Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengingatkan pentingnya dasar hukum dalam penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga dua Wakil Menteri (Wamen) sebagai juru bicara presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan penunjukan Prasetyo sebagai jubir Istana itu tak bisa hanya sekedar lisan. Begitu juga dengan Wamensesneg Juri Ardiantoro dan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang diusulkan menjadi jubir presiden.

"Memang kita harus paham itu adalah hak prerogatif presiden tetapi presiden juga harus dituntun dengan peraturan. Jadi dasarnya harus peraturan. Kalau kemudian ketiga itu dijadikan juru bicara presiden itu harus punya landasan hukum," kata Herdiansyah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Pria yang akrab disapa Castro itu menyampaikan bahwa dasar hukum itu akan menunjukkan bahwa pemerintah tertib secara administratif.

Ia pun mengatakan bahwa sebaiknya penunjukan jubir itu memiliki landasan aturan, tak cukup hanya lewat lisan.

"Jadi dasar penunjukan itu tidak menunjuk secara oral, tapi juga harus berdasarkan peraturan yang dibuat presiden. Kan tidak susah membuat keputusan yang menunjuk tiga menteri itu," ucap dia.

Ia pun menekankan bahwa tata kelola pemerintahan haruslah tertib secara administratif. Di mana setiap keputusan presiden mesti dilandasi oleh peraturan.

Prasetyo sebelumnya ditunjuk menjadi juru bicara presiden. Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Prasetyo juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

Menyusul penunjukan itu, Prasetyo menyampaikan bahwa ia turut mengusulkan agar Juri dan Angga Raka juga menjadi jubir presiden.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ucapnya.

Presiden RI Prabowo Subianto diklaim menunjuk sejumlah sosok di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengemban amanah sebagai juru bicara (jubir).

Salah satunya ialah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia merupakan politisi Partai Gerindra, ia menjabat sebagai Ketua OKK DPP Gerindra.

Sebelum menjabat sebagai Mensesneg, Pras sendiri merupakan anggota DPR. Ia bertugas di Komisi II.

Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Pras juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

Selain dirinya, Pras menyampaikan dua orang wakil menteri juga akan dipercaya sebagai juru bicara. Ialah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," tuturnya.

Angga Raka sendiri merupakan politisi Partai Gerindra. Mengutip dari berbagai sumber, Angga merupakan kader Gerindra sejak tahun 2008.

Pada tahun 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra.

Pada Pilpres 2024 lalu, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

Angga pun mulai berkecimpung di pemerintahan saat masuk ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Wamenkominfo di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia dilantik sebagai Wamenkominfo oleh Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024 untuk mendampingi Menkominfo saat itu, Budi Arie Setiadi.

Lalu di kepemimpinan Prabowo, Angga kembali dipercaya sebagai Wamenkomdigi mendampingi Meutya Hafid yang duduk di posisi menteri.

Sementara Juri Ardiantoro yang merupakan Wamensesneg, merupakan sosok yang memiliki latar belakang kepemiluan.

Ia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Setelah itu, Juri pun menapaki karirnya di KPU.

Ia pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jakarta dan juga ketua sekaligus komisioner KPU RI setelahnya.

Lalu pada 2020, Juri pun dilantik menjadi Deputi IV KSP. Juri mengundurkan diri dari jabatannya itu di akhir 2023 lantaran ia masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran sebagai wakil ketua.

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto.

?Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara,? kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dikutip Selasa (22/4/2025).

Prasetyo menerangkan, dirinya diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," ujar dia.

Prasetyo menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ungkapnya.

Di sisi lain, dia menepis penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," tegas dia.

Jakarta -

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diusulkan menjadi 'corong' Presiden karena pengalamannya.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikan Prasetyo berkaitan dengan dirinya yang baru-baru ini diminta aktif menjadi jubir Presiden. Di sisi lain, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan dia diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

(fca/rfs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengusulkan dua orang wakil menteri untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto mendampingi dirinya.

