Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Israel siap untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza setiap saat. Dia sesumbar sambil berjanji untuk menyelesaikan tujuan perang, baik melalui negosiasi atau dengan cara lain.

"Kami siap untuk melanjutkan pertempuran sengit kapan saja, rencana operasional kami sudah siap," kata Netanyahu dalam upacara dengan petugas tempur, sehari setelah Israel menghentikan pembebasan tahanan Palestina yang seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

"Di Gaza, kami telah melenyapkan sebagian besar pasukan terorganisir Hamas, namun tidak ada keraguan-kami akan menyelesaikan tujuan perang sepenuhnya-baik melalui negosiasi atau dengan cara lain," tambahnya.

Gencatan senjata di Gaza, yang dimulai pada 19 Januari, sebagian besar menghentikan pertempuran dahsyat yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan di wilayah Palestina.

Tahap pertama gencatan senjata berakhir pada awal bulan Maret mendatang. Tetapi negosiasi untuk tahap berikutnya belum dilakukan, yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang secara permanen yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Israel diperkirakan akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina pada hari Sabtu dengan imbalan enam sandera Israel yang dibebaskan oleh militan Hamas di Gaza.

Namun Netanyahu mengatakan pembebasan tahanan akan ditunda sampai Hamas mengakhiri 'upacara memalukan' sambil membebaskan sandera Israel. Hamas menuduh Israel membahayakan gencatan senjata di Gaza setelah pemerintah menghentikan pembebasan tahanan Palestina.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Selasa (24/12) bahwa tim negosiasi negaranya akan kembali dari Qatar setelah seminggu melakukan negosiasi yang signifikan untuk mengadakan konsultasi internal tentang kemungkinan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.

"Tim negosiasi, yang meliputi personel senior dari Mossad, ISA (Badan Keamanan Israel) dan IDF (militer), akan kembali malam ini dari Qatar ke Israel setelah seminggu negosiasi yang signifikan," kata kantornya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu.

"Tim telah kembali untuk konsultasi internal di Israel mengenai kelanjutan negosiasi untuk pengembalian sandera kami," tambahnya.

Pengamat melihat pengumuman Netanyahu sebagai bagian dari pola penundaan dalam negosiasi. Sejak gencatan senjata tunggal pada akhir November 2023, Netanyahu telah mengisyaratkan kemajuan dalam pembicaraan untuk pertukaran tahanan dan potensi gencatan senjata, hanya untuk kemudian bersikeras melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza.

Israel diyakini menahan lebih dari 10.300 tahanan Palestina, sementara sekitar 100 tawanan Israel berada di Gaza. Hamas mengatakan bahwa puluhan tawanan tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta.

Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan pada hari Selasa bahwa "perbedaan tujuan antara Israel dan Hamas tidak signifikan dan memungkinkan untuk mencapai kesepahaman."

Dikatakan bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan di area utama di Gaza selatan dan tengah, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapan untuk kesepakatan, bahkan menyetujui pada bulan Mei untuk proposal yang didukung AS dari Presiden Joe Biden.

Namun, Netanyahu menarik diri, dengan memperkenalkan persyaratan seperti melanjutkan operasi militer dan menolak untuk menarik pasukan dari Gaza, sementara Hamas bersikeras pada penghentian total permusuhan dan penarikan penuh pasukan Israel.

Kritik terhadap Netanyahu telah meningkat di dalam negeri Israel. Partai oposisi dan keluarga tawanan menuduhnya mengulur-ulur kesepakatan untuk mempertahankan jabatan dan pemerintahannya.

Menteri garis keras Israel, termasuk Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, mengancam akan menarik diri dari koalisi pemerintah jika Netanyahu setuju menghentikan serangan ke Gaza.

Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.300 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas tindakannya di Gaza.

Amnesty International, organisasi nirlaba di bidang hak asasi manusia (HAM), menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi seorang buronan setelah Pengadilan Kriminal International (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya.

ICC sebelumnya menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu sekarang resmi menjadi orang buronan," kata Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard, mengutip Aljazeera, Kamis (21/11).

"Negara-negara anggota ICC dan seluruh komunitas internasional tidak boleh berhenti sampai orang-orang ini diadili di hadapan hakim-hakim ICC yang independen dan tidak memihak," tambahnya.

Callamard juga mendesak agar semua negara anggota ICC dan sekutu Israel untuk menghormati keputusan tersebut dengan menangkap Netanyahu dan menyerahkannya ke pengadilan.

Langkah ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan mereka, karena salah satu dari 124 negara anggota ICC akan berkewajiban untuk menangkap mereka di wilayah mereka.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borell mengatakan surat perintah penangkapan ICC untuk Netanyahu, Gallant bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

"Ini bukan keputusan politik. Ini adalah keputusan pengadilan, pengadilan internasional. Dan keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan," kata Joseph Borrell, mengutip AFP.

"Keputusan ini adalah keputusan yang mengikat dan semua negara, semua pihak dalam pengadilan, termasuk semua anggota Uni Eropa, terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan ini," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina. Keduanya diduga melakukan kejahatan perang di Gaza.

"[Pengadilan] mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang, Tn. Benjamin Netanyahu dan Tn. Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024, hari ketika Penuntutan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan," demikian pernyataan ICC.

ICC juga menyebut Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang mencakup kelaparan sebagai metode peperangan.

"Dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya," dikutip dari CNN.

Selain Netanyahu dan Gallant, ICC juga merilis surat penangkapan terhadap salah satu pimpinan Hamas, Ibrahim Al-Masri atau Mohammed Deif. Surat tersebut berkaitan atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan.

Surat perintah penangkapan Al-Masri berisi tuduhan pembunuhan massal selama serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang Gaza, termasuk pemerkosaan dan penyanderaan.

Melansir Reuters, pihak penuntut mengindikasikan bahwa mereka akan terus mengumpulkan informasi sehubungan dengan kematiannya.