SERANG - Tim Pemenangan pasangan cagub dan cawagub Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menyatakan ada oknum yang melakukan propaganda politik dan fitnah di Pilgub Banten . Fitnah tersebut berupa video rencana penyebaran politik uang (money politics) bergambar pasangan Airin-Ade.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade tengah mencari dan melaporkan penebar fitnah tersebut kepada Bawaslu dan Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Tim Pemenangan Airin-Ade dalam konferensi pers di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Minggu (24/11/2024).

?Pada akhir masa kampanye dan menjelang hari tenang, kami menemukan video propaganda politik, hoaks, sekaligus fitnah terhadap pasangan Airin-Ade. Hoaks dan fitnah tersebut berupa video manipulasi money politics di dalam amplop yang bergambar pasangan Airin-Ade,? kata Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade, Astiruddin Purba dalam siaran pers.

Menurutnya, dalam video fitnah tersebut dibuat narasi propaganda dan disinyalir ingin membentuk opini negatif terhadap pasangan Airin-Ade. ?Video tersebut adalah fitnah dan tidak benar atau bohong. Tim pemenangan Airin-Ade tidak menyebarkan amplop berisi uang seperti dalam video tersebut,? ujarnya.

Kemudian video tersebut sengaja disebar untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) di akun media sosial, terutama sejumlah akun Tiktok. Video tersebut juga diposting dalam status WhatsApp berinisial FZ dan media sosial lainnya. ?Tujuannya tentu untuk menghasut, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong dengan merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1,? ujarnya.

Purba menegaskan, video dibuat oknum yang tidak beradab dan tidak memiliki etika dan etitude politik yang baik, demi menyerang Airin-Ade. ?Oknum tidak beradab tersebut menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada Banten,? jelasnya.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade akan melaporkan ke Bawaslu maupun polisi terkait akun-akun yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah tersebut. ?Kami juga akan melaporkan inisial FZ, yang kami ketahui pertama kali menyebarkan berita hoaks, fitnah, dan kampanye hitam dalam video tersebut,? ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Airin-Ade, Bahrul Ulum menyatakan, Pilkada serentak 2024 adalah momen masyarakat memilih calon pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pesta demokrasi ini harus dipastikan oleh semua pihak berjalan jujur, adil, bebas, dan rahasia.

?Pilkada serentak harus dipastikan berjalan demokratis oleh seluruh pasangan calon, tim pemenangan, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga relawan dan pendukung pasangan calon. Tidak boleh ada upaya pemaksaan/intimidasi, propaganda politik, hoaks, fitnah, dan upaya memecah persatuan bangsa,? ujarnya.

Ulum berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang telah konsisten menyelenggarakan tahapan demi tahapan pilkada serentak. Ia yakin, profesionalitas penyelenggara terus dijunjung tinggi demi tercipta pilkada serentak yang bermartabat dan melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

?Kami meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI bekerja profesional, independen, netral, dan menjungjung tinggi amanat undang-undang. Kami yakin, semua pihak ingin Pilkada serentak ini berjalan demokratis, kondusif, dan tercipta suasana aman,? ujarnya.

BEKASI, KOMPAS.com – Kuasa hukum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Heri Koswara-Sholihin, Iqbal Daud Hutapea, mengancam akan melapor ke polisi terkait dugaan hoaks dan penghinaan terhadap kliennya di media sosial selama masa kampanye.

"Kami tim hukum 01 mengamati, beberapa akun sudah tidak manusiawi lagi. Sosok Pak Heri dimodifikasi dengan gambar kepala hewan," kata Iqbal di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (19/11/2024).

Ia menjelaskan, salah satu akun di TikTok, @pejuaang_nkri, bahkan menyebarkan fitnah bahwa Sholihin mengikuti akun pornografi di Instagram.

Menurut Iqbal, tuduhan itu tidak berdasar dan mencemarkan nama baik kliennya.

"Ini artinya kita sudah tidak berbicara tentang sebuah konsep dan program lagi, tapi sudah bicara masuk ke dalam pribadi. Sangat mengusik suasana kebatinan sebagai manusia," tegasnya.

Iqbal menjelaskan, akun Instagram yang dimaksud awalnya dibuat oleh seseorang atas permintaan Sholihin pada 2018. Namun, orang itu tidak lagi mengelola akun tersebut, sehingga Sholihin tidak mengetahui aktivitas pada akun yang dimaksud.

"Orang yang dipercaya oleh Pak Sholihin itu sudah hengkang, tidak menjadi timnya lagi. Nah, itu kami lagi lakukan investigasi," ujar Iqbal.

Ia meminta semua pihak, termasuk pendukung pasangan calon lain, untuk berkompetisi secara sehat dan mematuhi aturan. Jika pelanggaran terus terjadi, tim hukum Heri-Sholihin akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Artinya ada akun-akun yang jelas melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29, dan sebagainya. Kemudian ada Pasal 311 KUH Pidana tentang fitnah. Ini jelas, kami sedang mengumpulkan hal-hal tersebut," tambah Iqbal.

Tim hukum pasangan Heri-Sholihin menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil untuk menjaga integritas kampanye dan menghindari dampak buruk hoaks terhadap proses demokrasi di Bekasi.