Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengakui Indonesia masih belum mempunyai payung hukum atau undang-undang yang mengatur proses pemindahan narapidana (transfer of prisoner) ke negara asal.

Yusril menjelaskan karena belum adanya aturan tersebut, pemindahan narapidana narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina hingga napi Bali Nine ke Australia yang ditargetkan sebelum natal tahun ini,  dilakukan melalui diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tuturnya.

Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Yusril juga telah meneken kesepakatan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina. Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XIII DPR mengingatkan payung hukum yang bakal menjadi dasar transfer of prisoner di tengah rencana pemerintahan Prabowo menggolkan rencana pemindahan napi narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum hari raya natal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan belum ada payung hukum yang menjadi dasar pemindahan napi yang menjalani pidana di Indonesia ke negara asal.

Menurutnya harus ada aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

"Bahwa ada niat atau keinginan melakukan pemindahan transfer of prisoner adalah satu hal yang berkaitan dengan keinginan dan niat baik pemerintah kemudian juga menyangkut hubungan diplomasi. Mungkin ada kesepakatan yang sudah dibuat antara pemerintah," ujar Andreas saat bersama rombongan Komisi XIII DPR kunker ke Lapas Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (6/12).

"Tapi dari pihak kita tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati. Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," lanjut politikus PDIP itu.

Dia pun merespons keinginan pemerintahan Prabowo agar Mary Jane bisa dipindahkan sebelum hari raya natal pada 25 Desember tahun ini ke Filipina. Menurutnya, sebaiknya pemerintah jangan terburu-buru selama belum ada payung hukumnya.

"Kalau sebelum Natal itu kan keinginan, tetapi keinginan itu juga harus didasari oleh aturan yang melandasi itu. Kalau tidak kita melanggar hukum kita sendiri," jelasnya.

Selain Mary Jane, pemerintahan Prabowo juga menyepakati pemindahan lima napi narkoba jaringan Bali Nine yang tersisa ke Australia. Serupa Mary Jane, lagi-lagi Andreas mengingatkan agar pemerintahan Prabowo menunggu payung hukum yang menjadi dasar transfer of prisoner itu ada dulu sebelum melangkah lebih jauh.

"Kita membuat itu aturan main itu dan tidak harus buru-buru juga," ujarnya.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan belum ada pembahasan detail terkait permintaan pemindahan terpidana mati asal Prancis, Serge Atlaoui. Yusril mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Prancis akan dilakukan pekan depan.

"Prancis belum, ada suratnya tapi belum ada pembicaraan. Kemarin sebenarnya Dubes Prancis mulanya mau datang ke sini, tapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang kabinet, jadi kita tunda," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusri mengatakan baru menerima surat dari Menteri Kehakiman Prancis. Dia belum menjelaskan detail soal bagaimana mekanisme pemindahan Atlaoui.

"Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Prancis, tapi surat yang saya terima itu dari Menteri Kehakiman Prancis," sebutnya.

Yusril mengatakan ada pertimbangan kemanusiaan karena Atlaoui dalam kondisi sakit. Dia mengatakan permintaan pemindahan akan disetujui jika pemerintah Prancis sepakat dengan syarat dari Indonesia.

"Orang Prancis itu kan sakit. Sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya kemanusiaan. Tapi kalau pemerintah Prancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan," tuturnya.

Sebelumnya, Prancis telah meminta Indonesia memindahkan seorang terpidana mati bernama Serge Atlaoui. Atlaoui telah dipenjara di Indonesia sejak 2005 karena kasus narkoba.

Dilansir AFP, Senin (2/12), Indonesia sedang berdiskusi dengan tiga negara, termasuk Prancis, mengenai pemindahan beberapa tahanan pada akhir Desember.

"Kedutaan Besar Prancis telah menyampaikan surat dari Menteri Kehakiman Prancis kepada Menteri Hukum Indonesia tertanggal 4 November yang berisi permintaan untuk pemindahan seorang tahanan Prancis bernama Serge Atlaoui," kata Menko Yusril Ihza Mahendra kepada AFP.

Atlaoui, yang merupakan tukang las, ditangkap pada 2005 di sebuah pabrik narkoba rahasia di luar Jakarta. Dia merupakan 'ahli kimia' di lokasi tersebut.

Namun ayah empat anak berusia 60 tahun itu terus mengaku tidak bersalah dan mengklaim dia sedang memasang mesin di tempat yang dia kira adalah pabrik akrilik. Awalnya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi Mahkamah Agung meningkatkan hukumannya menjadi hukuman mati pada 2007.

Atlaoui selama ini ditahan di Lapas Nusakambangan di Jawa Tengah setelah dijatuhi hukuman mati. Dia kemudian dipindah ke Lapas Tangerang pada 2015.

Dia seharusnya dieksekusi bersama delapan pelaku narkoba lainnya pada 2015. Tetapi Atlaoui memperoleh penangguhan hukuman sementara.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas soal proses transfer narapidana Bali Nine.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril seusai pertemuan, Selasa (3/12/2024).

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.

Yusil menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine. Menurutnya, Indonesia dan Australia belum ada kerjasama mengenai transfer napi.

"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," sebutnya.

Yusril mengatakan pemerintah belum memberikan grasi terhadap napi kasus narkotika sejak era Presiden Soeharto. Namun Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfers of prisoners itu dapat dilaksanakan," tambahnya.

Pertemuan itu juga membahas permasalahan hukum lain yang terkait Indonesia dan Australia. "Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," ucapnya.