Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Wakil Kepala Polri atau Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku telah mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Agus bersama sejumlah menteri lainnya hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Sudah, sudah [mundur dari institusi Polri]," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari Polri atas keinginan dirinya sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," tambah Agus.

Dengan demikian, saat ini Agus menyatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029.

"Arahnya dari bapak presiden, nanti kami hanya mendapatkan tugas untuk membantu beliau," pungkasnya.

Sebagai informasi, Agus ditunjuk sebagai Wakapolri melalui Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1339/VI/KEP./2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (24/6/2023).

Sebelum ditunjuk menjadi Wakapolri, Agus sempat menduduki sejumlah posisi strategis di badan kepolisian RI.

Salah satunya, saat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Februari 2021. Salah satu kasus yang ditanganinya yakni terkait perkara yang menjerat mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode jabatan 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kabinet tersebut, terdapat dua sekretaris yang bakal membantu Prabowo, yakni sekretaris negara dan sekretaris kabinet.

Posisi Menteri Sekretaris Negara dijabat oleh Prasetyo Hadi, sedangkan Sekretaris Kabinet diemban oleh Teddy Indra Wijaya yang merupakan ajudan Prabowo.

Dua sekretaris dalam kabinet pemerintahan tersebut sudah ada sejak lama.

Dalam nomenklatur Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo (2019-2024), misalnya, ada dua sekretaris pada Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Meski ada dua sekretaris dalam pemerintahan, terdapat perbedaan di antara keduanya.

Lantas, apa saja perbedaan dua posisi sekretaris tersebut?

Perbedaan sekretaris negara dan sekretaris kabinet

Dikutip dari Kompas.id (22/10/2019), pada awal reformasi, jabatan menteri sekretaris negara merangkap tugas sebagai sekretaris kabinet.

Rangkap jabatan ini terjadi pada Kabinet Reformasi Pembangunan era BJ Habibie dan Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri.

Sebutan “menteri” bagi sekretaris negara baru digunakan pada Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara jabatan sekretaris kabinet lebih konsisten dalam hal penamaan. Namun, pada Kabinet Persatuan Nasional era Gus Dur, disebut sebagai Kepala Sekretariat Kabinet.

Baik Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet, keduanya merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Meski memiliki kesamaan dalam bidang kesekretariatan, terdapat perbedaan mendasar pada fungsi kedua lembaga tersebut.

Fungsi Kementerian Sekretariat Negara lebih banyak memberi dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta memberi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada presiden dan wakil presiden.

Sementara, fungsi Sekretariat Kabinet berfokus pada pengkajian dan rekomendasi kebijakan hingga dapat diimplementasikan, serta pengelolaan persidangan kabinet.

Lebih rinci, berikut fungsi lengkap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet:

Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Dilansir dari laman resminya, fungsi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden
• Pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Koordinasi dan perumusan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara
• Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat Kabinet

Dikutip dari laman resmi, berikut ini fungsi Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
• Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan
• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
• Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum
• Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan
• Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir
• Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
• Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jayapura (ANTARA) - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (RI) Theofransus Litaay mengatakan bahwa kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka berkomitmen memberikan perhatian kepada kawasan Indonesia Timur.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Theofransus Litaay dalam keterangannya di Jayapura, Rabu, mengatakan bahwa bentuk perhatian tersebut menjadi harapan bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang masih dalam kategori tertinggal.

"Pandangan saya bahwa kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini memberikan harapan bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia, dengan adanya afirmasi khusus," katanya.

Menurut Theofransus, ada beberapa provinsi di kawasan Timur Indonesia yang masuk pada kategori daerah tertinggal, sehingga Presiden terpilih Prabowo memberikan perhatian yang serius.

"Hal itu terbukti dengan adanya portofolio yang disiapkan untuk mengurus kawasan Timur Indonesia secara khusus," ujarnya.

Dia menjelaskan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dengan menyertakan tokoh-tokoh dari kawasan Timur Indonesia untuk masuk dalam kabinetnya, akan semakin memperkuat koordinasi dan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut.

"Sebelumnya Pak Prabowo menyampaikan dalam salah satu pidatonya bahwa pemerintah adalah rumah besar bagi semua orang, tidak membeda-bedakan suku, agama dari mana dia berasal," katanya.

Dia menambahkan semua yang mampu untuk melaksanakan visi dan misi akan diajak, dan harus optimistis untuk pilihan tersebut.

"Kita memberikan dukungan agar kinerjanya juga berbanding lurus dengan kebijakan politik dari presiden," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024