JAKARTA, KOMPAS.com - Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menekankan pentingnya loyalitas kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Peringatan ini muncul seiring dengan adanya indikasi usaha untuk mengambil alih partai berlambang banteng tersebut.

Hasto menyampaikan pesannya melalui surat yang ditulisnya dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tersebut disebarluaskan oleh politisi PDI-P, Mohamad Guntur Romli.

Meskipun Hasto tidak merinci pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengambilalihan partai, ia tetap mengingatkan kadernya untuk selalu waspada.

"Tetap waspada dan hati-hati terhadap segala upaya yang ingin mengambil alih partai," tulis Hasto dalam suratnya kepada Guntur.

Berat Badan Hasto Kristiyanto Turun

Di sisi lain, Guntur juga melaporkan bahwa selama masa penahanannya, Hasto menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ia mengungkapkan bahwa Hasto berhasil menurunkan berat badan melalui pola hidup sehat yang diterapkan di penjara.

"Mas Hasto Kristiyanto rajin berpuasa dan berolahraga, sehingga berat badannya turun dari 82,4 kg menjadi 76 kg," tambah Guntur.

"Bahkan, beliau mampu berpuasa selama 36 jam tanpa makan dan minum," tutupnya.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/04/11/11104991/hasto-tulis-surat-dari-balik-penjara-kpk-singgung-upaya-ambil-alih-pdi-p

Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2024-2026 untuk menciptakan kader progresif dan bersaing di bidang sains dan teknologi.

"Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan dengan PB HMI di Jakarta (30/1), Yusril yang aktif di HMI pada era 1970-an tersebut meminta supaya HMI bisa memperkuat kerja sama dalam membangun jaringan dengan mahasiswa Islam di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, untuk bersaing di dunia internasional.

Ia pun mengungkapkan kerinduannya terhadap berbagai gerakan pemuda, khususnya HMI yang progresif, karena itu dalam pertemuan dengan PB HMI itu didiskusikan penguatan jaringan mahasiswa Islam di Asia Tenggara dan pokok-pokok gerakan HMI saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) PB HMI Bagas Kurniawan meminta masukan dari Menko Yusril sebagai kader senior HMI untuk memperkuat peran HMI dan memunculkan kader-kader terbaik ke depan yang dapat berkontribusi untuk negara.

Didampingi Sekjen Muhammad Jusrianto, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Kabid Hukum Pertahanan dan Keamanan Rifyan Ridwan Saleh, serta Kabid Hubungan Internasional Muhammad Arsy Jailolo, Bagas berpendapat saat ini semakin sedikit kader-kader HMI yang menjadi tokoh atau mendapatkan posisi di pemerintahan.

"Dari pengamatan saya dalam 10-15 tahun terakhir, jumlahnya terus berkurang. Kami berharap ke depannya, kader-kader HMI akan kembali tampil dan menjadi pemimpin nasional," ujar Bagas.

PB HMI, lanjut Bagas, sedang fokus pada upaya membangun SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kegiatan.

Beberapa upaya yang sering dilakukan HMI, kata dia, yakni penelitian, pendidikan, sertifikasi, hingga advokasi.

Untuk agenda terdekat, HMI akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan hingga Malam Puncak Perayaan Dies Natalis Ke-78 HMI pada 5 Februari 2025.

Isu tentang pengembangan SDM juga disampaikan Sekjen PB HMI Muhammad Jusrianto yang menyebut pentingnya membangun dan mempersiapkan SDM profesional dan siap bersaing di era disruptif.

"Anak muda tak boleh tertinggal, apalagi para pemuda Muslim. Olehnya kita harus membangun sistem pengembangan SDM yang kuat dan berdaya saing, manajemen kaderisasi sebagai salah satu cara untuk mencapai Indonesia Emas," tutur Jusrianto menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, dalam rangka memilih ketua umum (ketum) baru. Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Ketua Mahkamah PBB, Gugum Ridho, mengatakan ketua umum baru nanti punya sejumlah tugas. Pertama, Ketum PBB yang baru harus membangun kapasitas partai. Setelah itu, ketua umum yang baru harus memikirkan soal kaderisasi.

"Yang akan diperbaiki adalah pembangunan kapasitas partai dulu," kata Gugum.

Menurutnya, dari demografi penduduk Indonesia, 70 persen dipenuhi generasi milenial dan generasi Z. Sehingga, dua generasi itu yang dilihat PBB sebagai masa depan perpolitikan di Indonesia.

Gugum mengatakan, ada sejumlah program yang akan dirancang PBB agar cocok dengan gaya berpolitik generasi muda. Sehingga, diharapkan banyak generasi muda yang tertarik bergabung ke PBB.

