Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto yang sedang berulang tahun hari ini mencoba menjalani cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia didampingi oleh Menteri Pemuda Olahraga Dito Ariotedjo.

"Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya, bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten sekitar 45 menit," kata AM Putranto saat ditemui wartawan di Puskesmas Kecamatan Menteng, Rabu (26/2/2025).

Selain Dito, ia juga didampingi oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. AM Putranto mengatakan pemeriksaan CKG pada dirinya dilakukan secara rinci dan detail.

"Karena screening nya betul-betul rinci dan menanyakan detail sehingga tidak ada keluhan yang lain untuk memeriksa pasien atau yang diperiksa itu merasa betul-betul tergali, kekurangannya apa dan sebagainya," ujarnya.

Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa perawat yang memeriksanya bukan hanya melakukan pengecekan fisik melainkan juga psikologis. Ia mengaku ditanya berkaitan dengan suasana hati yang tengah dirasakan.

"Terus bagaimana masalah situasi, suasana hati ini sangat penting dan ini memberikan juga jaminan, bahwa semakin kita bahagia, itu semakin sehat, apapun itu," ujarnya.

AM Putranto mengatakan dirinya merasa nyaman saat menjalani CKG. Menurutnya dokter serta perawat memberikan pelayanan yang baik mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan.

"Berjalan dengan nyaman. Kemudian yang terpenting adalah menerima kita dengan baik. Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tapi saya melihat di beberapa tempat cara menegurnya, menyapanya dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi membuat kita duduk nyaman dengan mereka," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi XIII DPR RI meminta KSP segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan internal sesuai dengan tupoksi.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto memaparkan sejumlah rencana kerja Kantor Staf Presiden (KSP) untuk tahun 2025 pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Putranto menjelaskan pada tahun 2025 ada dua program yang akan dilakukan KSP untuk mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memimpin negara.

"Untuk tahun depan ada dua program yang masuk pagu alokasi anggaran, yakni penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wapres, serta program dukungan manajemen," kata Putranto saat menjelaskan hal tersebut kepada anggota Komisi XIII DPR RI.

Ia mengatakan untuk tahun 2025, total pagu alokasi anggaran KSP sebanyak Rp108.234.689.000 yang akan terbagi dalam dua program tersebut guna menjalankan sejumlah kegiatan ke depan.

Sedangkan untuk program dukungan manajemen, pagu alokasi anggaran yang disiapkan sebanyak Rp98.033.211.000 dengan kegiatan berupa penyelenggaraan dukungan untuk manajemen KSP.

Putranto menambahkan jumlah pagu anggaran untuk KSP pada tahun 2025 itu berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Negara pada 25 September 2024 terkait penyampaian pagu alokasi untuk bagian anggaran.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto bersyukur diadakan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dia mengatakan kegiatan ini membuatnya hafal semua anggota kabinet.

"Saya di sini akhirnya melihat semua, karena saya pun belum hafal semua, saya pun juga baru," kata AM Putranto dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/10/2024).

Ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayai dirinya sebagai Kepala KSP. Ia berharap bisa bekerja 5 tahun ke depan untuk bangsa.

"Tapi saya berterima kasih kepada bapak presiden yang mempercayakan saya sebagai KSP. Saya berharap ada manfaat kami untuk berikan informasi kepada beliau untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih, yang insyaallahlima tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Stella Christie, mengatakan retreat ini sangat inspiratif. Dalam retreat, para pembantu presiden membangun sinergisitas dan semangat kerja tim.

"Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Bapak Presiden kita harus team work," ujarnya.

Menurutnya, dengan berolahraga dan tinggal bersama akan menguatkan kerja tim. Ia menyebut dalam kabinet penting kerja sama dan berjalan beriringan untuk mencapai visi.

"Saya rasa kita berolahraga bersama, dan bertinggal bersama adalah suatu yang sangat efektif. Kita memulai team work, termasuk secara literally kita baris bersama, harus berirama itu pasti saya rasa ada manfaatnya ke depan bahwa kita harus berirama," ujarnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Stella Christie. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah kabar lebih dari 3 ribu data pegawainya dibocorkan peretas (hacker) ke situs gelap (dark web).

Wakil Kepala KSP M Qodari mengatakan pihaknya sudah mengecek kebenaran klaim akun X @stealthmole_int. Menurutnya, tak ada data KSP yang bocor.

"Sudah diperiksa, sejauh ini tidak ada peretasan pada sistem utama KSP," katq Qodari melalui pesan singkat, Sabtu (26/10).

