Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mempelajari lebih dulu usulan Surakarta menjadi daerah istimewa.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik," kata Pras lewat pesan singkat, Jumat (25/4).

Pras menyampaikan banyak faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ia pun mengingatkan dalam urusan pemekaran daerah ada beberapa konsekuensi yang akan mengikuti.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar dia.

Meski begitu, Pras mengaku belum ada surat yang masuk terkait pengajuan usulan daerah istimewa ke Sekretariat Negara. Menurutnya, usulan-usulan itu masuk ke Kemendagri.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa," ucapnya.

Wacana pemekaran Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta muncul lewat omongan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.

Politisi PDIP itu mengakui ada salah satu usulan untuk itu.

Ia menyampaikan itu usai rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kamis (24/4). Bima mengatakan salah satu dasar usulan itu karena Solo dianggap sebagai wilayah yang memiliki sejarah perlawanan atas pemerintah kolonial Belanda.

Meski begitu, Bima mengatakan keinginan itu belum sampai resmi diusulkan. Dia juga mempertanyakan relevansi dan urgensi usulan itu. Di sisi lain, lanjut Aria, pihaknya disebut belum tertarik untuk membahas usulan tersebut.

"Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta. Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," kata Bima.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap isi pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada para hakim Mahkamah Agung (MA) di Istana Jakarta. Supratman mengatakan secara umum Prabowo membahas program-program pemerintah.

"Tadi cuma presiden ingin menyampaikan program-program terkait apa yang beliau akan lakukan untuk ya seperti biasanya," kata Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Supratman mengatakan Prabowo memberikan penjelasan terkait program makan bergizi gratis. "Beliau menjelaskan tentang bagaimana makan bergizi gratis sangat penting, beliau ingin sumber daya alam untuk bisa lebih berkeadilan," ujarnya.

"Dan sekaligus minta supaya keadilan itu bisa ditegakkan," lanjut Supratman.

Saat ditanya apakah ada pembahasan terkait kesejahteraan hakim, Supratman mengiyakan. Ia menyebut pembahasan itu sedikit disinggung dalam pertemuan.

"Sedikit ya, sedikit tentang itu," ujarnya.

Supratman mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal tersebut. Termasuk perihal kenaikan gaji hakim.

"Belum belum, nggak ada yang disinggung sama sekali, belum," ujarnya.

Supratman menekankan Prabowo dari awal sudah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan hakim. Meski begitu, ia belum mengetahui kapan realisasi lebih lanjut.

"Kalau dari dulu kan Presiden selalu dari awal, beliau punya komitmen bagaimana meningkatkan kesejahteraan para hakim semua," ujarnya.

"Wah itu (kapan realisasi) tidak disinggung tadi," imbuh Supratman.

Sebelumnya, dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) tahun 2024 di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025), Prabowo menyebut kualitas hidup hakim harus baik. Prabowo mendapatkan laporan bahwa masih banyak hakim yang ngekos.

"Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini?" ujar Prabowo yang disambut tawa para peserta sidang istimewa.

(eva/isa)

BANDUNG, iNews.id – Tim Hukum Jabar Istimewa mengungkap 176 tambang ilegal beroperasi di hampir semua daerah Jawa Barat (Jabar). Tambang ilegal itu masih beroperasi sampai saat ini karena diduga dibekingi oknum aparat baik sipil maupun non-sipil. 

Fakta itu disampaikan Tim Hukum Jabar Istimewa di Mapolda Jabar, Jumat (31/1/2025). 

"Berdasarkan data dari ESDM Jabar, ada 176 lebih tambang ilegal. Kami tahu tambang ilegal dibekingi aparat dan soal itu telah kami sampaikan ke Polda Jabar agar ditindak tegas," kata Jutek Bongso, perwakilan Tim Hukum Jabar Istimewa. 

Jutek menyatakan, terkait tambang ilegal yang beroperasi tersebut, Tim Hukum Jabar Istimewa terdiri atas sekitar 1.000 advokat, siap mengajukan gugatan. Tim hukumm juga mendesak Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar bertindak. 

"Kami bersama sekitar 50 pengacara datang ke Polda Jabar untuk audiensi dan konsultasi hukum terkait tambang ilegal. Kami mendukung kepolisian menindak tegas tambang ilegal karena dipastikan merugikan masyarakat, lingkungan, dan negara," kata Jutek.

Tim hukum Jabar Istimewa, ujar Jutek Bongso menyerahkan sejumlah kajian hukum mengenai tambang ilegal. 

"Kami serahkan kajian-kajian hukum yang kami sebut dalam bahasa hukum ialah legal opinion. Kami susun legal opinion ini untuk membantu Polda Jabar. Setelah ini, kami akan ke Kejati Jabar untuk mendesak hal sama," ujar Jutek.

Jutek menuturkan, ratusan tambang ilegal telah puluhan tahun beroperasi di Jabar, dibiarkan merusak lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian negara. 

"Walaupun telah lama beroperasi, tambang ilegal itu tidak memberikan kontribusi apa pun baik pajak maupun pendapatan bagi negara," tuturnya.

Menurut Jutek, ini bukanlah asumsi, bukan prediksi, melainkan nyata kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah. Bayangkan, satu bulan satu tambang ilegal yang jumlahnya 176 tadi hasilkan puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah disetor untuk pajak atau pendapatan dikali puluhan tahun. 

"Berapa banyak? Kami minta perkara ini ditertibkan tanpa pandang bulu dan dikaitkan unsur kerugian negara dengan diproses secara UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," ucap Jutek.

Bahkan, ujar Jutek, ada kawasan milik BUMN yang digunakan untuk tambang ilegal di Kabupaten Subang. Karenanya, Tim Hukum Jabar Istimewa akan mengawal kasus ini secara serius dan meminta Polda menindak tegas. 

"Tambang ilegal merugikan kepentingan masyarakat. Jalan-jalan menjadi rusak, lingkungan hidup terganggu, hingga nyata merugikan negara," ujarnya.

Disinggung tentang dugaan tambang ilegal itu dibekingi aparat, Jutek menuturkan, sudah pasti dilindungi aparat baik sipil maupun non-sipil. 

"Sudah pasti ada beking, makanya bisa beroperasi puluhan tahun. Kami sudah sampaikan hal itu ke Polda Jabar agar juga ditindak tegas," tutur Jutek. 

Selain audensi dengan Polda Jabar, Tim Hukum Jabar Istimewa juga melayangkan somasi kepada salah satu anggota ormas yang melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Subang yang menentang penutupan tambang ilegal.

Jutek menilai, kelompok tersebut telah melanggar prinsip-prinsip hukum dan melakukan kebohongan publik.

"Pertama, dalam orasinya, yang bersangkutan meminta dan menuntut DPRD dan aparat hukum untuk membuka kembali tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami, itu melanggar hukum, karena jelas tambang ilegal tak boleh beroperasi dan merugikan masyarakat," kata Jutek.

Orator dalam unjuk rasa tersebut bernama Andi L Hakim alias Gondrong, ujar Jutek, mengatasnamakan pengusaha dan sopir truk. Sementara faktanya, Andi  bukan pengusaha dan sopir truk melainkan diduga bagian dari ormas tertentu.

"Saudara Andi menyatakan bahwa 18 hari sopir kelaparan tidak makan. Tentu ini juga berita bohong dan tidak benar. Saudara Andi menghasut dan mengajak tokoh-tokoh tertentu. Kami meminta 1x24 jam, saudara Andi meminta maaf kepada masyarakat Jabar. Kalau tidak, kami Tim Hukum Jabar Istimewa akan melaporkannya ke kepolisian," ucap Jutek.

Editor: Kastolani Marzuki