JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengaku sebenarnya sedih jika proses hukum mengenai ijazahnya berlanjut ke tahap berikutnya.

Hal itu disampaikan Jokowi usai diperiksa terkait laporan mengenai ijazahnya yang diduga palsu di Bareskrim Polri pada Selasa (20/5/2025), hari ini.

“Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih,” ujar Jokowi di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

“(Sedih) Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan,” kata mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat mengungkapkan perihal pemeriksaannya. Dia mengatakan, sempat ditanya terkait keaslian ijazahnya.

Jokowi mengatakan, dirinya ditanya sebanyak kurang lebih 22 pertanyaan oleh penyidik.

“Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai Universitas,” ujarnya.

Selain soal ijazahnya, Jokowi mengaku juga ditanya terkait dengan sejumlah aktivitasnya selama menjadi mahasiswa di Universitas Gajah Mada (UGM).

“Juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya. Masih semasa itu, di sekitar itu,” katanya.

Namun, Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Dia menegaskan, ijazah-ijazahnya baru akan ditampilkan jika diminta oleh majelis hakim di persidangan.

“Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Jadi, ya kita tunggu proses hukum selanjutnya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pengadilan adalah lembaga yang paling kompeten untuk menunjukkan ijazahnya nanti.

“Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti,” katanya..

Padahal, saat diperiksa oleh penyidik, Jokowi juga sekaligus mengambil ijazahnya yang kemarin diminta penyidik untuk diperiksa di laboratorium forensik (labfor).

Diketahui, Jokowi diperiksa sebagai terlapor atas laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait dugaan ijazah palsu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, telah lebih dahulu diperiksa sebagai pelapor oleh Bareskrim Polri pada 6 Mei 2025.

Rizal juga diperiksa oleh penyidik di Bareskrim Polri terkait dengan pengaduan masyarakat yang diajukannya pada Desember 2024.

Saat itu, Rizal dkk mengadukan soal ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri. Pengaduan ini disebutkan mulai diselidiki sejak April 2025.

Jokowi Lapor Balik

Akhirnya beraksi terkait polemik ijazah miliknya, Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Saat menemui penyidik, Jokowi melaporkan lima orang. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

Solo -

Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sempat menawarkan bantuan hukum kepada dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Tawaran itu diberikan oleh Jokowi karena mengingat usia Kasmudjo yang tak lagi muda.

Diketahui, gugatan terhadap Kasmudjo teregister di PN Sleman dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tertanggal 5 Mei 2025 dengan pihak penggugat, yakni Ir. Komardin.

Gugatan itu dilayangkan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Ir. Kasmudjo.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh," katanya ditemui di rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5/2025).

Karena melihat kondisi Kasmudjo yang tidak lagi muda dan sudah berumur 75 tahun, Jokowi menawarkan bantuan hukum. Namun saat datang ke sana, Jokowi menyabut bahwa Kasmudjo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa Bantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ungkap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa Kasmudjo tidak merespons atas gugatan ijazah tersebut. Jokowi menyebut persoalan ijazah palsu merupakan kasus ringan namun harus segera diselesaikan.

"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya Hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau nggak berkepanjangan terus," terangnya.

Selain menawarkan bantuan hukum, Jokowi juga sempat bernostalgia dengan Kasmudjo.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu per satu," terangnya.

"Ini kayu apa, Kayu jati. ini kayu apa, Kayu mahoni. baunya seperti apa, Beliau, Pak, Kasmudjo itu jagonya," pungkasnya.

Sebelumnya dilansir detikNews, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.

"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5).

Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.

(apu/ahr)

Jakarta -

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Rabu (14/5/2025).

Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo lantaran usianya yang tidak lagi muda. Namun, Kasmudjo, kata Jokowi, sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM, digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," ucap dia.

Jokowi menyebutkan tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. "Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," imbuh dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Obrolan Ringan Jokowi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM':

Saksikan Live DetikSore:

(maa/idh)

Solo -

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan bertemu dengan dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Jokowi menyebut kedatangannya untuk menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo yang digugat terkait ijazah palsu.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi ditemui di salah satu rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5/2025).

Mengingat usai dosennya itu tidak lagi muda, Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo. Namun, kata Jokowi, Kasmudjo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi, Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu," terangnya.

"Ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," lanjutnya.