Dua wakil menteri yang dimaksud adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Angga Raka), Pak Juri, karena pengalaman beliau," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," imbuh dia.

Prasetyo pun menjelaskan bahwa saat ini ada dua orang yang berfungsi sebagai juru bicara bagi Prabowo.

Selain dirinya yang ditunjuk pada Kamis (17/4/2025) lalu, Prasetyo menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga masih bertugas sebagai juru bicara Prabowo.

"Sementara ya, sementara selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang memang di situ salah satu tugasnya adalah menjadi juru bicara," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengaku ditunjuk sebagai juru bicara presiden untuk membantu Hasan Nasbi.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo, Kamis lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengusulkan dua orang wakil menteri untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto mendampingi dirinya.

Dua wakil menteri yang dimaksud adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Angga Raka), Pak Juri, karena pengalaman beliau," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," imbuh dia.

Prasetyo pun menjelaskan bahwa saat ini ada dua orang yang berfungsi sebagai juru bicara bagi Prabowo.

Selain dirinya yang ditunjuk pada Kamis (17/4/2025) lalu, Prasetyo menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga masih bertugas sebagai juru bicara Prabowo.

"Sementara ya, sementara selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang memang di situ salah satu tugasnya adalah menjadi juru bicara," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengaku ditunjuk sebagai juru bicara presiden untuk membantu Hasan Nasbi.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo, Kamis lalu.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diberi amanah untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo membantah penunjukan dia sebagai jubir presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, dia diminta Prabowo untuk aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Nantinya, dia juga mengusulkan ke Prabowo agar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menjadi juru bicara. Prasetyo menilai keduanya memiliki pengalaman berbicara dengan media.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Ia juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

Lihat juga Video Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

(eva/jbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Juri Ardiantoro bakal mendampingi yang ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Lantas, siapa Juri Ardiantoro dan rekam jejaknya?

Pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 ini mengawali kariernya di bidang kepemiluan. Dia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Lalu, tercatat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KIPP pada 2003.

Tak berhenti di situ, Juri lantas terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta periode 2008-2013.

Hingga akhirnya, terpilih menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017. Tetapi, pada 7 Juli 2016, Juri Ardiantoro terpilih sebagai Ketua KPU menggantikan menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.

Kemudian, pada 22 Juni 2020, Juri Ardiantoro dilantik menjadi Deputi IV KSP yang membidangi informasi dan komunikasi.

Namun, pada 6 November 2023, pria yang menempuh pendidikan S3 di Universiti Malaya, Malaysia ini memutuskan mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut dilakukan Juri bergabung sebagai tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya Juri Ardiantoro, Deputi Kantor Staf Kepresidenan RI bidang Informasi dan Komunikasi Publik ingin menyampaikan infomasi dan penjelasan bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri dalam jabatan tersebut kepada Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," kata Juri dalam keterangan tertulisnya pada 6 November 2023.

"Alasan pengunduran diri saya adalah untuk menjaga netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024, di mana saya akan bergabung dalam Tim Kampanye pasangan capres dan cawapres,” ujarnya lagi.

Saat itu, Juri memang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebagai salah satu wakil ketua.

Namun, selepas Pilpres 2024, Presiden Jokowi kembali menunjuk Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus (Stafsus) Presiden pada 15 Mei 2024.

Selain Juri, Jokowi juga mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjadi Stafsus Presiden.

Diberitakan Kompas.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per 15 Mei 2024.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kebutuhan terkait dengan penunjukan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus (stafsus).

"Tentu saja kalau Presiden mengambil satu keputusan itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas-tugas kerja Presiden. Apalagi, namanya saja staf khusus, jadi mari kita sambut ini sebagai satu keputusan Presiden yang luar biasa sangat penting di sisa masa tugasnya," ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kapasitasnya kedua tidak perlu diragukan lagi di dunia perpolitikan. Diketahui bahwa Grace merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sedangkan Juri adalah mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan.

