Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membantah direksi BUMN kebal hukum setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Pasalnya jajaran direksi BUMN kini tak lagi masuk dalam kategori penyelenggara negara.

Hal ini lalu dikaitkan dengan UU KPK, yang mana lembaga antirasuah itu hanya berwenang mengusut tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Pria yang disapa Tiko ini menjelaskan, masih ada undang-undang lain yang dapat menjerat direksi BUMN jika terjadi fraud.

"Dalam UU 1 yang kami pilah adalah tindakan korporasi dengan tindakan kerugian negara. Di mana tindakan korporasi Direksi BUMN nanti setelah berjalannya Undang-undang ini secara penuh memang dianggap sebagai korporasi yang terpisah dari keuangan negara," ujarnya di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

"Ada Undang-Undang lain, ada UU Perseroan Terbatas, KUHP , Perdata Pidana, kemudian ada UU Pasar Modal, UU Kepailitan, dan tentunya dalam konteks itu maka kalau terjadi fraud dan terjadi tindakan penyelewengan dalam pengurusan perusahaan, tetap bisa diproses secara hukum, itu pasti," tambah Tiko.

Kementerian BUMN juga terus berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, termasuk dengan KPK, BPKP, BPK hingga Kejaksaan terkait hal tersebut. "Jadi ini clear, tidak berarti direksi BUMN dan Komisarisnya kebal hukum ke depan," tegas Tiko.

Dilansir dari detiknews, Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengunjungi KPK pada Selasa (29/4) lalu. Salah satu yang dibahas yakni terkait sinkronisasi penegakan hukum usai adanya UU BUMN yang baru.

"Bersinkronisasi dan sehingga nanti ada kesepakatan yang efektif sesuai dengan perubahan yang adanya kita lihat sekarang ini UU BUMN sekarang ini dan tentu Kementerian BUMN sendiri ada perubahan daripada yang penugasannya, pola kerjanya," ujar Erick di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/4).

Dalam UU BUMN yang baru, jajaran direksi hingga komisaris, perusahaan BUMN tak lagi tergolong dalam penyelenggara negara. Oleh karena itu Erick menjelaskan, perlu ada definisi turunannya.

"Iya pasti ini kan namanya baru lahir. Baru lahir, belum jalan. Justru kita rapikan sebelum jalan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo tidak banyak memberikan komentar ketika dikonfirmasi terkait klausul dalam UU BUMN yang menegaskan kerugian BUMN bukanlah kerugian negara.

DPR diketahui telah mengesahkan amandemen ketiga Undang-Undang (UU) No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awal Februari 2025.

Salah satu klausul dalam amandemen tersebut menegaskan bahwa kerugian BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara. Begitu pula sebaliknya, keuntungan BUMN bukanlah keuntungan negara.

Terkait hal itu, Kartika, yang akrab disapa Tiko, hanya meminta publik menunggu beleid baru tersebut diluncurkan secara resmi. Dia juga menyatakan bahwa aturan turunan masih dalam tahap penyusunan.

"Nanti, tunggu diundangkan dulu ya. [Soal aturan turunan] lagi disusun aturannya," ujarnya saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Dalam penjelasan Pasal 4B dalam draf UU BUMN tertanggal 4 Februari 2025, modal dan kekayaan BUMN disebut sebagai milik BUMN. Oleh karena itu, setiap keuntungan atau kerugian perusahaan pelat merah bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

Klausul tersebut sejatinya tidak berbeda dengan Daftar Inventarisasi Masalah RUU BUMN pada 16 Januari 2025. Namun, RUU BUMN yang telah disahkan mengubah sejumlah paradigma dalam pengelolaan BUMN.

Dalam beleid baru ini, terdapat dua poin penting yang telah disetujui DPR. Pertama, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kedua, perubahan status BUMN dan adopsi prinsip business judgment rule, yang menegaskan BUMN bukan bagian dari rumpun penyelenggara negara serta bahwa kerugian yang dialami BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara.

Keberadaan pasal yang mengatur status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai entitas yang bukan penyelenggara negara mempersempit ruang gerak otoritas penegak hukum dalam menangani kasus fraud dalam investasi atau pengelolaan BUMN.

Padahal, baik dalam UU BUMN yang masih berlaku maupun dalam UU hasil revisi, modal perusahaan pelat merah tetap bersumber dari APBN, salah satunya melalui penyertaan modal negara (PMN).

Dalam UU baru itu juga terjadi perubahan besar dalam paradigma mengenai modal BUMN. Pasal 4 dalam UU yang masih berlaku menegaskan modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk PMN.

Ketentuan mengenai sumber modal lain terdapat dalam pasal tentang privatisasi, seperti Pasal 74 Ayat 1a, yang menyebutkan tujuan privatisasi adalah memperluas kepemilikan masyarakat dalam perusahaan Persero.

Namun, dalam aturan baru, struktur modal BUMN mengalami perubahan besar. Pemerintah dan DPR menyepakati modal BUMN adalah bagian dari keuangan BUMN, bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikelola berdasarkan prinsip good corporate governance.

Frasa "kekayaan negara yang dipisahkan" telah diubah menjadi "keuangan BUMN." Sumber modal BUMN berasal dari APBN maupun non-APBN. Sumber modal dari APBN mencakup dana tunai, barang milik negara, piutang negara dari BUMN, serta aset negara lainnya.

Sementara itu, sumber modal non-APBN bisa berasal dari keuntungan revaluasi aset, kapitalisasi cadangan, agio saham, dan sumber lain yang sah.