Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, yang dipecat karena terseret kasus dugaan pelecehan seksual ke seorang tahanan perempuan, mengajukan banding.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, banding itu diajukan LC usai mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dalam sidang kode etik profesi Polri.

"Setelah hasil putusan yang menyatakan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak, ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," kata Jules, Jumat (25/4)

Pengajuan banding dari LC ini, kata Jules, akan jadi pertimbangan pihak penyidik dan Bid Propam Polda Jatim.

Jules menyebut Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto dan jajarannya tetap berkomitmen tegas menindak anggota yang melanggar.

"Yang jelas tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan, dan ini sudah menjadi komitmen dari kami semua khususnya atensi dari bapak Kapolda Jatim untuk memberikan sanksi tegas terhadap setiap perbuatan hukum yg dilakukan anggota Polri khususnya anggota Polda Jatim," ujarnya.

Sebelumnya, Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual dan pencabulan ke seorang tahanan perempuan. Ia juga dipecat dari institusi Polri.

Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan sebanyak empat kali di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan, sepanjang Maret-April 2025.

LC ditetapkan sebagai tersangka dan terancam jeratan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ia juga dijatuhi sanksi pemecatan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b, c Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Lalu Pasal 8 huruf C angka (1), (2), (3) Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian

Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, resmi dipecat dari keanggotaannya di Polri setelah terbukti melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Pemecatan ini merupakan hasil dari sidang komisi etik Polri yang digelar di ruang sidang Bidang Propam Polda Jawa Timur pada Rabu (23/4/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast, mengungkapkan bahwa sidang etik terhadap LC menghasilkan tiga poin tuntutan.

"Pertama, bahwa perbuatan LC merupakan perbuatan tercela. Kedua, menuntut LC ditahan di tempat khusus selama 20 hari. Ketiga, menuntut LC diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri," ujar Jules saat dikonfirmasi pada Kamis (24/4/2025) malam.

Putusan sidang menyatakan bahwa LC melakukan pelanggaran berat sebagai anggota Polri. Ia pun dijatuhi hukuman penahanan di tempat khusus selama 12 hari, dan diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi kepolisian.

"Untuk putusan kedua, sudah dijalani LC, yakni ditahan di tempat khusus selama 12 hari," tambah Jules.

Kapan LC Ditetapkan sebagai Tersangka?

Kasus ini bermula dari laporan yang masuk ke Polres Pacitan pada 12 April 2025. Dalam laporan tersebut, LC diduga melakukan pencabulan hingga pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW.

Saat itu, LC menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan dalam perkara perdagangan orang. Dugaan kekerasan seksual dilakukan oleh LC di dalam ruang berjemur rumah tahanan Polres Pacitan. Berdasarkan hasil penyelidikan, LC ditetapkan sebagai tersangka pada 21 April 2025.

“Sejak 21 April 2025, saudara LC ditetapkan tersangka dalam kasus pidana kekerasan seksual Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” jelas Kombes Jules.

Apa Sanksi Hukum yang Dihadapi LC?

LC dijerat dengan Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini mengatur tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat terhadap seseorang dalam tahanan, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 300 juta.

Setelah resmi dipecat, LC ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 yang dikeluarkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim.

“Jadi malam ini LC sudah berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Kasusnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim,” terang Jules.

Meski telah dipecat, LC masih memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan sidang etik. Namun hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait upaya banding tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Oknum Polisi Pacitan Pemerkosa Tahanan Wanita Ditetapkan Tersangka dan Dipecat".

Mengurus paspor kini semakin mudah karena bisa dilakukan di mal. Imigrasi menyediakan layanan immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia agar masyarakat dapat mengurus paspor lebih efektif dan efisien.

Berikut lokasi immigration lounge di mal-mal Indonesia.

Lokasi Immigration Lounge di Mal

Mengutip Ditjen Imigrasi, immigration lounge melayani permohonan percepatan paspor elektronik, baik permohonan baru dan penggantian paspor. Permohonan paspor dapat dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Berikut biayanya:

• Paspor elektronik masa berlaku lima tahun: Rp 650.000
• Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun: Rp 950.000
• Percepatan paspor: Rp 1.000.000

Berikut ini lokasi immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia.

