JAKARTA, investor.id - Pemerintah Indonesia menargetkan investasi tahun 2025 mencapai Rp 1.905 triliun, lebih tinggi dari target tahun 2024 yang sebesar Rp 1.650 triliun. Kenaikan tersebut bagian dari upaya pemerintah mendapatkan investasi senilai Rp 13.032 triliun dalam rentang 2025-2029. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 mendatang.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyambut baik rencana tersebut.

Ia mewakili Kadin Indonesia optimis bahwa saat ini iklim investasi di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, Bobby mengatakan bahwa masih ada beberapa perbaikan yang harus segera dilakukan untuk mengejar target investasi tersebut.

"Kuncinya adalah bagaimana Indonesia bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ini termasuk memudahkan investasi dan meningkatkan daya tarik seperti insentif,” terang Bobby kepada B Universe secara daring, Kamis (30/1/2025).

Bobby mencontohkan, insentif yang dapat diberikan berupa tax holiday dan insentif fiskal lainnya yang dapat dibantu oleh pemerintah. Menurutnya, kemudahan mendapatkan lahan untuk kawasan industri juga penting. 

Bobby melihat, saat ini negara-negara ASEAN tengah berlomba untuk menciptakan iklim investasi seideal mungkin untuk menarik dana asing masuk ke negaranya. Indonesia tidak boleh lengah dalam memitigasi faktor-faktor yang dapat membuat investor "kabur".

"Yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana investor melihat negara lain lebih ideal. Ini yang kadang masih menjadi faktor utama,” imbuhnya.

Dikatakan Bobby, faktor kepastian hukum juga penting diperhatikan, selain faktor finansial dan ekonomi.

“Indonesia mesti memperlihatkan, apabila sudah ada investasi yang tercatat di Indonesia, maka harus dijamin keberlanjutannya dan secara ekonomi tetap memberikan kepastian investasi itu bisa kembali kepada investornya. Nah ini Indonesia masih lebih banyak berbenah diri di sini," tambah Bobby.

Di sisi lain, Kadin Indonesia mengapresiasi upaya pemerintah yang gencar melakukan promosi investasi. Presiden Prabowo Subianto bahkan melakukan hal itu bersama kabinetnya saat lawatan ke luar negeri beberapa waktu lalu.

"Presiden dan Menteri Investasi sudah sangat bagus, keliling ke beberapa negara dari bulan Desember. Ada acara G20, acara APEC, sebelumnya ke Tiongkok, ke Amerika juga, kemudian ke Middle East, dan berakhir ke Malaysia, serta India. Tapi yang utama itu adalah negara-negara yang berpotensi masuk sebagai investor di Indonesia," ujar Bobby.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan mengenai adanya kesepakatan tertulis antara Anindya Bakrie dengan Arsyad Rasjid pada 27 September 2024.

Sesuai kesepakatan yang disaksikan oleh Bahlil Lahadalia, semua pihak sepakat untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi di tubuh Kadin Indonesia melalui percepatan Munas yang sesuai dengan AD/ART.

“Tadi juga kami sampaikan ke Pak Menko bahwa kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta arahan. Sebagaimana mayoritas dunia usaha di Indonesia, Presiden juga menghendaki adanya Satu Kadin Indonesia,” ungkap Dhaniswara, dikutip Kamis (14/11/2024).

Dalam pertemuan dengan Menko Hukum, Dhaniswara juga menyampaikan rencana Kadin Indonesia untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Munas, termasuk mengenai prosedur persiapan Munas yang akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Sementara kepanitiaan Munas akan dibentuk oleh kedua belah pihak (Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid), dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

“Dari pertemuan tadi, pada intinya Menko Hukum sependapat dengan Kadin bahwa sesuai dengan kesepakatan, maka segera dilaksanakan Munas Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak Menko juga berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Presiden untuk selanjutnya pemerintah menentukan waktu pelaksanaan Munas,” kata Dhaniswara.