Jakarta -

Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi ITB berinisial SSS yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polisi memastikan proses hukum dijalankan sesuai prosedur.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk diminta keterangan sebagai pendapat ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensic, sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers, Minggu (11/5/2025).

Trunoyudo menyebut saat ini SSS dalam kondisi sehat. Tim kuasa hukum, jelasnya, turut mendampingi seluruh proses hukum sebagai bentuk transparansi.

"Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akutabilitas, objektifitas dan transparansi," lanjutnya.

Terkait penangguhan penahanan ini ITB telah bersuara. ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan.

"ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan," kata Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya.

Simak juga video "Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina" di sini:

(isa/dhn)

Denpasar -

Pengunggah meme tak senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berinisial SSS kini jadi tersangka. SSS adalah mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dilansir detikNews, SSS telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Namun, kronologi penangkapan maupun motif belum dijelaskan detail.

"Sudah (jadi tersangka), ditahan di Bareskrim," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Berikut fakta-fakta mahasiswi ITB pembuat meme tak senonoh Prabowo-Jokowi jadi tersangka.

ITB Buka Suara

Pihak kampus juga sudah buka suara terkait kasus ini. Mereka membenarkan bahwa SSS adalah mahasiswinya.

"Institut Teknologi Bandung menanggapi pemberitaan mengenai penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, terkait pengunggahan meme melalui media sosial," ujar Direktur Komunikasi & Humas Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

"Dengan ini kami sampaikan: ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," tambahnya.

Nurlaela mengatakan orang tua mahasiswi tersebut sudah datang ke ITB hari ini. Orang tua mahasiswi itu meminta maaf.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), pihak kampus tetap memberikan pendampingan bagi mahasiswi," lanjutnya.

Terancam 12 Tahun Penjara

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut SSS diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka SSS melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Truno.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan, Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 UU ITE, mengatur tentang kejahatan orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Istana Minta Pelaku Dibina

Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal mahasiswi ITB yang ditangkap setelah membuat dan mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hasan mengusulkan mahasiswa itu lebih baik dibina.

"Kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu," kata Hasan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Hasan menyebut para mahasiswa yang selama ini bersemangat memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Ia menekankan Indonesia negara demokrasi.

"Bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu," sebutnya.

"Ya, kecuali ada soal hukumnya, kalau soal hukumnya, kami serahkan saja itu kepada penegak hukum," lanjutnya.

Hasan menjelaskan Prabowo tidak akan mengadukan apa pun terkait hal itu. Meski begitu, dirinya tetap menyayangkan karena ekspresi yang disampaikan seharusnya bertanggung jawab.

"Kami nggak tahu, kan Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa, Presiden tidak mengadukan apa-apa, walaupun kami menyayangkan. Kalau menyayangkan, tentu, karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab," ucap dia.

"Bukan dengan hal-hal yang menjurus pada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja, Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan," tambahnya.

Relawan Dukung Proses Hukum

Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung proses hukum terhadap mahasiswi ITB itu. "Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum," ujar Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Sabtu.

Utje bertanya-tanya bagaimana mungkin pengunggah meme itu adalah seorang mahasiswi. "Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya?" jelasnya.

Ketum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel bicara senada. Ia mendukung kepolisian memproses hukum mahasiswi ITB tersebut.

"Kita pasti dukung lah," ucap Noel.

Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiswi ITB tersebut adalah kebebasan berekspresi yang kelewat batas. "Berpendapat bukan berarti semaunya," sambungnya.

Projo: Lecehkan Kepala Negara

Ketum Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyorot meme yang diunggah mahasiswi ITB. Menurut Budi, hal itu merupakan bentuk pelecehan.

"Tindakan mengunggah foto yang melecehkan pemimpin negara sangat tidak dibenarkan. Tidak bisa ditoleransi. Apalagi, itu foto montage, editing, yang artinya tidak faktual. Itu hoaks untuk menghina atau melecehkan orang lain atau kepala negara sebagai pribadi sekaligus jabatan atau lembaganya," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu.

Budi mengatakan kebebasan itu bukan tanpa batas. Karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan pihak lain.

"Saya berpendapat, tindakan ini tidak perlu analisa atau asumsi. Sudah jelas. Biarlah aparat penegak hukum menanganinya sesuai hukum dan aturan, sekaligus pembelajaran untuk kita semua," jelas Budi.

Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang digital secara cerdas dan bertanggung jawab. "Jangan salah artikan kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi tindakan 'semau gue'," terang Budi.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini

(nor/nor)

Jakarta -

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Arahan ini berlaku untuk BUMN yang bukan perusahaan terbuka.

