Trump Berencana Stop Keterlibatan AS di Dewan HAM PBB dan Perpanjang Penghentian Bantuan untuk Badan Pengungsi Palestina
Trump sebelumnya telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris. Halaman all [684] url asal
#dewan-ham-pbb #israel-larang-unrwa #unrwa #donald-trump #kebijakan-donald-trump
(Kompas.com) 04/02/25 13:21
v/67852/
WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menghentikan keterlibatan AS di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina, UNRWA.
Kantor berita Reuters, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025), melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB itu pada Selasa waktu setempat.
Langkah itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Netanyahu telah lama mengkritik UNRWA. Dia menuduh badan PBB itu menghasut kebencian terhadap Israel dan stafnya terlibat dalam "kegiatan teroris terhadap Israel."
Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, tahun 2017-2021, dia juga memotong pendanaan UNRWA dan mempertanyakan nilai lembaga itu. Trump juga mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi tetapi tidak dijelaskan rincian reformasi itu.
Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berbasis di Jenewa tersebut. Di bawah presiden AS sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat, Joe Biden, negara itu terpilih kembali sebagai anggota dan menjalani masa tugas tahun 2022-2024.
Kelompok kerja Dewan HAM PBB dijadwalkan untuk meninjau catatan hak asasi manusia AS pada bulan Agustus, sebuah proses yang dilakukan semua negara setiap beberapa tahun sekali. Meskipun dewan itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatan yang dilakukan dewan dapat memengaruhi politik dan kritik yang dilontarkan dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan.
Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris – langkah-langkah yang juga diambilnya pada masa jabatan pertama.
Israel Vs UNRWA
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan dilakukan Trump itu. Dia menuduh Dewan HAM PBB “secara agresif mempromosikan sikap anti-Semitisme ekstrem.”
“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan Hamas dengan berkedok lembaga kemanusiaan,” ujarnya.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi sasaran “kampanye disinformasi yang agresif” untuk “menyudutkan badan itu sebagai organisasi teroris.”
AS merupakan donor terbesar UNRWA. Negara itu menyumbang 300 juta-400 juta dolar (Rp 4,9 triliun - 6,5 trilun) per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan itu pada Januari 2024 setelah Israel menuduh bahwa sekitar selusin staf UNRWA ambil bagian dalam serangan mematikan kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.
Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan sumbangan kepada UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.
PBB mengatakan, sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh Israel pada September tahun lalu– juga diketahui pernah bekerja di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilontarkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut mereka tidak pernah diberikan.
Mulai 30 Januari lalu, Israel yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA menyatakan bahwa operasinya di Gaza dan Tepi Barat juga akan terpengaruh.
Trump Berencana Setop Keterlibatan AS di Dewan HAM PBB dan Perpanjang Penghentian Bantuan untuk Badan Pengungsi Palestina
Trump sebelumnya telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris. Halaman all [684] url asal
#dewan-ham-pbb #israel-larang-unrwa #unrwa #donald-trump #kebijakan-donald-trump
(Kompas.com) 04/02/25 13:21
v/68083/
WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menghentikan keterlibatan AS di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina, UNRWA.
Kantor berita Reuters, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025), melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB itu pada Selasa waktu setempat.
Langkah itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Netanyahu telah lama mengkritik UNRWA. Dia menuduh badan PBB itu menghasut kebencian terhadap Israel dan stafnya terlibat dalam "kegiatan teroris terhadap Israel."
Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, tahun 2017-2021, dia juga memotong pendanaan UNRWA dan mempertanyakan nilai lembaga itu. Trump juga mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi tetapi tidak dijelaskan rincian reformasi itu.
Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berbasis di Jenewa tersebut. Di bawah presiden AS sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat, Joe Biden, negara itu terpilih kembali sebagai anggota dan menjalani masa tugas tahun 2022-2024.
Kelompok kerja Dewan HAM PBB dijadwalkan untuk meninjau catatan hak asasi manusia AS pada bulan Agustus, sebuah proses yang dilakukan semua negara setiap beberapa tahun sekali. Meskipun dewan itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatan yang dilakukan dewan dapat memengaruhi politik dan kritik yang dilontarkan dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan.
Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris – langkah-langkah yang juga diambilnya pada masa jabatan pertama.
Israel Vs UNRWA
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan dilakukan Trump itu. Dia menuduh Dewan HAM PBB “secara agresif mempromosikan sikap anti-Semitisme ekstrem.”
“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan Hamas dengan berkedok lembaga kemanusiaan,” ujarnya.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi sasaran “kampanye disinformasi yang agresif” untuk “menyudutkan badan itu sebagai organisasi teroris.”
AS merupakan donor terbesar UNRWA. Negara itu menyumbang 300 juta-400 juta dolar (Rp 4,9 triliun - 6,5 trilun) per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan itu pada Januari 2024 setelah Israel menuduh bahwa sekitar selusin staf UNRWA ambil bagian dalam serangan mematikan kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.
Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan sumbangan kepada UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.
PBB mengatakan, sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh Israel pada September tahun lalu– juga diketahui pernah bekerja di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilontarkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut mereka tidak pernah diberikan.
Mulai 30 Januari lalu, Israel yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA menyatakan bahwa operasinya di Gaza dan Tepi Barat juga akan terpengaruh.