1. Jakarta

• Pondok Indah Mall 3, Lantai B2
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Mall Taman Anggrek, Lantai LG
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Senayan City, Lantai 6
  * Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 08.00 - 14.00 WIB

2. Jawa Barat

• Grand Metropolitan Mall, Bekasi
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Pesona Square Mall Depok, Lantai 3
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

3. Jawa Timur

• Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4
  * Senin - Kamis pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Jumat pukul 10.00 - 18.30 WIB
• Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

Perbedaan Paspor Reguler dan Percepatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, proses layanan paspor reguler membutuhkan waktu 4-5 hari kerja, dari awal hingga pengambilan paspor jadi. Untuk proses layanan paspor percepatan, membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam atau bisa dalam sehari jadi.

Pemohon paspor reguler membutuhkan hingga 2 kali waktu kedatangan ke kantor imigrasi, yaitu kedatangan pertama untuk proses pemberkasan hingga foto dan wawancara dan kedatangan kedua untuk pengambilan paspor jadi. Sementara itu, untuk pemohon paspor percepatan hanya perlu datang satu kali untuk semua proses.

Meski demikian, menurut laman Imigrasi Surakarta, layanan paspor percepatan memiliki kuota yang terbatas atau lebih sedikit dari kuota layanan paspor reguler.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polda Jawa Timur menonaktifkan anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC yang diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan.Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, LC telah dinonaktifkan sejak sepekan yang lalu."Saat ini yang bersangkutan [LC] sendiri telah dinonaktifkan sejak kurang lebih seminggu lebih ya, seminggu ke belakang yang lalu," kata Jules, Senin (21/4).LC saat ini, kata Jules, juga telah ditempatkan di tahanan khusus oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jatim."Sudah dilakukan penahanan dinonaktifkan, dan yang bersangkutan saat ini berada di tempat tahanan khusus Bidpropam Polda Jatim," ucapnya.

Jules menyebut, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto memberikan atensi kepada kasus ini dan mendorong agar LC ditindak tegas. Ia juga menyampaikan permohonan maafnya.

"Tentu ini menjadi bagian evaluasi dari kami, khususnya Polda Jawa Timur, dan menjadi atensi Bapak Kapolda Jawa Timur untuk segera memproses, dan beliau menyampaikan ucapan permohonan maaf," kata dia."Serta tentunya akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Timur," tambah dia.Seperti diketahui, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan, pada awal April 2025.Jika terbukti bersalah, kata Jules, maka Aiptu LC terancam sanksi pemecatan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH), serta hukum pidana yang akan berjalan setelah sidang etik."Yang bersangkutan sendiri terancam sanksi yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat," tutup Jules.

SURABAYA, iNews.id – Oknum polisi berinisial IC yang diduga memerkosa tahanan Wanita di Rutan Polres Pacitan ditahan Propam Polda Jawa Timur. Selain ditempatkan di tahanan khusus, IC juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Tahti Polres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, saat ini Bid Propam Polda Jatim telah memeriksa dan memproses pelanggaran kode etik oknum anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu IC atas kasus dugaan pemerkosaan tahanan wanita.

“Saat ini, IC telah ditempatkan di tahanan khusus dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pejabat sementara Kasat Tahti Polres Pacitan sejak seminggu lalu,” katanya, Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, IC terancam sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat atas kasus kekerasan seksual terhadap tahanan wanita.

Jules Abraham mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan oleh polisi terhadap tahanan tersebut menjadi evaluasi dan atensi Kapolda Jatim untuk segera memproses kasus tersebut hingga tuntas.

“Polda Jatim memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan anggota. Polda Jatim juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban atas terjadinya kasus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan.

Perbuataan dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 4 April 2025. Saat itu kondisi ruang tahanan dalam keadaan sepi.

Informasi diperoleh iNews, identitas oknum polisi ini berinisial Aiptu IC, pejabat Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara korbannya Perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah yang ditahan atas kasus muncikari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, kasusnya sudah ditangani Propam Polda Jawa Timur. Oknum anggota Polres Pacitan tersebut kini ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Editor: Kastolani Marzuki

KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, anggota Polres Pacitan, tengah menjadi sorotan setelah diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW (21).

Peristiwa ini disebut terjadi di ruang tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pacitan.

Saat kejadian berlangsung, Aiptu LC diketahui menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di lingkungan Polres Pacitan.

Berikut ini duduk perkara insiden anggota Polres Pacitan yang diduga Perkosa tahanan wanita.

Bagaimana awal mula insiden anggota Polres Pacitan ini?

Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan langsung insiden yang dialaminya kepada pihak internal kepolisian.

Pelaku diduga telah memperkosa tahanan wanita (PW) di ruang tahanan Mapolres Pacitan

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan Aiptu LC diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025).

PW diketahui merupakan warga asal Jawa Tengah yang sedang menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan.

Ia ditahan karena terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, PW diduga berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Apa tindakan terhadap anggota Polres Pacitan ini?

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jawa Timur.Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Aiptu LC pun segera dilakukan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, membenarkan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tahanan perempuan.

“Yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan,” ujar Abraham, dikutip Kompas.com (20/04/2025).

Apa tindak lanjut Polda Jawa Timur?

Anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim) terkait dugaan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal yang saat ini tengah berjalan.

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Aiptu LC ditempatkan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

Penahanan ini juga merupakan bagian dari penanganan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

Apakah pelaku dapat dikenai PTDH?

Dilansir Kompas.com (20/04/2025), Abraham mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap Aiptu LC telah berlangsung sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham.

Proses hukum terhadap Aiptu LC akan dilaksanakan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Menurut Abraham, jika terbukti bersalah, Aiptu LC terancam menerima sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Abraham menambahkan bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Aiptu LC tidak hanya berupa PTDH, tetapi juga sanksi hukum lainnya.

"Yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," tegas Abraham dalam keterangannya.

Sumber:

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Aiptu LC Anggota Polres Pacitan yang Diduga Perkosa Tahanan Wanita Terancam Sanksi PTDH, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di ruang tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pacitan.

Peristiwa ini sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan internal. Aiptu LC kini telah resmi ditahan di tempat khusus di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Jules Abraham Abast, menyampaikan bahwa proses hukum terhadap Aiptu LC telah berlangsung selama kurang lebih satu pekan sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jatim pada awal April 2025.

"Memang benar, sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini personel Propam Polda Jatim melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan berinisial LC," ujar Abraham, Sabtu (19/4/2025).

Siapa Korban dalam Kasus Ini?

Korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan berinisial PW, berusia 21 tahun, asal Jawa Tengah.

PW diketahui merupakan tahanan yang tengah menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perdagangan manusia.

Ia disebut-sebut berperan sebagai mucikari dalam jaringan eksploitasi anak di bawah umur yang terjadi di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Saat dugaan pemerkosaan terjadi, Aiptu LC menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Tindak kekerasan seksual tersebut diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dari Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025), di ruang tahanan tempat PW ditahan.

Bagaimana Tindak Lanjut Polda Jatim terhadap Pelaku?

Polda Jawa Timur bergerak cepat dalam menangani laporan yang mencuat dari lingkungan internal kepolisian.

Abraham menegaskan bahwa proses hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia juga menambahkan bahwa Aiptu LC terancam menerima sanksi berat, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), jika terbukti bersalah.

"Yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," tegas Abraham.

Polda Jatim juga telah menempatkan Aiptu LC dalam ruang tahanan khusus selama proses penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polda Jatim Tegaskan Polisi Aiptu LC yang Perkosa Tahanan Wanita Telah Ditahan di Sel Khusus".

Anggota polisi Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC, diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengonfirmasi dugaan pemerkosaan itu. Ia menyebut Propam Polda Jatim sedang mendalami kasus tersebut dalam sepekan terakhir.

"LC diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan. Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Jules saat dikonfirmasi, Sabtu (19/4).

Jules menjelaskan LC diduga memperkosa seorang tahanan perempuan pada awal April 2025. Saat ini LC dijatuhi penempatan khusus (patsus) untuk menjalani pemeriksaan.

"Sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC," ucapnya.

Aiptu LC terancam sanksi pemecatan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) serta hukum pidana jika terbukti bersalah. Propam Polda Jawa Timur akan segera menggelar sidang kode etik.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," kata Jules.

Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila (PP) Surabaya Rohmad Amrullah, membenarkan bahwa rumah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti digeledah KPK, Senin (14/4).

Rohmad mengatakan, penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022, yang menyeret nama politikus PDIP Kusnadi.

"Memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Kusnadi," kata Rohmad ditemui di lokasi.

Rohmad mengatakan, KPK menggeledah dua rumah La Nyalla selama beberapa. Namun penyidik diklaimnya tak menemukan dan menyita apapun.

"Setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang di belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ditemukan dan tidak ada," ucapnya.

Meski demikian, Rohmad mengatakan, La Nyalla yang merupakan mantan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Jawa Timur itu tetap kooperatif pada proses hukum.

"Kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif KPK datang dengan surat tugasnya yang sudah ditunjukkan ya sudah biarkan KPK menjalankan tugasnya. Kita tidak menghalangi," ucapnya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, kediaman La Nyalla di Kawasan Wisna Permai Barat Mulyorejo Surabaya, dijaga sejumlah anggota ormas yang diduga Pemuda Pancasila.

Puluhan orang yang mengenakan seragam loreng merah hitam itu memenuhi teras depan rumah La Nyalla. Sejumlah mobil beratribut PP juga terparkir di sekitarnya.

Rohmad mengatakan, beberapa penyidik KPK tiba di rumah La Nyalla sejak pukul 10.00 WIB. Mereka lalu menggeledah sejumlah ruangan dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.00 WIB.

PT KAI Daop 8 Surabaya mengaku akan mengajukan proses hukum kejadian kecelakaan maut temperan antara KA Commuter Line Jenggala dan truk trailer muatan kayu gelondongan di JPL 11 antara Stasiun Indro - Stasiun Kandangan, di wilayah Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Selasa (8/4) malam.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengungkapkan, pihaknya akan proses hukum pengusaha maupun pengemudi truk atas kalalaiannya yang mengakibatkan berbagai kerusakan, termasuk satu asisten masinis meninggal dunia.

"KAI Daop 8 Surabaya akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum dan menuntut ganti rugi kepada pemilik maupun pengemudi truk. Sebab peristiwa ini sangat merugikan dari berbagai aspek, termasuk gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama adalah risiko terhadap keselamatan petugas dan penumpang," kata Luqman, Rabu (9/4).

Luqman mengatakan, berdasarkan laporan dari kondektur, insiden terjadi ketika truk muatan kayu melewati perlintasan sebidang tanpa memerhatikan keberadaan kereta api yang sedang melintas.

Akibatnya, bagian depan kereta tertemper truk, yang menyebabkan asisten masinis, Abdillah Ramdan, meninggal dunia. Sedang masinis sampai sekarang dalam kondisi kritis dan sedang mendapat penanganan medis.

"Kami kehilangan salah satu Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) terbaik. Almarhum Abdillah Ramdan bukan hanya seorang asisten masinis yang berdedikasi, tetapi juga sosok yang mewakili semangat pengabdian dalam melayani masyarakat. Kepergiannya saat menjalankan tugas menjadi duka yang mendalam bagi seluruh keluarga besar KAI," ucapnya.

Selain itu, KAI Daop 8 Surabaya mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Asisiten Masinis Abdillah yang gugur saat mengemban tugasnya.

Luqman menyatakan para petugas ASP KA Jenggala, sudah berusaha semaksimal mungkin mengendalikan KA, dan tidak meninggalkan kabin masinis saat peristiwa temperan terjadi.

Sementara itu untuk seluruh penumpang KA Commuter Line Jenggala yang berjumlah 130 orang dinyatakan selamat, tidak terdapat korban jiwa. Para penumpang itu lalu seluruhnya dievakuasi menggunakan kereta pengganti menuju Stasiun Surabaya Pasar Turi dan Stasiun Sidoarjo.

KAI Daop 8 Surabaya memastikan peristiwa ini tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh lintas utara Jawa karena lokasi kejadian berada di jalur cabang antara Stasiun Kandangan dan Indro yang tidak dilalui KA antarkota.

KAI Daop 8 Surabaya kembali mengingatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

"Secara khusus, Pasal 114 menyatakan bahwa setiap pengguna jalan yang akan melewati perlintasan sebidang wajib berhenti, melihat dan mendengar, serta hanya melintas jika kondisi telah aman. Sementara itu, Pasal 296 mengatur sanksi pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000,- bagi pelanggar yang tetap melintas meski sinyal berbunyi atau palang pintu sudah mulai turun," tukas Luqman.

Selain itu, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di titik perpotongan sebidang antara jalur KA dan jalan raya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). KAI akan menempuh jalur hukum dan terus berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Kepolisian.

"Terhadap kejadian tersebut, di mana terdapat dugaan kelalaian dari pengemudi truk yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan," ucapnya.

"Pasal-pasal yang mengatur kelalaian berkendara di Indonesia antara lain tercantum dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 310 ayat (4) disebutkan, apabila kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)," tambahnya.

KAI Daop 8 Surabaya juga menyesalkan masih adanya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang disebabkan karena kelalaian pengguna jalan. Ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

"Berhentilah sejenak, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada kereta api yang melintas," imbaunya.

KAI Daop 8 Surabaya secara aktif terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk sosialisasi langsung di perlintasan, kampanye keselamatan, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Pihaknya juga terus mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menutup perlintasan sebidang tidak dijaga atau membangun flyover/underpass guna mencegah potensi kecelakaan serupa di masa depan. Sesuai amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan

"KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Keselamatan adalah prioritas utama dan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat," tutup Luqman.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengumumkan libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H dan Hari Raya Nyepi pada 27 Maret-7 April 2025. Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya diimbau untuk menyelesaikan permohonan sebelum Kamis, 27 Maret 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, imbauan tersebut bertujuan potensi terjadi hambatan tak terduga dalam proses layanan.

Untuk itu, Godam menyampaikan beberapa imbauan penting bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian.

"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," kata Godam.

Adapun layanan perpanjangan izin tinggal dipastikan masih bisa diakses lewat evisa.imigrasi.go.id untuk menghindari overstay. Godam mengingatkan, proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idulfitri.

Sementara untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai tanggal 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA)," ujar Godam.

Berikut adalah sejumlah imbauan bagi WNI yang akan mengurus paspor:1. Layanan Percepatan Paspor untuk Keperluan Mendesak

Permohonan percepatan paspor untuk kasus-kasus penting ini dapat diajukan jadi dalam sehari, yakni sebelum 27 Maret 2025.

Kantor imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp1 juta plus biaya paspor elektronik sebesar Rp950 ribu.

Perlu diperhatikan, layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

2. Manfaatkan layanan Immigration Lounge

Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA). Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien. Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil.

Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

3. Ambil Paspor Sebelum LiburBagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi tutup selama libur Idulfitri, dan akan kembali buka pada 8 April 2024.

4. Penjadwalan ulang melalui M-Paspor

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

5. Hotline Kantor Imigrasi untuk Layanan Darurat

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain, dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi terdekat.

Godam menjelaskan, pada periode libur masih akan ada petugas imigrasi yang menjalankan piket pelayanan. Maka, layanan hotline Kantor Imigrasi benar-benar ditujukan bagi mereka yang membutuhkan.

"Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri; atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," papar Godam.

Untuk informasi terkini seputar layanan keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi, dapat mengunjungi www.imigrasi.go.id atau media sosial kantor imigrasi sesuai wilayah.

Banyak umat muslim masih bertanya-tanya tentang hukum membayar Qadha Puasa untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia. Simak penjelasannya.

Pemimpin Majelis Ta'lim Al-Fatih, Syaihul Anam, memberikan beberapa poin penjelasan.

"Yang pertama, bilamana orang yang meninggal dunia itu berpesan, berwasiat kepada anaknya, santrinya, saudaranya atau siapapun muslimin muslimat yang ada berwasiat nanti suat saat kalau aku meninggal dunia mohon untuk diqadhakan puasaku maka jawabannya adalah wajib" ucapnya kepada detikjatim.

Ia menegaskan hal ini sesuai dengan hukum melaksanakan wasiat yakni wajib.

"Yang kedua, mengqadhakan puasa Ramadan bagi orang yang telah meninggal dunia sama halnya mengqadhakan salat lima Waktu bagi orang yang telah meninggal dunia," lanjutnya.

Jika anak atau ahli warisnya tidak mendapat wasiat tetapi dia mengetahui jika Ayahnya, Ibunya atau keluarganya yang telah meninggal dunia belum melaksanakan puasa Ramadan, atau belum melaksanakan salat lima waktu yang Ia ketahui selama saki, kemudian Ia menunaikan ibadah puasa pengganti, kondisi ini hukumnya sunnah.

Untuk diketahui, Sunnah adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.

Sehingga menurutnya, umat islam wajib memanfaatkan Waktu di dunia sebaik-baiknya dengan senantiasa menunaikan amal ibadah karena sejatinya siapapun tidak mengetahui kapan akan dipanggil oleh Allah SWT.

"Manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena kita tidak akan tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah SWT," Tutupnya.

Artikel ini ditulis dari sejumlah video pendek program Kuliah Ramadhan (Kurma) yang diproduksi detikJatim, ditayangkan khusus di bulan suci Ramadan. Kurma menghadirkan pendakwah yang mengulas seputar puasa dipadu video sketsa. Pada season 3 tahun ini, Kurma kembali mengajak kiai-kiai kampung di Jawa Timur. Saksikan terus 30 episode Kurma hanya di detikJatim.

Kapan Waktu Terbaik Niat Puasa: Saat Tarawih atau Sahur?

Kapan Waktu Terbaik Niat Puasa: Saat Tarawih atau Sahur?