Menkum Target RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Sesegera Mungkin
Supratman mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketum parpol terkait RUU Perampasan Aset. Pihaknya menunggu perkembangan selanjutnya. [220] url asal
#ruu-perampasan-aset #prabowo-subianto #menkum-supratman-andi-agtas #jakarta-selatan #prolegnas #ruu #kantor-kemenkum #presiden #baleg #dpr-ri #pemerintah #supratman-andi-agtas #dpr #politik #prabowo #perampasan #pres
Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas DPR RI meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.
"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).
Supratman belum memastikan apakah nantinya RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR atau pemerintah. Namun, pihaknya mendukung RUU itu masuk dalam pembahasan.
"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat," ujarnya.
Kini Kemenkum terus memantau perkembangan soal RUU tersebut. Bahkan Menkum memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas.
"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ungkap Supratman.
Simak juga Video Mensesneg: Prabowo Pilih Komunikasi ke DPR Soal RUU Perampasan Aset
Menkum Serahkan Surat Kepengurusan Dekopin ke Ketum Bambang Haryadi
Surat ini diserahkan langsung oleh Supratman kepada Ketum Dekopin Bambang Haryadi. [316] url asal
#dekopin #menkum #bambang-haryadi #ketum-dekopin-bambang-haryadi #priskianto-mba #jimly-asshidique-sh #tangga #dewan #sekretaris-jenderal #kantor-kemenkum #pengesahan #dewan-pengawas #dewan-koperasi-nasional
Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengeluarkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang diketuai Bambang Haryadi. Surat ini diserahkan langsung oleh Supratman kepada Ketum Dekopin Bambang Haryadi.
"Pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin dan pada intinya satu, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Haryadi," kata Menkum Supratman kepada wartawan di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).
Supratman menjelaskan surat ini dikeluarkan setelah melihat pelaksanaan Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada 27-29 Desember 2024. Dia juga mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin yang tidak mengalami perubahan.
"Berdasarkan hasil Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada tanggal 27 sampai 29 Desember itu, ternyata tidak mengalami perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," jelas Supratman.
Selain mengakui kepengurusan Dekopin dengan Ketum Bambang Haryadi, Supratman juga menerangkan sekaligus mengakui jajaran Dewan Pengawas, Dewan Majelis Pakar, Induk Kooperasi, Pimpinan Dekopinwil dan Pimpinan Dekopinda. Dia pun berharap pengakuan dari pemerintah ini bisa menjadi langkah awal perjalanan Dekopin ke depan.
"Nah yang kami sahkan hari ini yang pertama adalah Ketua Penasihat yakni Prof Dr Jimly Asshidique SH, Ketua Umum Bapak Bambang Hariyadi SE, Ketua Harian Ir Priskianto MBA, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Haji Said Abdullah, Ketua Majelis Pakar Dr Ferry Yuliantono," terang Supratman.
"Dengan demikian, maka pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan dan pendaftaran badan hukumnya yang akan segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, segera kami laksanakan. Semoga ini menjadi tonggak yang baru dalam sejarah perjalanan perkoperasian di Tanah Air," pungkasnya.
Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':
Menkumham Supratman Pastikan Lanjutkan Program Yasonna
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memastikan akan melanjutkan program yang telah dirintis oleh Yasonna Laoly. [190] url asal
#presiden-jokowi #hukum #pak-prof-yasonna #menteri-hukum #prof-yasonna #jakarta-selatan #program-yasonna #bapak-ibu #kuningan #supratman-andi #mari #kantor-kemenkumham #kemenkumham #menkumham-supratman #perubahan
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memastikan akan melanjutkan program yang telah dirintis oleh Yasonna Laoly. Menurut Supratman, tidak akan terjadi banyak perubahan di Kemenkumham di sisa masa jabatannya yang tinggal dua bulan.
"Dalam sisa masa kerja dua bulan ke depan tentu tidak akan banyak yang berubah dan tentu apa yang sudah dikerjakan Prof Yasonna akan jadi kewajiban untuk melanjutkan," kata Supratman di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
Supratman juga mengajak jajaran di Kemenkumham bekerja sama dan berkolaborasi guna menuntaskan pekerjaan yang ada di Kemenkumham.
"Bapak-Ibu sekalian saya hanya berharap bahwa apa yang telah dicapai oleh Pak Prof Yasonna mari untuk kita lanjutkan, mungkin ada yang kurang kita perbaiki," katanya.
"Saya harap dukungan bapak ibu sekalian, prinsip keberhasilan hanya satu, adalah kolaborasi tanpa kolaborasi tidak mungkin kita berhasil," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly. Supratman mengaku akan berfokus bekerja pada sejumlah hal, termasuk pesan Presiden Jokowi mengenai Undang-Undang Koperasi.
Simak Video: Momen Yasonna Laoly Serahkan Jabatan Menkumham ke Supratman