Istana pun buka suara menjelaskan alasan Danantara meminta penundaan RUPS. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi alasan utama penundaan RUPS karena Danantara memang sedang membenahi BUMN yang dialihkan dari Kementerian BUMN.

"Itu kan sebenarnya begini, substansinya itu adalah saat ini kan sedang proses pembenahan seluruh BUMN kita di bawah koordinasi Danantara," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengatakan, wajar jika RUPS diundur, sebab pembenahan memang tidak bisa dilakukan terburu-buru.

"Jadi kalau ada di dalam prosesnya itu sesuatu yang misalnya hal-hal rutinitas di BUMN yang sekiranya bisa ditunda karena proses paralel pembenahan ini ya itu wajar-wajar saja kan gitu, misalnya contoh tadi RUPS ya, kalau proses pembenahan, evaluasi pembenahan di Danantara ini belum selesai, sementara sudah RUPS, nanti sudah terpilih, nanti kan harus dibenahi lagi, kira-kira begitu loh semangatnya tuh seperti itu," ujarnya.

Danantara Kelola Kawasan GBK-Kemayoran

Masih perihal Danantara, Prasetyo juga bicara soal rencana pencaplokan aset negara macam kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran. Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU).

Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo.

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

(hal/fdl)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar di depan Pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates. Prabowo menyebut Bill Gates lebih Pancasila.

Hal itu diungkap Prabowo saat memberikan sambutan di sesi diskusi bersama Bill Gates dan sejumlah pengusaha ternama di Indonesia. Prabowo menyebut bahwa pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Dari situ, Prabowo berkelakar bahwa Bill Gates lebih Pancasila.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Dan Inilah apa pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," lanjut Prabowo yang disambut tawa menteri hingga pengusaha yang hadir.

Prabowo lalu melanjutkan bahwa Bill Gates sudah memberikan dana hibah lebih dari USD 159 juta ke Indonesia. Dana hibah itu banyak dialokasikan ke sektor kesehatan.

"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai lebih USD 159 juta. Di kesehatan (USD) 119 juta, pertanian (USD) 5 juta, teknologi (USD) 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari (USD) 28 juta," ujarnya.

"Saya katakan kepada para pejabat bahwa Anda telah membantu kami secara langsung melalui donasi langsung. Lebih dari 159 juta dolar AS sejak 2009, sebagian besar untuk bidang kesehatan. Terutama hal-hal strategis seperti vaksin, vaksin polio, beliau bantuannya Rp 1,3 triliun, dan sekarang kita punya Biofarma, salah satu produsen Rp 2 miliar dosis vaksin tiap tahun dan ini dimanfaatkan oleh 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang," lanjut Prabowo.

Prabowo menambahkan Bill Gates saat ini tengah mengembangkan vaksin TBC (tuberkulosis) yang rencananya akan diuji coba di Indonesia. Hal ini krusial karena TBC masih menjadi penyakit mematikan di Tanah Air.

"Jadi hal-hal semacam ini, belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA dan teknologi-teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa. Terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban cukup besar," ujarnya.

Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Lihat Video 'Prabowo: Bill Gates Sudah Hibahkan Rp 2,62 Triliun untuk RI':

(eva/azh)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya usulan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Prasetyo mengatakan pihaknya mempelajari dahulu usulan tersebut.

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo mengawali pernyataannya, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebut banyak usulan sejumlah daerah agar dilakukan pemekaran atau diubah statusnya menjadi daerah istimewa. Namun, kata dia, berbagai usulan itu perlu diperhitungkan dahulu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo menyinggung soal usulan daerah dilakukan pemekaran menjadi daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, perlu dipertimbangkan mengenai banyak hal termasuk perangkat daerahnya.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar Prasetyo.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," pungkasnya.

Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan ada masukan jika Solo menjadi Daerah Istimewa. Hal ini diungkapkan Aria Bima menyikapi pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang menyebut ada masukan untuk 6 wilayah dijadikan daerah istimewa.

Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4). Dalam pemaparannya, Akmal menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa," kata Akmal dalam pemaparannya.

Kendati demikian, hal ini dikatakan mesti dikoordinasikan dengan DPR RI. Ia menyebut setiap keputusan harus berlandaskan undang-undang.

Namun, Aria menyebut memang ada masukan untuk Solo menjadi 'Daerah Istimewa Surakarta'. Adapun usulan itu, salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi RI.

"Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," ujar Aria Bima.

