IMIP.

Dedy mengaku aturan penggunaan bus sebenarnya sudah disosialisasikan sejak tahun 2024. Aturan ini dikeluarkan karena banyaknya kecelakaan yang terjadi atau potensi bahaya yang muncul akibat penggunaan mobil bak terbuka seperti pickup atau truk oleh perusahaan kontraktor dalam pengangkutan karyawan.

"Jadi apa yang kami lakukan ini adalah upaya untuk menjaga keselamatan dan keamanan pekerja kontraktor, dan bagian dari upaya kami menegakkan aturan negara dan mematuhi regulasi pemerintah terkait K3," kata Dedy.

Namun belakangan, aturan itu memunculkan ketegangan dan memicu aksi anarkis karyawan kontraktor. Akibatnya, sejumlah sekuriti hingga polisi mengalami luka-luka usai dikeroyok massa aksi.

"Sejumlah petugas safety IMIP, security kawasan, polisi dan seorang karyawan PT DSI (Dexin Steel Indonesia) yang terluka akibat diserang dan dikeroyok karyawan kontraktor. Selain itu, sejumlah mobil patroli safety juga dibakar dan dirusak oleh mereka," kata Dedy.

1.390 CCTV Dipasang Seusai Bantal Kereta Whoosh Dicuri

1.390 CCTV Dipasang Seusai Bantal Kereta Whoosh Dicuri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Metro Jakarta Timur akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap D, pegawai sekaligus korban penganiayaan oleh anak bos toko roti, George Sugama Halim.

“Kami akan menghubungi lagi untuk meminta keterangan tambahan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, di kantornya pada Senin (16/12/2024).

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengklarifikasi pernyataan D yang beredar di media massa terkait klaim bahwa George kebal hukum.

George Sugama Halim (35) ditangkap polisi di hotel kawasan Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin dini hari.

Penangkapan ini dilakukan setelah video penganiayaan terhadap D viral di media sosial.

Dalam video tersebut, D terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain, mengakibatkan luka di kepala.

Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada 17 Oktober 2024.

Polisi menyebutkan bahwa penganiayaan terjadi karena D menolak permintaan George untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya.

"Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya," ungkap Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).

“Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban,” tambah Lina.

Tidak terima dengan perlakuan tersebut, D melaporkan George ke Polsek Cakung pada 18 Oktober 2024.

Akibat tindakannya, George dijerat dengan Pasal 351 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, dan terancam hukuman penjara maksimal lima tahun.