"Jadi, mau tidak mau harus ada perubahan kaderisasi terkait itu. Harus banyak merekrut anak muda ke dalam Partai Bulan Bintang," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Dia hanya berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Kader PDIP daerah Sudarsono mendorong Sekjen Hasto Kristiyanto mengikuti proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku ketimbang berargumentasi lain. Sudarsono mengatakan, jika merasa dirugikan, ada jalur praperadilan.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Pemalang ini menjelaskan dirinya memang kerap mengkritik pernyataan miring Hasto terkait pemerintahan dulu. Ia menilai hal itulah yang menjadikan suara dan citra PDIP menurun.

"Saya di beberapa broadcast saya memang saya berani mengkritisi Hasto Kristiyanto, bahkan salah satu kader struktural partai yang saya berani bertaruh Rp 1 miliar. Di mana salah satu indikator citra PDI menurun, suara PDI menurun, simpati masyarakat menurun. Ini akibat ocehan Sekjen Hasto Kristiyanto yang kontraproduktif," kata Sudarsono kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Bahkan Sudarsono juga pernah mengirim surat terbuka untuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait sikap Hasto yang keras kepada pemerintah. Ia menyampaikan aspirasi itu kepada Megawati.

"Saya pernah mengucap di broadcast termasuk surat terbuka kepada Ketum (Megawati) bahwa apa yang dilakukan Hasto ini tidak menguntungkan untuk partai, bahkan merusak citra partai," lanjutnya.

Usai adanya penetapan tersangka ini, Sudarsono mendorong Hasto mengikuti proses hukum. Ia mengatakan, jika memang ada indikasi dirugikan, Hasto bisa mengajukan praperadilan.

Hal itu menurutnya lebih baik ketimbang memberikan argumentasi lain. Menurutnya, selama ini Hasto sudah banyak berpikiran negatif terhadap pemerintah.

"Pandangan saya sebagai struktur partai yang ada di daerah, ya monggo kita hidup di negara hukum, kita tunduk patuh pada aturan hukum. Mana kala ada hal yang sifatnya diindikasi merugikan atau apa toh bisa ke praperadilan. Tapi ikuti saja mekanisme proses hukum, jangan belum-belum sudah bercerita menyampaikan argumentasi, kriminalisasi dan sebagainya, selama ini kita terlalu banyak negatif thinking kepada apa yang dilakukan pemerintah, kita hormati bersama, kita patuhi bersama," ujarnya.

Sudarsono enggan bicara terlalu jauh soal posisi sekjen jika selama Hasto mengikuti proses hukum. Ia yakin DPP partai akan mengambil langkah untuk posisi sekjen, apalagi partai yang akan menggelar hajat besar.

"Tapi tentunya partai besar seperti PDIP kalau ada hal-hal yang sifatnya menyangkut kebijakan sudah semestinya ada pengganti sekjen apakah unsur wakil, ya sudah semestinya pasti partai akan mengambil langkah-langkah. Apalagi akan ada hajat besar partai, ada konferensi cabang, konferda, dan kongres partai jadi harus ada sekjen definitif," ujarnya.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron.

Dari sumber detikcom, Selasa (24/12), menyebutkan nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat itu, disebutkan surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat itu disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR.

Sementara itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan perihal penetapan tersangka Hasto Kristiyanto akan segera disampaikan secara resmi.

"Akan disampaikan," ujar Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Supratman Andi Agtas menceritakan baru mengetahui kepastian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pagi tadi. Dia menyebut mengetahui informasi tersebut di waktu subuh.

"Kepastiannya, saya ndak pernah, dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi kepastiannya, baru tadi Subuh. Bayangkan, subuh jam 4, baru saya tahu akan dilantik hari ini," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Eks Ketua Baleg DPR RI ini tak tahu kapan dirinya akan dilantik. Supratman menegaskan ditunjuk sebagai Menkumham merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu kan pemberitaan teman-teman media kan, ada ini ada reshuffle, saya ndak tahu sama sekali. Nah kita ndak tahu, baru subuh tadi, makanya saya ndak pernah mengonfirmasi, baru subuh jam 4 saya mendapatkan kepastian untuk hadir di Istana untuk dilantik," ujar Suprtaman.

Dia mengatakan hak seorang Presiden untuk menentukan menteri yang akan dipilih. Supratman menyebut presidenlah yang lebih tahu kebutuhannya.

"Nggak ada (kejanggalan), kejanggalannya di mana? Usulan, reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, itu hak konstitusional yang melekat kepada, jangankan satu bulan, dua bulan. Setiap saat sepanjang presiden masih dalam kekuasaannya, berhak untuk melakukan itu (reshuffle). Nah tentu, pak presidenlah yang lebih tahu apa yang beliau akan lakukan dan siapa yang akan dipilih untuk membantunya," imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi sebagai Menkumham baru menggantikan kader PDIP Yasonna Laoly. Supratman Andi Agtas mengaku berkontak dengan Yasonna semalam sebelum pelantikan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak," kata Supratman usai pelantikan di Istana Negara.

Lihat juga Video: Supratman soal Kans Jadi Menteri Prabowo: Kita Belum Tahu

[Gambas:Video 20detik]