JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum mengangkut 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno (JS). Sebab, dalam proses penyitaan masih terdapat kendala teknis.

"Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Diketahui, Lembaga Antirasuah sejatinya akan menaruh barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur.

Dengan belum dilakukan pemindahan tersebut, maka JS masih bisa menggunakan belasan kendaraan yang dimaksud.



"Untuk itu, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang, sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan," ujarnya.

Tessa menekankan, penguasa barang diwajibkan menjaga keutuhan barang yang disita tersebut.

"Termasuk tidak memindahtangankan dan menjual, sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan," ucapnya.

Kendati begitu, Tessa menyebutkan selama proses penggeledahan hingga dilakukan penyitaan yang bersangkutan kooperatif.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan beberapa merek dari 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Dari data yang ada, terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis. Di antaranya (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Selain mobil, tim penyidik KPK juga menyita dokumen hingga uang lebih dari Rp50 miliar yang terdiri dari mata uang lokal dan asing.

"Uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan beberapa merek dari 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Dari data yang ada, terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (6/2/2025).

Kendati demikian, KPK belum menunjukkan secara langsung dari belasan mobil yang disita tersebut.

Diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Selain mobil, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menyita dokumen hingga uang lebih dari Rp50 miliar yang terdiri dari mata uang lokal dan asing. "Uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang senilai Rp56 miliar dari kediaman Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Penyitaan tersebut merupakan hasil dari penggeledahan yang dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2025 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

"Uang (yang disita) dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya, dalam penggeledahan tersebut KPK mengungkapkan menyita 11 mobil dari kediaman Japto. "11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, 5 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan dirinya sudah bertemu dengan Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno usai KPK menggeledah rumah Japto dan menyita 11 mobilnya.

Arif menyebut Japto tidak masalah dengan tindakan KPK itu. Apalagi, KPK juga sangat menghormati Japto ketika bertindak.

"Kalau bertemu sudah. Enggak ada masalah. Ya KPK juga dianggap kooperatif dan sangat menghormati beliau lah," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2025) malam.

Arif menyampaikan, Japto pun mempersilakan KPK melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Dia menyebut, Japto tidak memberi arahan apa pun kepada Pemuda Pancasila usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi.

"Kalau respons dari Pak Japto-nya sih ya silakan proses hukum yang berlaku saja. Enggak ada arahan seperti untuk ini. Enggak ada sama sekali," katanya.

Sementara itu, Arif mengatakan, Pemuda Pancasila tidak masalah jika Japto harus dipanggil KPK.

Dia menegaskan Pemuda Pancasila pun menghormati proses hukum yang KPK lakukan.

"Tanggapan lain sih enggak ada. Kita tidak mengetahui, kita juga sedang coba pengen tahu apa sih masalahnya. Kan enggak tahu. Kalau Pak Japto itu kan sangat terbuka di rumahnya. Siapa pun bisa datang untuk silaturahmi dengan beliau," imbuh Arif.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno (JS).

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (4/2/2025) malam.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, yang berlokasi di Jalan Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2/2025) malam.

Penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terkait kasus gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari.

“Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS,” ujar Tessa dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

“Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW,” sambungnya.

Barang bukti

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk 11 unit mobil, uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing, dokumen, serta barang bukti elektronik.

“11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik),” kata Tessa.

Mengungkap peran Japto

Hingga kini, KPK masih merahasiakan peran Japto dalam kasus korupsi yang menjerat Rita Widyasari.

Pihak penyidik belum mengungkap secara spesifik keterlibatan Japto dalam perkara ini.

“Belum bisa diungkap saat ini (peran Japto Soerjosoemarno),” ujar Tessa.

Sebagai informasi, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak September 2017 dalam kasus suap dan gratifikasi.

Dalam perkara ini, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, diduga menerima gratifikasi sebesar 775 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 6,97 miliar.

Rita juga diduga menerima suap Rp 6 miliar terkait perizinan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, Rita dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga menyamarkan gratifikasi yang berasal dari izin usaha tambang batu bara, dengan menerima jatah 3,3 hingga 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang diperdagangkan.

Respons Japto Soerjosoemarno

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila, Arif Rahman, mengatakan dirinya telah bertemu dengan Japto setelah rumahnya digeledah oleh KPK.

Arif menegaskan bahwa Japto tidak mempermasalahkan tindakan yang dilakukan oleh KPK dan tetap kooperatif.

