SEMARANG, iNewsSemarang.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menggelar rapat di Balai Kota untuk membahas hasil fasilitasi Gubernur terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda), Selasa (17/12).

Rapat dipimpin oleh Benediktus Narendra Keswara selaku Anggota DPRD Kota Semarang dan dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi antara lain Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dinas Perhubungan, Badan Perencaaan Pembangunan Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang. Tujuan rapat ini untuk menyelaraskan masukan dari Gubernur sebelum ketiga Raperda tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.

Tiga Raperda yang dibahas antara lain Raperda Penyelenggaraan Hubungan, Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim). Dalam bahasan Raperda tentang Perkim, Maftukah Wiwin selaku anggota DPRD Kota Semarang mengatakan dengan jelas.

“Raperda perkim kiranya bisa ditambahkan dari raperda sebelum fasilitasi dan setelah ini yang sudah di fasilitasi atau hasil akhir,” Ujarnya. 

Kemudian dalam bahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Ali Umar Dhani selaku wakil ketua DPRD Kota Semarang memberikan rekomendasi 

“Dalam bentuk menyentuh kepedulian terhadap kesejahteraan angkutan umum tidak bermotor seperti becak, andong dan lain sebagainya bisa dilakukan pendataan dan menambahkan pasal sebagai payung hukum terkait kesejahteraan mereka,” Ujarnya.  

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Moh. Hawary selaku Kasubid Pemajuan HAM di Kanwil Kemenkumham Jateng mengatakan dengan jelas.

“Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan mampu untuk mengakomodir setiap aspek dalam mengupayakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia/P5HAM secara komprehensif di wilayah Kota Semarang, ” Ujarnya.

Para peserta rapat sepakat bahwa pengesahan ketiga Raperda tersebut harus dilakukan sebelum tenggat waktu 31 Desember 2024.

 “Dengan adanya sinergi yang baik antar pihak diharapkan ketiga raperda ini dapat berdampak positif bagi masyarakat. supaya dapat segera diimplementasikan demi kepentingan masyarakat luas,” jelas Benediktus Narendra Keswara selaku Ketua DPRD Kota Semarang.

Editor : Maulana Salman

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum melakukan exit meeting audit transisi pengelolaan anggaran, aset dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jumat (6/12).

Tim Itjen memberikan beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti guna memastikan pengelolaan anggaran, aset dan SDM yang lebih baik.

Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkum, Bambang Setyabudi, didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi , Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa audit dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran , aset dan SDM Kemenkumham.

“Pada masa transisi seperti ini, kami ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait status pegawai BKO. Perlunya perhatian lebih pada kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sesuai dengan pedoman,” tambahnya. 

Selain itu, ia juga mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) yang harus lebih terstruktur dan terorganisir.

“Pelaksanaan audit transisi ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan yang lebih menyeluruh, agar masing-masing Kementerian di masa transisi dapat mengelola keuangan dan asetnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tutupnya.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kabag Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maria Titik dan Kasubag HRBTI, Hazmi.

Editor : Maulana Salman

PURBALINGGA, iNewsSemarang.id - Kanwil Kemenkumham Jateng kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi warga binaan. Kali ini, melalui pelatihan mubalig atau penceramah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kemenkumham Jateng mengadakan kegiatan yang berlangsung di Masjid At-Taubah, Rutan Purbalingga, Jumat (6/12/2024).

Pelatihan ini diisi oleh Ustadz Fikri dari Kementerian Agama, yang memberikan berbagai metode berdakwah dan mengajarkan cara menyampaikan hadis serta firman Allah secara efektif.

Kepala Rutan Purbalingga, Bluri Wijaksono, menyampaikan pentingnya kegiatan seperti ini untuk membangun karakter positif warga binaan.

 “Pelatihan mubalig ini adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan bekal spiritual sekaligus keterampilan kepada warga binaan. Kami berharap, setelah bebas nanti, mereka mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bluri.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono mengatakan jika program ini sejalan dengan visi untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang inovatif dan berdampak. 

"Kami apresiasi Rutan Purbalingga yang selalu berusaha menghadirkan kegiatan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menginspirasi. Terima kasih kepada Kementerian Agama atas dukungannya dalam mewujudkan program ini," lanjutnya.

Ustadz Fikri, yang menjadi pembicara sekaligus mentor dalam kegiatan ini, memberikan arahan kepada peserta tentang pentingnya berdakwah dengan hati yang tulus dan penyampaian yang mudah dipahami.

 "Dakwah bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang menyentuh hati dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Saya berharap para peserta dapat mengamalkan ilmu yang didapatkan di sini,” kata Ustadz Fikri.

Karutan Purbalingga menutup kegiatan dengan harapan besar agar pelatihan ini menjadi bekal berharga bagi para warga binaan.

 “Kegiatan ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pembinaan yang holistik, baik secara spiritual maupun keterampilan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain,” kata Karutan.

Dengan semangat sinergi antara Rutan Purbalingga dan Kementerian Agama, kegiatan ini berhasil terlaksana sebagai langkah positif dalam memberikan pembinaan dan memberdayakan warga binaan untuk kehidupan yang lebih baik.

Editor : Maulana Salman

BATANG, iNewsSemarang.id - Kegiatan bimbingan kerja (Bimker) di Lapas dan Rutan pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng terus digencarkan. Terbaru, Lapas Batang mendapatkan pengerjaan PO kedelapan dari DMA Collection Pekalongan, Minggu (1/12).

Kali ini, warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Batang berhasil menunjukkan progres signifikan dalam memproduksi 100 potong baju koko lengan panjang.

Sebelumnya, para WBP telah mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit dari DMA Collection Pekalongan. Pelatihan ini bertujuan membekali mereka dengan kemampuan menjahit yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat.

Pengerjaan baju koko dilakukan di Bimker Lapas Batang dengan pengawasan ketat dari petugas lapas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas produksi tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan DMA Collection, sekaligus menjaga ketertiban selama proses produksi berlangsung.

Kepala Lapas Batang, Jose mengatakan pesanan ini merupakan wujud nyata kerja sama antara Lapas Batang dan DMA Collection Pekalongan, yang berkomitmen mendukung program pembinaan di lapas melalui penyediaan pelatihan dan pelatihan kerja.

"Ini adalah wujud kerjasama Lapas Batang dengan mitra kerja yang menjadikan warga binaan menjadi produktif, " ujar Jose.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi WBP, baik secara mental maupun keterampilan.

"Sehingga mereka siap berkontribusi secara produktif setelah menyelesaikan masa hukuman, dan kembali di tengah masyarakat," harapnya.

Editor : Maulana Salman