Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memilih politisi Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Dia menggantikan Pratikno yang dikenal dekat dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).

"Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/10/2024) malam.

Orang dekat Prabowo ini lahir 28 Oktober 1979 di Ngawi. Dia telah menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008.

Pras juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II. Sementara itu, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Adapun, Prasetyo mengenyam jenjang pendidikan di SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998). Pras kemudian menempuh gelar sarjananya di S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Harta Kekayaan Prasetyo

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Prasetyo memiliki total harta sebanyak Rp7,1 miliar.

Perinciannya, Pras memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,3 miliar. Aset tersebut tercantum merupakan hasil dari miliknya sendiri.

Selanjutnya, Pras juga memiliki total aset transportasi dan mesin dari dua jenama otomotif asal Jepang, yakni Honda dan Toyota senilai Rp959 juta.

Secara terperinci, mulai dari Toyota Fortuner 2014 dan 2016 masing-masing Rp265 juta dan Rp355 juta serta Toyota Alphard (2012) Rp325 juta.

Sementara itu, Pras juga tercatat memiliki dua sepeda motor Honda GL (2013) senilai Rp10,5 juta dan Honda N Rp3,5 juta. Adapun, harta kas dan setara kas milik Pras mencapai Rp2,8 miliar.

Mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengakui telah mendengar kabar terkait dirinya yang bakal ditawari masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Namun dia tidak mau berspekulasi.

"Baru kabar-kabar burung aja, kabar-kabar angin aja," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024).

Namun Yusril enggan menanggapi lebih lanjut terkait kabar tersebut. Dia mengatakan memilih menunggu sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya.

"Jadi nanti kita, daripada berspekulasi, lebih baik kita tunggu sajalah nanti sesudah presiden dilantik dan secara resmi. Nanti saya dengar tanggal 21 akan mengumumkan dan melantik para menterinya," ujar Yusril.

Yusril menyebut, apabila tawaran menteri itu nanti benar datang kepada dirinya, dia akan siap mengemban amanah tersebut, dengan kapasitas dan kemampuannya dalam bidang hukum.

"Tapi, kalau ditanya kepada saya apakah Anda siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan pada Anda, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, ya sebenarnya insyaallah saya akan menjalankan tugas-tugas itu, kalau sekiranya diberi amanah," ucap Yusril.

Karena itu, Yusril, yang sempat menjabat Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi lalu, yakin pemilihan menteri oleh Prabowo akan sesuai dengan kompetensi.

"Jadi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Saya yakin dan percaya beliau pasti akan memilih calon-calon anggota kabinet yang pertama punya kompetensi, punya kemampuan menjalankan tugas," ungkap Yusril.

"Kedua juga punya loyalitas yang tinggi kepada beliau dan kemudian juga semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara," imbuhnya.

Begitu pula mengenai kabar adanya nomenklatur kementerian yang dipecah pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Yusril menyebut hal itu dapat dilakukan Prabowo selama masih sejalan dengan undang-undang.

"Ya itu semuanya terserah pada beliau. Beliau punya pertimbangan-pertimbangan sendiri dan sepanjang itu sejalan dengan undang-undang kepentingan negara, tidak masalah ya," terang Yusril.

"Karena undang-undang kepentingan negara mengatakan bahwa presiden itu dapat membentuk kementerian koordinator untuk membidangi atau mengoordinasikan bidang-bidang tertentu," pungkas dia.