“Kalau bertemu sudah. Enggak ada masalah. Ya KPK juga dianggap kooperatif dan sangat menghormati beliau lah,” ujar Arif saat dihubungi, Rabu malam.

Menurut Arif, Japto mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa Japto tidak memberikan arahan khusus kepada Pemuda Pancasila terkait penggeledahan tersebut.

“Kalau respons dari Pak Japto-nya sih ya silakan proses hukum yang berlaku saja. Enggak ada arahan seperti untuk ini. Enggak ada sama sekali,” tambahnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kaitan ketua umum mereka dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa Japto bukanlah seorang penyelenggara negara atau pejabat publik.

“Kita tidak tahu masalahnya gitu kan. Ya tidak mengerti prosesnya, kan proses 2017. Dan kalau kita kaitkan ke ketum kan, Pak Japto kan bukan penyelenggara negara atau pejabat negara,” ungkap Arif.

Pemuda Pancasila Hormati Proses Hukum

Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa Pemuda Pancasila menghormati setiap proses hukum yang tengah berjalan dan meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Yang penting kan aspek hukumnya ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum kan. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah,” tegasnya.

Arif juga menyatakan bahwa jika Japto harus dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan, maka pihaknya akan tetap menghormati proses tersebut.

“Tanggapan lain sih enggak ada. Kita tidak mengetahui, kita juga sedang coba pengen tahu apa sih masalahnya. Kan enggak tahu. Kalau Pak Japto itu kan sangat terbuka di rumahnya. Siapa pun bisa datang untuk silaturahmi dengan beliau,” tuturnya.

Dengan penyitaan sejumlah barang bukti dari rumah Japto, KPK kemungkinan akan terus mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Publik pun masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan yang dilakukan KPK.

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, resmi menutup Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila di JW Marriott, Kota Medan, Selasa (14/1/2025).

Japto mengatakan bahwa MPP Pemuda Pancasila dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Pemuda Pancasila. Ia menyebut kegiatan ini satu tingkat di bawah Musyawarah Besar (Mubes).

MPP Pemuda Pancasila dirangkai dengan Diklat Kaderisasi Pemuda Pancasila. Hal itu berlangsung di Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata, Asam Kumbang, Kota Medan, pada 13-14 Januari 2025.

Menurut Japto, diklat kaderisasi ini sangat baik dan bagus untuk kelangsungan organisasi Pemuda Pancasila.

"Jadi badan kaderisasi ini, minimal melakuan diklat empat kali, dari MPW. Dengan jumlah anggota minimal dari 120 hingga 200 anggota perdiklat," ujar Japto didampingi Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, jajaran pengurus MPN, dan MPW PP Sumut.

Japto menyampaikan bahwa diklat ini bekerja sama dengan TNI. Hal itu untuk menempah disiplin, kekompakan, fisik, hingga wawasan kebangsan dan bela negara para kader Pemuda Pancasila.

"Karena di TNI tidak ada pola pendidikan politik. Jadi lurus-lurus saja, fisik dan pengisian otak. Diklat itu, wajib sifatnya. Karena Pemuda Pancasila ini, lain dengan organisasi pemuda lainnya. Di kita ada anggota biasa, dan kader. Jadi ini, kaderisasi, kehormatan dan anggota luar biasa. Kader ini, bakal menjadi pimpinan organisasi ini, di MPN hingga MPW," ujar Japto.

Tak hanya itu, Japto mengungkapkan bahwa pelaksanaan Mubes Pemuda Pancasila dijadwalkan pada 20-23 Mei 2025 di Provinsi Banten.

Kendati begitu, Japto menyatakan bakal tidak maju dalam bursa pencalonan Ketua MPN Pemuda Pancasila pada Mubes mendatang.

"Pimpinan masa depan, kita banyak sekali. Tapi mengusulkan saya lagi, kalau diteruskan ini saya di Pemuda Pancasila sudah 50 tahun sampai bengkok," ujar Japto.

Lebih lanjut, Japto berharap Mubes Pemuda Pancasila mendatang bisa melahirkan pemimpin yang membawa organisasi ke arah yang baik.

"Ini harus dipikirkan. Situasi kondisi politik kedepan, organisasi. Saya menerima atau menolak nanti di Mubes. Tapi, saya menolak. Tapi, nanti di Mubes saja," jelas Japto.

Editor : Odi Siregar