Jokowi menyebut tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. Menurut Jokowi, persoalan ijazah palsu merupakan hal yang ringan namun harus segera diselesaikan

"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.

"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5/2025).

Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.

(aku/ahr)

JAKARTA - Organisasi masyarakat Rampai Nusantara menyatakan dukungan penuh dan akan mengawal sampai tuntas terhadap langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan sejumlah pihak.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan, langkah Jokowi yang turun gunung langsung melaporkan perkara ke Polda Metro Jaya sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum terhadap pihak yang selama ini menyerang pribadi Jokowi.

"Langkah hukum ini merupakan tindakan yang tegas untuk menjaga integritas pribadi dari fitnah, tuduhan dan framing tidak berdasar yang selama ini diarahkan kepada Jokowi. Kami siap untuk bantu memperkuat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam proses hukum ini dan orang-orang tersebut yang sudah dilaporkan harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya," tegas Semar.

Dia berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas dan menyerukan kepada aparat penegak hukum agar segera memproses laporan tersebut secara profesional.

"Kami akan mengawal proses hukum hingga tuntas. Pak Jokowi merupakan Pembina Rampai Nusantara sudah tentu kami akan terus membersamai beliau dengan mengikuti proses hukum sampai selesai agar menjadi perhatian bersama bahwa dalam negara hukum, segala bentuk penghasutan, fitnah dan penyebaran informasi palsu harus ditindak secara adil dan tegas. Kami yakin penegak hukum akan profesional dan bertindak seadil-adilnya demi kepercayaan publik serta stabilitas demokrasi juga yang tidak kalah penting menjaga kondusivitas negara," ungkapnya.

Semar juga menginstruksikan seluruh jaringan pengurus Rampai Nusantara di 34 provinsi dan 305 kabupaten/kota untuk turut aktif melawan penyebaran hoaks dan fitnah di masyarakat, khususnya yang menyasar Jokowi.

"Kami mendorong semua pihak untuk meluruskan informasi yang telah terdistorsi dengan cara bijak dan bertanggung jawab. Untuk pengurus dan anggota Rampai Nusantara di seluruh Indonesia saya minta turun langsung ke masyarakat menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Roy Suryo dkk tidak benar dan sesat informasi ," ujar Semar.

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025) pukul 09.50. Jokowi turun langsung melaporkan tuduhan ijazah palsu, didampingi beberapa pengacaranya.

Dilansir detikNews, Jokowi langsung masuk ke dalam setibanya di Polda Metro. Proses pelaporan itu berlangsung kurang lebih 30 menit. Jokowi menilai tuduhan terhadap dirinya itu persoalan yang ringan. Namun baginya perlu dibawa ke ranah hukum agar menjadi jelas.

"Iya, ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang," kata Jokowi kepada wartawan usai membuat laporan.

Jokowi mengatakan sebelumnya dirinya masih menjabat presiden, sehingga tak membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Alih-alih berhenti, justru kasus ini makin berlarut bahkan hingga saat ini.

"Ya dulu kan masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga di bawah ke ranah hukum lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang," ujarnya.

Jokowi menjelaskan alasan dirinya turun langsung melaporkan persoalan itu. Ia menilai persoalan ini merupakan delik aduan yang memang harus dilaporkan secara langsung oleh korban.

"Ya delik aduan kan, memang harus saya sendiri harus datang," ujarnya.

Dia mengaku membawa sejumlah bukti termasuk ijazah ke Polda Metro. Jokowi tak masalah keaslian jika ijazah itu diperiksa ke digital forensik.

"Kalau diperlukan, ya, silakan, yang jelas sudah kita bawa ke hukum," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap Jokowi melaporkan 24 video dan objek ke Polda Metro. Jokowi melaporkan 5 orang yakni RS, ES, RS, T, dan K.

"Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K," kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

Yakub mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama-nama tersebut ke penyidik. Dia menyerahkan penjelasan terkait pokok perkaranya ke polisi.

"Kami sudah menyerahkan ini kepada penyelidik. Dan penyelidikan masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati, dan kami menyerahkannya kepada pihak kepolisiannya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," lanjutnya.

Kuasa hukum Jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara, menambahkan bahwa lima nama inisial tersebut diduga terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu ini. Oleh karena itu, pihaknya melaporkannya.

"Dalam lidik dari 24 objek itu memang ada lima yang kita duga, paling tidak ikut terlibat dalam tidak pidana yang kami laporkan," ujarnya.

Rivai menjelaskan para pelaku dilaporkan atas Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata Yakup.

Artikel ini dapat dibaca selengkapnya di sini.

(dai/dai)

Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah keluar dari gedung Polda Metro Jaya. Jokowi mengatakan tuduhan ijazah palsu adalah masalah ringan.

"Ini sebetulnya masalah ringan, urusan apa, tuduhan ijazah palsu," kata Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Jokowi tak menjelaskan siapa yang dilaporkannya dan terkait pasal apa. Dia hanya menyebut masalah ini perlu dibawa ke ranah hukum agar jelas.

"Tapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, itu aja dari saya," ujarnya.

Jokowi mengatakan tuduhan ijazah palsu baru dilaporkan karena dirinya telah selesai menjabat Presiden. Jokowi awalnya merasa tuduhan itu akan berakhir, namun ternyata terus berlanjut.

"Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya," ujarnya.

(haf/imk)

Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mewakili Indonesia menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia, pada 26 April 2025.

Selain itu, juga ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang bakal ikut serta.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/4).

Prabowo juga mengutus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan eks Ketua Panitia Kedatangan Paus ke Indonesia, Ignasius Jonan. Utusan dikirim karena Presiden berhalangan hadir ke Roma.

Pras menyampaikan pemerintah kini tengah mengatur waktu keberangkatan utusan RI tersebut. Ia menyebut mereka kemungkinan bertolak ke Vatikan pada Kamis (24/4) atau selambat-lambatnya Jumat (25/4).

Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung.

Menurut jadwal, pemakaman Paus Fransiskus digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. Dia akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Saat ini, jasad Paus disemayamkan di kapel Santa Marta.

Pemimpin-pemimpin negara dunia mengenang Paus sebagai sosok yang senantiasa berpihak pada kemanusiaan dan penuh dengan kerendahan hati.

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal mengambil langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu. Empat orang berpotensi dipolisikan terkait hal itu.

Dilansir detikNews, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan langkah hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini berkas-berkas sudah dikumpulkan dan telah masuk tahap finalisasi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, adapun bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Soal siapa saja sosok keempat orang yang akan dilaporkan, tim kuasa hukum Jokowi sampai saat ini belum memberi informasi. Tim kuasa hukum masih menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan tiga mantan menterinya di Kabinet Indonesia Maju, di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2025) sore.

Ketiga eks menteri itu yakni mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, mantan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pengamatan Kompas.com, pertemuan sudah digelar sejak pukul 15.00 WIB hingga berakhir pukul 15.39 WIB.

Setelah bertemu, pada pukul 15.39 WIB, Teten tampak berjalan bersama Budi Karya.

Keduanya mengaku sebatas melakukan silaturahmi.

"Silaturahmi," kata Teten.

Sementara itu, Whisnutama yang berjalan di belakangnya mengaku ia dan Jokowi hanya mengobrol-ngobrol.

"Iya, ngobrol-ngobrol saja," ujar Whisnutama.

Sesudah mengantar para mantan menterinya pulang, Jokowi tampak mengadakan pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya soal ijazah palsu, salah satunya Yakup Hasibuan.

Pertemuan dilangsungkan di lokasi yang sama, yakni restoran Seribu Rasa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin siang menyebut Presiden Prabowo Subianto tak terganggu dengan menteri atau siapapun yang sowan ke presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Ditemui di Wisma Negara, Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo terganggu karena Presiden Prabowo memahami para menteri atau tokoh manapun yang datang ke Joko Widodo sebagai bentuk silaturahmi. Apalagi silaturahmi ini dilakukan dalam momen Lebaran 2025.

Menurutnya, silaturahmi dengan presiden terdahulu adalah hal yang wajar.

Prasetyo meminta masyarakat tak mengartikannya sebagai matahari kembar.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggapan itu muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 kepada berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Prasetyo menilai kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

"Oh nggak ada (matahari kembar) lah itu. Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4/2025).



Mensesneg menegaskan, Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

"Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar," katanya.

"Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini nggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," ujarnya.

Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Tak berhenti di situ, beberapa hari lalu, sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu mengenai strategi kepemimpinan.