Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Sebanyak 2.973 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Kalimantan Barat (Kalbar) diusulkan mendapatkan remisi khusus pada Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M ini. Dari jumlah tersebut, 36 warga binaan berkesempatan langsung bebas dari tahanan.

Warga binaan yang bebas ini paling banyak berasal dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 2A Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Kalbar Teguh Wibowo mengatakan, saat ini jumlah warga binaan di wilayahnya melebihi 7.500 orang.

Maka dari itu, pengajuan remisi diberlakukan untuk hampir 3 ribu warga binaan. Teguh memastikan pengajuan ini telah melalui seleksi ketat sesuai persyaratan yang berlaku.

"Warga binaan yang bisa diusulkan harus memenuhi syarat administratif dan substantif," kata Teguh kepada wartawan, Rabu (26/3/2025)

Teguh melanjutkan warga binaan yang diusulkan mendapat remisi wajib mengikuti program pembinaan-pembinaan yang ada di rutan maupun lembaga pemasyarakatan (lapas), tidak masuk dalam register F serta tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana.

"Jika terbukti melanggar aturan dalam tahun berjalan, mereka tidak akan mendapatkan remisi," tegasnya.

Teguh juga mengingatkan agar warga binaan yang bebas setelah menerima remisi dapat segera menyesuaikan diri di tengah masyarakat.

"Memang butuh waktu agar masyarakat kembali percaya. Wajar jika masih ada yang ragu, tapi harapan kami mereka bisa menunjukkan perubahan positif dan berperilaku baik. Sehingga bisa diterima kembali dengan baik oleh lingkungan sekitar," harapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan Kelas 2A Pontianak Irwan menerangkan sebanyak 343 warga binaan telah diusulkan pihaknya untuk mendapat remisi khusus Idulfitri. Warga binaan yang mendapat remisi langsung bebas sebanyak 34 orang.

"Mudah-mudahan pada saat Idulfitri nanti, SK remisi ini sudah dapat diterima warga binaan," ucap Irwan.

Irwan berharap warga binaan yang mendapat remisi pengurangan masa tahanan dan khusus yang mendapat remisi langsung bebas dapat kembali dan diterima masyarakat.

"Yang paling penting tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya," tutupnya.

8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.

"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.

Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.

Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh