JAKARTA, KOMPAS.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti perihal meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan catatan YLBHI, terdapat 216 kasus serangan HAM yang terjadi di area proyek yang diklaim sebagai bagian dari program hilirisasi.

Staf Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan menilai bahwa tren ini berbahaya karena ada kecenderungan peningkatan militerisasi dalam menangani konflik di lapangan.

“Berdasarkan catatan pada tiga tahun terakhir, kekerasan mayoritas berada di proyek strategis nasional, terutama yang berfokus di penuntutan semena-mena, ada 216 kasus serangan HAM di wilayah PSN yang diklaim sebagai bentuk hilirisasi,” kata Edy di Kantor YLBHI, Senin (17/2/2025).

“Tahun 2025, aktor pelaku kekerasan ini berpotensi bertambah. Jika sebelumnya dominan dilakukan oleh polisi, kini ditambah dengan militerisasi di berbagai sektor," ujarnya lagi.

Menurut Edy, pola ini mengingatkan pada era Orde Baru (Orba), di mana kasus penculikan dan penghilangan paksa kerap terjadi.

"Kita bisa melihat eskalasi politik yang semakin meningkat. Jika di Orde Baru ada penculikan dan penghilangan paksa, bisa jadi kita menuju ke arah yang sama," katanya.

Sementara itu, Pegiat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menyoroti soal korupsi dalam sektor pertambangan yang tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga di lapangan.

"Korupsi bukan hanya di level atas, tetapi juga terjadi di lapangan. Yang lebih parah, aparat penegak hukum bukannya memproses temuan pelanggaran, malah menjadi bagian dari masalah," ujar Melky.

Dia mencontohkan, kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun.

Menurut Melky, kasus serupa bisa saja terjadi dalam investasi nikel yang kini menjadi fokus hilirisasi di wilayah timur Indonesia.

"Kerugian tambang timah hampir Rp 300 triliun. Lalu, bagaimana dengan investasi nikel? Hilirisasi nikel tidak memperhitungkan kerugian yang sangat besar, mereka hanya fokus pada pendapatan dari sektor tambang itu sendiri," katanya.

Melky juga menyesalkan bagaimana kritik terhadap sektor ini, termasuk dalam bentuk film dokumenter dan karya seni, belum cukup untuk membuat elite politik bertanggung jawab.

"Walau ada film-film bertema kritik, para elite tetap kebal hukum. Pelaku di lapangan mengabaikan dampak sosial dari eksploitasi tambang," ujar Melky.