Singkawang (ANTARA) - Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie menjadi pembicara dalam forum Hak Asasi Manusia (HAM) atau World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2025 yang diselenggarakan oleh Gwangju International Centre di Gwangju, Korea Selatan.

Dalam forum internasional bergengsi yang mempertemukan para pemimpin kota, aktivis, dan akademisi dari berbagai negara itu, Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman Kota Singkawang dalam menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta praktik baik dalam menciptakan kedamaian dan menangani potensi konflik di tengah keberagaman etnis dan budaya.

“Saya merasa terhormat diundang menjadi pembicara dalam forum ini, Sabtu (17/5). Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana Kota Singkawang mampu membangun harmoni di tengah masyarakat yang sangat beragam secara etnis dan budaya,” kata Tjhai Chui Mie saat dihubungi, Minggu.

Keberhasilan Singkawang sebagai kota yang damai dan inklusif tidak lepas dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

Daya tarik Singkawang sebagai kota yang menjadi rujukan dalam forum HAM ini tidak terlepas dari sejumlah pencapaian penting. Kota Singkawang dinobatkan sebagai Kota Konstitusional pada tahun 2022 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta meraih predikat kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) berdasarkan penilaian Setara Institute.

“Kota Singkawang adalah contoh nyata bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan. Inilah yang kami sampaikan kepada dunia,” ujarnya.

WHRCF 2025 mengangkat tema besar “Peace and Solidarity : Human Rights Cities Acting for Conflict Prevention and Peacebuilding”. Forum ini akan membahas bagaimana kota-kota yang peduli hak asasi manusia berperan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian.

Forum ini juga kata Tjhai Chui Mie menjadi wadah penting untuk bertukar pengalaman dan strategi antar kota di dunia dalam memajukan hak asasi manusia di tingkat lokal.

"Kehadiran kita dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Singkawang di mata internasional sebagai kota percontohan dalam hal toleransi, kerukunan, dan tata kelola yang menjunjung tinggi HAM," ujarnya.

Pewarta: Narwati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) -

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memberikan sosialisasi dan penyebaran informasi keimigrasian di wilayah perbatasan, tepatnya SMK Negeri 1 Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Indonesia) yang berbatasan dengan Serawak (Malaysia), Jumat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelajar terkait regulasi keimigrasian, pentingnya memiliki dokumen perjalanan yang sah, serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Herry Pranowo.

Dalam kegiatan ini, kata dia, Tim dari Kantor Imigrasi Singkawang juga memberikan materi tentang Sekolah Kedinasan Imigrasi kepada para siswa.

Dia berharap melalui kegiatan ini generasi muda di wilayah perbatasan itu semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian serta mampu menjadi agen informasi di lingkungan sekitar.

Kepala Sub Seksi Pemeriksa Keimigrasian, Imam Suroso mengatakan, jika mengganggu sudah melakukan persiapan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait pemeriksaan dokumen perjalanan dan keimigrasian, pemberi tanda masuk dan keluar.

Serta menolak memberikan tanda masuk bagi WNI atau WNA yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, katanya.

Secara terpisah, Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Misdo Jerry Purba, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan mutu dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi.

“Dalam meningkatkan kualitas layanan, PLBN Jagoi Babang juga meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) pejabat PLBN melalui diklat (pendidikan dan latihan) dan bimbingan teknis,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memikirkan untuk memaksimalkan peralatan "x-ray mobile" di PLBN yang saat ini tidak berfungsi dengan baik.

Misdo mengatakan PLBN Jagoi Babang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi pelintas batas negara dalam memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan.

Dia menuturkan PLBN Jagoi Babang telah beberapa kali menggagalkan percobaan penyelundupan kendaraan dan narkotika yang mencoba melewati PLBN.

Dengan memaksimalkan peralatan CCTV yang ada di PLBN Jagoi Babang, kata Misdo, pihaknya telah membantu untuk mencegah kegiatan ilegal dan penerapan zona integritas yang dipersiapkan tim PLBN dan Bea Cukai.

