Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan mengenai adanya kesepakatan tertulis antara Anindya Bakrie dengan Arsyad Rasjid pada 27 September 2024.

Sesuai kesepakatan yang disaksikan oleh Bahlil Lahadalia, semua pihak sepakat untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi di tubuh Kadin Indonesia melalui percepatan Munas yang sesuai dengan AD/ART.

“Tadi juga kami sampaikan ke Pak Menko bahwa kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta arahan. Sebagaimana mayoritas dunia usaha di Indonesia, Presiden juga menghendaki adanya Satu Kadin Indonesia,” ungkap Dhaniswara, dikutip Kamis (14/11/2024).

Dalam pertemuan dengan Menko Hukum, Dhaniswara juga menyampaikan rencana Kadin Indonesia untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Munas, termasuk mengenai prosedur persiapan Munas yang akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Sementara kepanitiaan Munas akan dibentuk oleh kedua belah pihak (Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid), dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

“Dari pertemuan tadi, pada intinya Menko Hukum sependapat dengan Kadin bahwa sesuai dengan kesepakatan, maka segera dilaksanakan Munas Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak Menko juga berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Presiden untuk selanjutnya pemerintah menentukan waktu pelaksanaan Munas,” kata Dhaniswara.