(fca/isa)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia siap menampung rakyat Palestina di Gaza, tetapi secara teknis keinginan dan rencana evakuasi itu tidak mudah untuk dilaksanakan.

Prasetyo, saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut rencana evakuasi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu perlu disepakati oleh Pemerintah Palestina dan juga dibicarakan dengan negara-negara lain yang saat ini aktif membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Tawaran itu dianggap perlu disetujui, kemudian secara teknis seperti apa kan tidak mudah. Tetapi, itu bagian dari kami Pemerintah Republik Indonesia terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Gaza,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

Prasetyo melanjutkan rencana Presiden Prabowo mengevakuasi rakyat Palestina itu menjadi salah satu isu yang dikonsultasikan oleh Presiden RI saat melawat ke lima negara di Timur Tengah pada 9–14 April 2025. Lima negara tujuan lawatan Presiden, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Menurut Prasetyo, pada prinsipnya, negara-negara itu menyambut baik rencana Indonesia membantu rakyat Palestina di Gaza.

“Secara prinsip setuju. Tetapi, sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu, Beliau (Presiden) terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu (Sugiono) terus berkoordinasi, apabila memang ini diterima, dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan baik,” kata Prasetyo.

Jika nantinya ada negara yang tidak setuju, Prasetyo menekankan niat Indonesia membantu rakyat Palestina.

“Semangatnya memang kami mau membantu, bahwa ada negara yang belum setuju ya enggak masalah. Masing-masing punya ini (sikap) sendiri-sendiri. Makanya juga Bapak Presiden tidak gegabah di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita,” sambung Prasetyo.

Rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza diungkap oleh Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4) dini hari, sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, UAE.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden.

Namun, Presiden menekankan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Prabowo.

Di Amman, Yordania, etape terakhir lawatannya di Timur Tengah, Senin (14/4), Presiden Prabowo mengungkap akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina di Gaza berdasarkan hasil konsultasi dengan pemimpin di lima negara tujuan lawatannya, yaitu UAE, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

"Alhamdulillah, kita dapat update yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Amman, Yordania, Senin.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal kunjungan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespimmen Lemdiklat Polri) ke rumah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi perbincangan publik. Prasetyo menilai kunjungan itu hal yang wajar.

"Oh enggak ada lah itu. Kalaupun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," lanjut Prasetyo.

Prabowo, menurut Prasetyo, juga menanggapi santai pertemuan tersebut. Menurutnya, Prabowo memahami kunjungan itu dalam semangat silaturahmi.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau (Prabowo) semangatnya kan silaturahmi," ujarnya.

Untuk itu, juru bicara Presiden ini meminta agar tak lagi spekulasi matahari kembar. Ia pun yakin para pihak yang berkunjung ke Jokowi tak ada niatan untuk mendualismekan pemimpin.

"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," ujarnya.

(eva/gbr)

Jakarta -

Prasetyo Hadi mengatakan dirinya sebagai Mensesneg diminta Presiden Prabowo Subianto turut aktif melakukan komunikasi ke publik. Direktur Paremeter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan penunjukan Prasetyo sangat berkaitan dengan blunder-blunder yang kerap dilakukan Kantor Komunikasi Presiden (PCO).

"Tentu tidak bisa dilepaskan dari kritik publik terhadap juru bicara pemerintah, PCO khususnya yang memang dinilai seringkali melakukan blunder," ujar Adi lewat pesan suara kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Adi mengatakan alih-alih PCO memberikan citra positif kepada pemerintah, yang terjadi justru sebaliknya. Komunikasi yang buruk dari jubir PCO, lanjut Adi, sering menimbulkan kekisruhan.

"Jadi wajar kalau Prasetyo Hadi itu kemudian diminta jadi jubir sebagai upaya untuk mengamputasi sehingga tak ada lagi kesalahan dan blunder-blunder dari PCO," ucap Adi.

"Pras ditunjuk jadi jubir presiden ini bahasa lain bahwa PCO mengecewakan," sambungnya.

Menurut Adi, jubir Presiden harus dari lingkaran terdalam Prabowo. Sehingga pernyataannya ke publik cukup melekat dengan Prabowo.

"Prasetyo ini kan adalah sosok yang saya kira berada di lingkaran terdalam Prabowo. Orang Gerindra gitu ya," imbuh Adi.

Tanpa Prabowo berbicara sekalipun, kata Adi, Prasetyo Hadi sudah memahami apa yang diinginkan oleh Prabowo. Adi sendiri merasa mantap bila Mensesneg ikut aktif memberikan pernyataan ke publik sebagai perwakilan Istana.

"Karena agak kacau dalam tanda kutip kalau jubir istana itu adalah mantan-mantan haters atau mantan-mantan orang yang dulu misalnya suka menyerang Prabowo," lanjut Adi.

Menurut Adi, ada beberapa jubir PCO yang dulu terindikasi sering menyerang Prabowo di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Terutama ketika Prabowo masih berseberangan dengan Jokowi.

Meski begitu, Adi menilai tak perlu ada reshuffle untuk menggantikan Hasan Nasbi. "Tak perlu (Reshuffle). Hasan orang hebat dan jagoan. Cuma memang harus paham bahwa posisi dia saat ini pejabat publik, mesti lebih hati-hati pernyataan politiknya supaya tak timbulkan kontroversi," sambungnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

(isa/idn)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berbicara soal peluang PDIP gabung Kabinet Merah Putih seusai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Prasetyo mengaku belum tahu pasti mengenai pembicaraan wacana PDIP gabung kabinet.

"Kita nggak tahu ya, pembicaraannya kan hanya berdua, hanya empat mata," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Meski begitu, Pras menilai pembicaraan di antara dua tokoh itu tak sekadar soal wacana partai gabung pemerintahan. Pras mengungkit Megawati masih menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN yang merupakan bagian dari pemerintahan.

"Tapi rasa-rasanya bukan perkara itu, tidak harus juga semua bergabung ke pemerintahan, kan nggak juga. Meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pribadi kan beliau juga masih sebagai pengarah BRIN, PDIP, jadi ya nggak ada masalah," katanya.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya bersyukur pertemuan Prabowo dan Megawati akhirnya dapat terlaksana. Puan mengatakan pertemuan itu dalam rangka silaturahmi Lebaran.

Puan tidak merinci hal-hal yang dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Megawati. Ia memastikan PDIP akan bersinergi membentuk Prabowo menjalankan tugas-tugas presiden.

"Ya, yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

"Dan kemudian juga bagaimana kemudian PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo," lanjut dia.

Simak juga Video: Puan soal Pertemuan Megawati-Prabowo: PDIP Siap Bantu Pemerintah

(fca/rfs)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berbicara peluang perombakan (reshuffle) di Kabinet Merah Putih. Prasetyo memastikan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Nggak ada reshuffle," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo kemudian mengungkit ucapan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

"Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, he-he-he..., bukan (reshuffle kabinet), nggak ada, nggak ada. Sama sekali nggak ada," katanya.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Shafira/detikcom)

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri, yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal Partai Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32 persen.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhunnya mana, Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

Ia menyebut mesti ada agenda yang perlu diprioritaskan. Bahlil mengatakan mesti ada rasa adil di antara internal partai.

"Tapi, kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu ya, kita fair-fair saja, nggak apa-apa," kata dia.

Ia menyebut jabatan itu bukan sebuah warisan. Bahlil mengatakan di Golkar kesempatan terbuka bagi setiap pihak.

Simak juga Video: Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja

(fca/gbr)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto pertama kali mengadakan gelar griya atau open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Open house dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah ini akan dihadiri para pejabat dan masyarakat umum.

Ini merupakan open house pertama Prabowo sejak dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024. Dilansir detikNews, open house ini akan dimulai pukul 09.00 WIB pada Senin (31/3).

Sebelum open house, Prabowo mengawali hari Idulfitri dengan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Setelah itu, Prabowo langsung menuju Istana Kepresidenan untuk menyambut tamu open house. Di antaranya ada pejabat negara dan duta besar negara-negara sahabat.

"Selesai melaksanakan Salat Idul Fitri, Presiden Prabowo direncanakan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya. Acara ini sebagai wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para Duta Besar negara sahabat, tokoh nasional dan masyarakat umum," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (30/3/2025).

"Selain itu, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari kemenangan yang fitri," sambungnya.

Prabowo juga mengundang Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan para wapres terdahulu.

"Mantan presiden dan mantan wapres diundang," lanjut Yusuf.

Selain para pejabat, open house juga dibuka untuk warga umum. Akses masuk Istana dibuka sejak pukul 09.00 WIB. Warga dapat masuk melalui Kementerian Sekretariat Negara.

"Gelar Griya akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat," katanya.

Yusuf menambahkan pihak Istana mempersilakan masyarakat untuk langsung datang tanpa harus mendaftar terlebih dahulu.

"Silakan tanpa mendaftar," pungkasnya.

(des/des)