Pihak PLBN Jagoi Babang juga membangun hubungan dengan masyarakat dan pihak terkait yang berkoordinasi dengan CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan), dan melakukan pertemuan rutin.

“Kami juga rutin melakukan sosialisasi kepada para pelintas tentang pentingnya memiliki dokumen resmi, menghindari bahaya narkoba, dan menghentikan praktik ilegal,” ujarnya.

Dalam meningkatkan kualitas layanan, kata dia, PLBN Jagoi Babang juga merekrut tenaga pendukung seperti pengamanan dalam (pamdal) dan "cleaning service" dari masyarakat sekitar perbatasan.

Pewarta: Narwati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi," kata Natalius saat menghadiri HUT Keramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu.

Natalius menyebut bahwa ada tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yaitu menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman.

"Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal," tuturnya.

Saat ini, katanya, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi terkait substansi RUU ini. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

"Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif," jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Upaya intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian HAM, diharapkan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Hingga Februari 2025, pihaknya sudah melakukan deportasi kepada tiga WNA. Tiga WNA itu, satu orang merupakan warga Taiwan dan dua orang merupakan warga Malaysia

Singkawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Kalimantan Barat mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal negara Malaysia yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi.

"Dua warga negara Malaysia ini diduga masuk ke Indonesia, tepatnya di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanpa dokumen yang sah," kata Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Achmad Aswira, di Singkawang, Kalbar, Senin.

Dua warga negara Malaysia ini sebelumnya ditangkap oleh Polres Singkawang, kemudian dilakukan serah terima WNA kepada Kantor Imigrasi Singkawang pada 14 Februari 2025.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua warga negara Malaysia ini datang ke Kota Singkawang dengan tujuan untuk menonton Festival Cap Go Meh, namun keduanya tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan saat masuk ke Indonesia," ujarnya.

Keduanya diduga masuk ke Kota Singkawang secara ilegal. Terhadap kedua warga negara Malaysia ini, Kantor Imigrasi Singkawang telah memberikan tindakan administrasi Keimigrasian berupa deportasi dan pengusulan untuk masuk dalam daftar cegah tangkal (cekal) ke Indonesia.

Hingga Februari 2025, kata Wira, pihaknya sudah melakukan deportasi kepada tiga WNA.

"Tiga WNA itu, satu orang merupakan warga Taiwan dan dua orang merupakan warga Malaysia," ujarnya.

Pelanggarannya berbeda, untuk yang warga Taiwan diduga tinggal di Indonesia melebihi izin tinggal, sedangkan dua warga Malaysia diduga masuk ke Indonesia tidak memiliki dokumen yang sah.

Pewarta: Narwati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan segera menangani isu penambangan ilegal di Kalimantan Barat dan pekan depan akan menurunkan tim penegakan hukum mendalami isu tersebut.

"Terkait dengan illegal mining di Kalbar karena ini sudah menjadi atensi kita semua, kami akan pastikan dalam waktu segera mungkin dalam minggu depan kami sudah menurunkan tim ke sana untuk melakukan pendalaman," ujar Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Namun, jelasnya, sebagai langkah cepat KLH akan menurunkan petugas pengawas lingkungan dari Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) untuk melakukan pendalaman awal dalam beberapa hari ke depan.

"Mungkin minggu depan kami sendiri akan memimpin langsung kunjungan ke lapangan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu di dalam penegakan hukum lingkungan," tambah Hanif.

Sebagai bagian dari penegakan hukum pihaknya akan meminta pertanggungjawaban untuk kerusakan lingkungan yang terjadi dan terkait proses pemulihan lingkungan yang harus dilakukan sebagai akibat dampak dari penambangan emas ilegal tersebut.

Sebelumnya, Komisi XII DPR RI dalam rapat kerja tersebut menyoroti terjadinya penambangan emas ilegal di Tanah Air, termasuk yang baru-baru ini mendapatkan sorotan di Kalimantan Barat.

Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap penambang emas ilegal asal China. Sebelum dinyatakan bebas di tingkat pengadilan tinggi, majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan tersangka Hao terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan 937,7 kg perak yang menyebabkan negara mencapai negara Rp1,02 triliun.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Ini merupakan pencapaian luar biasa karena wisuda Diploma I ini menjadi yang pertama di Lapas Singkawang

Singkawang (ANTARA) - Sedikitnya lima orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat yang berhasil menyelesaikan pendidikan sertifikat Diploma 1 Teologi di wisuda dalam lapas tersebut.

"Lima warga binaan tersebut dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan secara daring (dalam jaringan) selama satu tahun melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar(YIBB)," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono di Singkawang, Rabu.

"Ini merupakan pencapaian luar biasa karena wisuda Diploma I ini menjadi yang pertama di Lapas Singkawang," ujarnya.

Dia mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar (YIBB) yang telah memberikan pendidikan teologi kepada warga binaan yang dapat menjadi bekal ketika mereka nantinya kembali ke masyarakat.

Ke depannya, dia akan mengupayakan agar jumlah warga binaan yang mengikuti pendidikan makin bertambah dan akan dibahas mengenai pengembangan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

"Ke depannya akan kita kembangkan untuk bisa dilanjutkan ke jenjang sarjana. Kami tentu berharap kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar(YIBB) akan terus berjalan," ujarnya.

Selain mendukung pendidikan untuk WBP juga memberikan pelatihan keterampilan untuk pertukangan. Hal tersebut sebagai salah satu program pembinaan bagi narapidana di Lapas Singkawang.

"Adapun program kemandirian yang diberikan berupa pelatihan pertukangan, hal ini sangat penting dan bisa bermanfaat bagi narapidana agar mereka memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut yang nantinya bisa dijadikan bekal hidup setelah bebas nantinya," ujarnya.

Dia menambahkan, pemberian pelatihan ketrampilan kemandirian ini untuk persiapan sebagai kompetensi pada masyarakat luar, yang mana nantinya narapidana yang telah selesai ikut pelatihan akan menerima sertifikat pelatihan.

"Sertifikat pelatihan ini sangat penting untuk mereka sebagai salah satu daya kompetensi ketika melamar atau mencari pekerjaan di luar karena ketrampilan mereka diakui dan bersertifikat," ucapnya.

Pewarta: Narwati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Pontianak (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menekankan pentingnya menanamkan dan mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sebagai upaya strategis untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

"Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan dasar yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus terus diajarkan dan diwariskan kepada generasi muda agar mereka dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Harisson saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Pontianak, Senin.

Harisson menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila ini adalah bagian dari jati diri bangsa, yang sudah hidup dalam keseharian. Maka, pengenalan dan internalisasi Pancasila kepada generasi muda seharusnya dapat berjalan secara alami, karena sudah menjadi bagian dari budaya dan karakter bangsa.

Ia menggarisbawahi bahwa generasi muda memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa tanpa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, generasi muda bisa terpengaruh oleh ideologi asing yang dapat mengancam kesatuan negara.

"Generasi muda saat ini adalah penentu masa depan bangsa. Jika mereka tidak memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila, ideologi dari luar akan mudah mempengaruhi kita. Ini bisa berdampak negatif bagi keutuhan dan kesatuan negara kita," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila yang dimulai sejak usia dini.

Menurut Harisson, nilai-nilai yang ditanamkan oleh para guru di bangku sekolah dasar harus terus dipertahankan dan dikembangkan agar menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh global yang semakin kuat.

"Pendidikan Pancasila yang diterima sejak SD adalah fondasi penting bagi generasi muda untuk menyaring berbagai pemahaman dari luar. Mereka harus bisa memilih mana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita, dan mana yang bisa membahayakan persatuan bangsa," tambahnya.

Harisson berharap generasi muda menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di masa depan. Ia percaya bahwa dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, generasi penerus dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang berlandaskan pada persatuan, keadilan, dan kesejahteraan.

"Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat membangun bangsa yang kuat dan bermartabat, serta mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045," ucap Harisson.

Dengan terus mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus, Harisson optimistis Kalbar dan Indonesia secara umum akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap menjaga persatuan serta kesatuan sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024