Dia memastikan semua data internal KSP aman. Qodari juga memastikan klaim di media sosial tentang kebocoran data KSP tidak benar.

Akun X @stealthmole_int menyebut 3 ribu data pegawai KSP diduga bocor. Data bocor itu disebut berasal dari situs ksp.go.id. Total data KSP yang disebut mencapai 1,3 gigabyte.

Sebelumnya, persoalan kebocoran data pemerintah terus menghiasi pemberitaan selama beberapa tahun terakhir. Pada September 2024, ada dugaan kebocoran 6 juta data NPWP.

Data milik Presiden Jokowi dan wakil presiden terpilih saat itu, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam daftar data bocor. Hal itu diungkap Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di media sosial X. Data tersebut dikabarkan dijual di Breach Forum.

Selama ini, pemerintah tak melakukan aksi tanggap merespons kebocoran data. Beberapa kasus juga direspons dengan bantahan tentang kebocoran data tanpa mengungkap proses investigasi secara rinci.

"Semua data itu (bocor) mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi. Atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ucap Joko Widodo (Jokowi) ketika menanggapi 6 juta data NPWP bocor saat masih menjabat presiden pada September lalu.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan keberadaan lembaga Kantor Staf Presiden (KSP) usai Presiden Joko Widodo selesai menjabat nanti tergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia mengatakan ada tiga opsi yang bisa terjadi bagi KSP di masa Prabowo. Opsi pertama KSP tetap ada dengan nama yang sama. Opsi kedua tetap dibentuk namun dengan nama lain, dan opsi ketiga lembaga ini ditiadakan.

"Itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak presiden. Apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/10).

Moeldoko kemudian mengungkit lembaga sejenis KSP ini sudah ada sejak zaman Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kala itu memiliki nama yang berbeda.

Ia mengatakan pembentukan lembaga ini tergantung dari urgensi prioritas presiden yang akan datang.

"Dulu jamannya Pak Harto kan ada Sesdalobang, berikutnya Pak SBY ada UKP-PPP sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," kata dia.

Moeldoko menjelaskan KSP di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki tugas dan fungsi yang luas. Di antaranya monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas presiden, upaya 'debottlenecking', hingga melakukan komunikasi politik dan publik.

Namun, ia meyakini jika unit kerja seperti KSP tetap dilanjutkan di masa Prabowo mendatang, maka tugasnya pasti akan dibatasi.

"Sehingga nanti kalau seandainya ada unit kerja seperti KSP ini, pastinya tugas-tugasnya akan dibatasi. Mungkin tidak lagi ada lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, mungkin tidak ada lagi-lagi karena sudah diambil oleh PCO," kata dia.

Kantor Staf Presiden dibentuk oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu lewat Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015. Sebelum KSP, lembaga ini bernama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014.

Sementara Moeldoko telah menjabat sebagai Kepala KSP sejak 18 Januari 2018 lalu.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) menggelontorkan dana internal untuk proyek Regenerasi Petani di Indonesia senilai Rp7,5 miliar hingga Rp8 miliar.

Hal itu disampaikan Asisten FAO Representative Program in Indonesia Ageng Herianto dalam konferensi pers peluncuran program Regenerasi Petani di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu.

"Maksimal yang bisa diberikan oleh FAO sebagai save money itu sekitar Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar per proyek," ujarnya.

Dikatakan Ageng, proyek ini merupakan bagian dari technical cooperation project yang sangat penting bagi negara anggota FAO untuk kapasitas pelatihan bagi tiga angkatan.

Proyek itu dirancang bergulir selama dua tahun, mulai 1 Januari 2024 hingga Desember 2025. FAO bekerja sama dengan KSP mendiseminasikan hasil proyek melalui media sosial dan media massa, sehingga dapat menciptakan "champion-champion" baru yang menjadi inspirasi bagi generasi muda.

"Ini betul betul nanti dipergunakan untuk kapasitas training untuk tiga angkatan. Tetapi kami juga merancang dengan KSP untuk mendiseminasikan lewat sosial media, bagaimana hasil yang ada, kemudian champion-champion yang terlahir dari proyek ini bisa menjadi contoh bagi pemuda lainnya," katanya.

Ageng menambahkan bahwa pelatihan itu akan difokuskan pada 100 peserta per angkatan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, dengan prioritas diberikan kepada anggota pramuka yang telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau perguruan tinggi seperti Politeknik Pembangunan Pertanian.

"Itu kriteria yang kita miliki supaya tidak direpotkan dengan sekolahnya. Mereka fokus dan mereka memang harus pekerja. Itu yang kita fokuskan program ini," ujarnya.*

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024