Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyosialisasikan layanan hukum yang ada di lingkungan Kemenkum dan transformasi organisasi yang sedang berjalan dalam pameran Kampung Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18-19 Februari 2025.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun pameran Kampung Hukum dimaksimalkan untuk memberikan info kepada masyarakat luas mengenai layanan publik yang ada di Kemenkum, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Salah satu alasan perlu dilakukannya transformasi Kemenkumham adalah demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ronald saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam transformasi, ia menjelaskan Kemenkumham telah terbagi menjadi satu kementerian koordinator (kemenko), yakni Kemenko Hukum dan HAM, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan keikutsertaan Kemenkum dalam Kampung Hukum MA bukan hanya bentuk kehadiran simbolis, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam sosialisasi regulasi, peningkatan akses hukum, koordinasi antarlembaga, serta transparansi kebijakan hukum.

Melalui acara tersebut, Ronald berharap Kemenkum dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung reformasi hukum yang lebih progresif.

Lebih lanjut ia menambahkan, Kemenkum di bawah komando Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tahun 2025, Menkum telah mencanangkan seluruh pelayanan publik di lingkungan Kemenkum berbasis digital, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan dimana pun berada,” tuturnya.

Setelah vakum selama tiga tahun, pameran Kampung Hukum kembali digelar tahun ini. Pameran Kampung Hukum merupakan wujud kolaborasi antara berbagai pihak, sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan.

Di pameran Kampung Hukum kali ini, Kemenkum juga menghadirkan mobil penyuluhan keliling (penyuling) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan salah satu unit kerja Kemenkum.

Pameran Kampung Hukum itu diharapkan dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Batik karya terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso laku terjual seharga Rp600 ribu di booth Kemenimipas pada Pameran Kampung Hukum 2025 di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (18/2).

Sebelum dipulangkan ke Filipina beberapa waktu lalu, Mary Jane mendekam di Lapas Perempuan Kelas IIA Yogyakarta.Selama menjadi penghuni Lapas, ia aktif mengikuti pembinaan kemandirian, salah satunya membatik.Pembeli batik karya Mary Jane, Tirto, mengaku sosok itu bukan nama asing baginya. Ia merasa tertarik dengan hasil karya terpidana mati tersebut."Dulu saya ikut terlibat dalam pembuatan telaahan tentang Mary Jane," ucap Tirto yang merupakan eks Asisten Deputi Ketua Mahkamah Agung.

Tak hanya batik, ada juga karya warga binaan lainnya yang ikut dipamerkan, mulai dari cukli, tempat tisu, tas, hingga sepatu.Pameran ini akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (19/2) besok. Pameran ini tak sebatas memamerkan produk warga binaan. Booth Kemenimipas juga menawarkan layanan informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.Pameran ini diikuti puluhan booth dari lintas Kementerian/Lembaga yang menawarkan beragam informasi hukum dan cenderamata.