"Mas Juri adalah mantan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Maka, nanti teman-teman lebih banyak berjumpa dengan beliau dengan Mas Juri, kapasitasnya tidak diragukankan. Dia Rektor Universitas NU, dia mantan (Ketua) KPU, mantan deputi, dan segala macam tugas lainnya," ungkap Ngabalin.

Kendati demikian, dia belum mengetahui lebih lanjut di bidang apa Grace dan Juri akan ditugaskan. Menurut dia, hal tersebut merupakan kewenangan dari Presiden.

"Presiden punya kewenangan," ujarnya.

Ngabalin juga membantah penunjukan dua orang tersebut akan berdampak pada komposisi stafsus Presiden menjadi "gemuk".

Ia meyakini Presiden memiliki pertimbangan dan juga kebutuhan dengan menambah dua stafsus tersebut.

"Karena staf khusus itu melekat dengan Presiden, Presiden yang merasa punya kebutuhan itu. Jadi, lepas dari semua kepentingan-kepentingan lain. Jadi, Presiden punya kebutuhan terhadap dua stafsus itu, Mbak Grace dan Mas Juri," ucap Ngabalin.

Penugasan Grace dan Juri sebagai stafsus Presiden disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/5).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI," jelas Ari Dwipayana.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan mantan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus Presiden.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per hari ini, Rabu (15/5/2024).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI. (Penugasan) per hari ini," kata Ari kepada wartawan, Rabu.

Diketahui, keduanya memang sempat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan antara Jokowi dengan Grace, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah diangkat menjadi stafsus, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden.

"Menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Bapak Presiden," sebutnya.

Sebagai informasi, Grace Natalie selama ini dikenal publik sebagai politisi PSI.

Selama bergabung dengan PSI, Grace aktif menyuarakan sejumlah isu. Di antaranya soal keberagaman dan hak-hak perempuan.

Adapun PSI merupakan salah satu partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Sementara itu, Juri Ardiantoro adalah mantan komisioner KPU yang sejak purnatugas bergabung di lingkar Jokowi.

Ia sempat bertugas sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden sebelum memutuskan mundur jelang Pilpres 2024.

Ia mundur dari KSP karena bergabung sebagai tim kampanye Prabowo-Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melantik Wandy Nicomedus Tuturoong sebagai Deputi IV dan Rumadi Ahmad sebagai Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tahun 2024 dan Nomor 25/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.

Dikutip dari siaran pers KSP, Moeldoko menekankan bahwa pelantikan dua deputi baru di lingkungan Kantor Staf Presiden harus menjadi momentum penting untuk meneruskan legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia pun mendorong deputi baru dan seluruh jajaran di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk bekerja tanpa henti hingga 20 Oktober 2024, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

“Dalam asas serangan, di mana kinerja seluruh sumber daya yang ada di lingkungan KSP tidak boleh berhenti hingga 20 Oktober 2024 nanti, dengan terus menjaga legacy dari Presiden,” kata Moeldoko dikutip dari siaran pers, Rabu.

Moeldoko kemudian menyakini bahwa kedua deputi baru tersebut akan membawa suasana baru dan energi segar bagi KSP lewat pengalaman-pengalamannya.

“Beliau-beliau ini sudah tidak asing di KSP. Atas kepercayaan Presiden, mereka dilantik dan saya yakin kehadiran mereka akan membawa suasana baru untuk organisasi,” ujar Panglima TNI periode 2013-2015.

Sebagai informasi, Wandy Nicomedus Tuturoong dilantik menjadi Deputi IV menggantikan Juri Ardiantoro. Sementara Rumadi Ahmad menggantikan Jaleswari Pramodhawardani.

Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengundurkan diri sebagai Deputi IV dan V KSP karena menjadi anggota tim pemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Deputi IV dan Deputi V, Wandy N. Tuturoong dan Rumadi Ahmad merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV dan V KSP.

Dengan diangkatnya kedua Deputi Kepala Staf Kepresidenan yang baru, maka formasi Deputi di KSP telah lengkap dan akan memimpin kedeputian hingga masa jabatan di KSP berakhir pada 20 Oktober 2024.